Study Tour ke Jogja Diduga Buat Ajang Bisnis, Kepala SMAN 1 Patianrowo Nganjuk Diduga Langgar Hukum

NGANJUK – Sejumlah wali murid SMAN 1 Patianrowo Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk mengeluhkan kebijakan Kepala Sekolah yang diduga memaksa mereka untuk mengikuti program study tour ke luar kota (Yogyakarta). Program yang rencananya digelar dalam waktu dekat itu disebut mewajibkan keikutsertaan siswa dengan biaya kurang lebih 330.000 (Tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Menurut keterangan beberapa wali murid, pihak sekolah di sinyalir memberikan tekanan agar semua siswa ikut serta dalam kegiatan tersebut, meskipun banyak orang tua merasa keberatan secara finansial.

“Kami diminta membayar biaya yang cukup besar. Katanya wajib, ikut atau tidak harus bayar sejumlah Rp 330.000 ribu rupiah per siswa,” ujar salah satu wali murid yang enggan disebut namanya.

Kebijakan Kepala Sekolah SMAN 1 Patianrowo Nagnjuk ini dipandang tidak bijak. Dalam kondisi perekonomian yang belum baik ini, memaksakan kebijakan yang tidak ada dalam kurikulum sekolah, adalah diluar kewajaran. Tidak salah kalau banyak pihak menduga kegiatan tour itu sebagai kedok untuk bisnis.

Banyak daerah lain bahkan telah melarang kegiatan serupa. Selain akan menambah beban orangtua, jaminan keselamatan juga menjadi pertimbangan. Banyak kejadian kecelakaan di jalan salah satu pertimbangannya. Apakah kalau terjadi musibah sekolah bertanggung jawab? Apalagi bulan-bulan ini kedepan adalah musim hujan yang rawan terjadi musibah di jalan.

Kepala Sekolah Jainul Munadir, saat media menemuinya menolak kebijakannya dikatakan pemaksaan. Dia mengatakan hanya menyarankan, tapi tidak memaksa.

SMAN 1 Patianrowo Nganjuk

Tapi Kepala Sekolah lupa, siswa tidak mungkin berani menolak kalau itu program sekolah. Disamping siswa akan malu dengan temannya, dia pasti takut diacuhkan atau dimarahi guru.

Yang harus bijak itu adalah Kepala Sekolah, buatlah program yang tidak menambah beban ekonomi orangtua.

Pemerhati pendidikan lokal menilai bahwa kegiatan study tour seharusnya bersifat opsional dan tidak boleh menjadi beban bagi peserta didik maupun beberapa wali murid

“Bagaimana ketika terjadi sesuatu, diperjalanan, apakah pihak sekolah siap bertanggung jawab dan apakah ada asuransi jika terjadi kecelakaan?”

Kebijakan kepala sekolah tersebut menjadi sorotan dari berbagai pihak dan menuai komentar dari masyarakat.

“Memaksakan murid untuk ikut serta dalam kegiatan di luar sekolah apalagi dengan embel-embel ‘WAJIB’, sangat tidak etis. Sekolah semestinya menjadi tempat pembinaan, bukan tempat pemaksaan, Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk diharapkan turun tangan menyelidiki kasus ini dan memastikan bahwa kegiatan sekolah tidak mencederai prinsip keadilan dan kesukarelaan dalam pendidikan,” ujar warga masyarakat yang meminta agar kebijakan Kepala Sekolah itu dirubah.

EDITOR: REYNA

Related Posts