Menkeu Purbaya Ultimatum Kementerian: Dana Tak Terserap Akan Ditarik!

JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali membuat gebrakan. Dalam rapat koordinasi anggaran di Jakarta, Kamis (9/10), ia menegaskan akan menarik kembali dana kementerian, lembaga, dan program pemerintah yang tidak terserap maksimal hingga akhir Oktober ini.

“Uang negara tidak boleh tidur di rekening. Kalau tidak terserap, akan saya tarik dan alihkan ke sektor yang lebih siap,” tegas Purbaya di hadapan para pejabat eselon I dan perwakilan kementerian teknis.

Pernyataan itu menegaskan arah baru kebijakan fiskal di bawah kepemimpinan Purbaya — disiplin anggaran dan efisiensi belanja publik.

Dari Himbara ke BPD: Dana Akan Dipindahkan

Menurut data Kementerian Keuangan, terdapat puluhan triliun rupiah dana pemerintah yang mengendap di bank-bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) dan belum disalurkan sesuai rencana.
Beberapa bank diketahui memiliki tingkat serapan rendah. Misalnya, BTN baru menyerap sekitar 19 % dari total dana subsidi pemerintah.

“Kalau bank-bank besar tidak bergerak cepat, kita akan pindahkan ke bank daerah (BPD) yang lebih agresif menyalurkan dana untuk UMKM dan pembangunan daerah,” ujar Purbaya.

Kebijakan ini sekaligus menjadi sinyal bahwa pemerintah ingin mengubah pendekatan pengelolaan dana publik: bukan lagi berbasis penempatan, tetapi berbasis kinerja penyerapan.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Ikut Dievaluasi

Langkah tegas juga menyentuh program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sempat menuai polemik setelah muncul kasus keracunan di sejumlah sekolah.
Menurut Purbaya, Kemenkeu akan mengevaluasi seluruh anggaran MBG hingga akhir Oktober. Bila masih ada dana triliunan rupiah yang belum terserap, anggaran itu akan ditarik dan direalokasi.

“Kita bukan memotong program sosial, tapi memastikan uang rakyat benar-benar digunakan untuk rakyat — bukan mengendap tanpa manfaat,” jelasnya.

Pernyataan ini menepis desakan sejumlah tokoh senior, termasuk Luhut Binsar Pandjaitan, yang sebelumnya meminta agar dana MBG tidak ditarik. Purbaya menegaskan, data realisasi anggaran menjadi dasar utama keputusan.

Pro-Kontra di Kalangan Ekonom

Langkah berani Purbaya menuai pro dan kontra.
Sebagian ekonom menilai kebijakan ini dapat meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas fiskal, namun di sisi lain berpotensi mengganggu ritme pelaksanaan program daerah.

“Ini shock therapy yang baik untuk birokrasi. Tapi pemerintah pusat harus hati-hati agar tidak menimbulkan gangguan distribusi, terutama di sektor sosial,” ujar Dr. Intan Wahyuni, ekonom Universitas Indonesia.

Sinyal Tegas: Anggaran Harus Bekerja, Bukan Mengendap

Kebijakan penarikan dana tak terserap mencerminkan visi fiskal Purbaya yang keras dan terukur. Ia ingin memastikan setiap rupiah anggaran negara bekerja untuk ekonomi rakyat, bukan mengendap di sistem perbankan atau rekening kementerian.

Kementerian Keuangan kini sedang menyiapkan dashboard kinerja penyerapan real time, yang akan mengukur efektivitas setiap lembaga dan menjadi dasar pemberian insentif fiskal di tahun berikutnya.

Analisis Singkat

Tujuan: Meningkatkan disiplin dan efektivitas anggaran negara.

Dampak jangka pendek: Tekanan pada kementerian dan bank penyalur agar mempercepat penyerapan.

Dampak jangka panjang: Anggaran lebih efisien, transparan, dan mendorong pertumbuhan riil.

Reporter: Sumardi
Editor: Reyna
Sumber: Kementerian Keuangan, Tempo.co, Kumparan, Inilah.com

Related Posts