Mencuri Uang Rakyat Turun-Temurun

Oleh: Ahmad Cholis Hamzah

Saya pernah menulis artikel tentang tindak korupsi turun – temurun yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur dimana tiga orang Bupatinya berturut-turut tertangkap KPK dan dipenjara karena kasus korupsi. Sepertinya hal tersebut sebuah budaya yang diturunkan dari generasi ke generasi (passing down from generation to generation).

Ternyata Korupsi turun – temurun itu juga terjadi di Propinsi Riau Sumatra karena terungkap fakta baru pasca KPK menangkap Gubernur Riau, Abdul Wahid terkait kasus dugaan korupsi – bahwa Abdul Wahid adalah Gubernur ke-4 Riau yang ditangkap oleh KPK.

Sebelumnya Gubernur Saleh Djasit, dia disangka terlibat korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran di Pemerintah Provinsi Riau dengan nilai proyek Rp15 miliar. Tindak korupsi yang dilakukan Saleh telah merugikan negara lebih dari Rp4 miliar. Pada tahun 2008, Pengadilan Tipikor memvonisnya empat tahun penjara atas kasus tersebut.

Lelu Gubernur Rusli Zainal, dia terjerat kasus korupsi Pekan Olahraga Nasional (PON) ke XVIII Riau. Dia juga terlibat penyalahgunaan wewenang terkait penerbitan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. Rusli Zainal kemudiam divonis 14 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider enam bulan kurungan.

Kemudian Gubernur Annas Maamun yang juga ditangkap dalam OTT KPK pada September 2014, baru sebulan pasca dilantik sebagai gubernur. Ia disangka menerima suap terkait alih fungsi hutan di Provinsi Riau. Pengadilan Tipikor Bandung kemudiam menjatuhkan hukuman tujuh tahun penjara kepada Annas Maamun.

Masyarakat sekarang sudah bisa menilai bahwa latar belakang keagamaan seseorang kepala daerah tidak menjamin bahwa seseorang itu tidak terhindar godaan tindakan korupsi. Coba lihat profilnya Gubernur Abdul Wahid, dia lulusan sebuah Perguruan Tinggi Islam di Riau, pernah menjadi pengurus inti organisasi mahasiswa Islam, pengurus inti organisasi Islam terbesar di Indonesia di Riau, pernah menduduki posisi Sekretaris Dewan Tanfidz DPW PKB Riau pada 2006–2011, sebelum kemudian dipercaya sebagai Ketua Dewan Tanfidz DPW PKB Riau sejak 2011.

Lalu apa yang menyebabkan para Gubernur yang faham tentang ajaran-ajaran mulia agama itu masih saja tergoda melakukan tindakan melawan hukum dengan mencuri uang negara.? Banyak tokoh yang berpendapat bahwa korupsi yang dilakukan para pejabat daerah itu disebabkan karena biaya politik yang tinggi. Koordinator MAKI Boyamin Saiman misalnya menyoroti kasus korupsi yang melibatkan empat gubernur di Riau dalam beberapa tahun terakhir. Boyamin menilai hal itu terjadi lantaran biaya politik yang cukup tinggi. “Penyebab utama kepala daerah itu karena, biaya politik tinggi, yaitu untuk menuju kepala daerah itu dana kampanye, dana juga mendapatkan rekomendasi dari partai politik itu juga tidak gratisan, maka dia sangat banyak (biaya) untuk menuju kepala daerah,” kata Boyamin kepada wartawan, Jumat (7/11). Dia mengatakan akibatnya, banyak kepala daerah yang telah terpilih berupaya untuk mengembalikan modal awalnya. Salah satu caranya, kata dia, dengan melakukan praktik korupsi.

Tapi sepertinya kita tidak bisa hanya menilai karena biaya politik yang tinggi yang menyebabkan seseorang yang faham ajaran agama, faham aturan hukum negara melakukan tindakan korupsi. Faktor manusia dan lemahnya integritas dalam sistem pengelolaan negara juga berkontribusi dalam kasus korupsini. Lemahnya integritas juga termasuk gaya hidup yang hedonis dengan menumpuk dan memamerkan harta kekayaan kepada publik – meskipun secara moral sangat tidak diperbolehkan – dimana ditengah-tengah rakyat yang susah hidupnya, ketika anak-anak sekolah mengarungi arus sungai yang deras agar bisa sampai kesekolahnya, ketika orang miskin susah mendapatkan fasilitas kesehatan dsb – para pejabat korup itu dengan seenaknya tanpa bersalah memamerkan puluhan mobil bermerek di garasinya.

Tindakan pejabat yang faham hukum negara dan agama melakukan korupsi itu tidak saja terang-terangan melawan negara, tapi juga jelas-jelas melawan Allah Yang Maha Besar.

EDITOR: REYNA

Related Posts