Beban Kerusakan Lingkungan Oleh Freeport Tidak Sebanding Dengan Divestasi

Freeport di Grassberg adalah salah satu dari tiga perusahaan multi national didunia yang membuang langsung limbah tailingnya disungai

Oleh : Hendro Subekti, Alumni ITS 

Divestasi Freeport ramai dibicarakan dari sisi politik, ekonomi maupun bisnis. Namun ada isu besar yang masih tertinggal dan bila muncul dipermukaan, akan menyebabkan divestasi Freeport tidak lagi sebanding untuk dibicarakan.

Penambangan Freeport menyimpan sebuah kewajiban besar “cleanup” (pemulihan lingkungan) atas kegiatan penambangan puluhan tahun sebelumnya, menurut audit BPK RI (Badan Pemeriksa Keuangan) sebesar 185 trilyun yang terdiri dari Kerusakan laut 166 trilyun, darat 10 trilyun, 8 trilyun ekosistem estuari (muara).

Publik/media tidak terlalu menyoroti hal ini, karena selama “bencana lingkungan” belum terjadi dihalaman belakang rumah mereka, maka dianggap belum ada masalah. Publik kita masih menganut “Its not my problem, its somebody else problem” ( generasi mendatang yang akan cleanup).

Freeport Inc (sering berganti pemegang saham mulai dari James Moffet hingga Carl Icahn) adalah perusahaan raksasa bermarkas di USA negara yg telah memiliki pengalaman panjang melahirkan regulasi “Mining”, “Environment Destruction” dan “Cleanup”.

Freeport tentu paham, apa jadinya jika dia menambang didalam jurisdiksi hukum USA dan sebentar lagi Freeport akan “lolos” dari kewajiban cleanup tambang di papua setelah “dibeli PT Inalum” Badan Usaha Milik Negara BUMN. Di USA negara asal Freeport, setiap pembukaan tambang melewati aturan lingkungan yang makin ketat, bahkan mewajibkan pengelola membeli “Bond” yang merupakan jaminan pemulihan lingkungan (cleanups) bila perusahaan bangkrut.

Dunia pertambangan belajar dari kasus “Zortman Landursky Gold Mines” di Montana AS yang dimiliki “Pegasus Gold Mines”, penambangan ini membuang sisa Acid, Cyanide sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan pada daratan, sungai dan sumber sumber air. Tuntutan hukum pernah dilakukan oleh Pemerintah negara bagian (mewakili masyarakat), Aktivis Lingkungan dan Suku Indian, hasilnya Pegasus setuju membayar biaya cleanup sebesar 30 juta dollar.

Pada tahun 1998 Pegasus membagi bonus 5 juta dollar AS dan kemudian menjual tambang tersebut ke “Apollo Gold Mine” yang dimiliki kelompoknya sendiri. Setelah menjual tambang emas tersebut, Pegasus mengumumkan “bangkrut” dan dengan demikian mendapat perlindungan hukum dari tuntutan dikemudian hari.

Pemerintah negara bagian melakukan pemulihan permukaan tanah yg diakibatkan aktivitas tambang dan ternyata memerlukan biaya cleanup hingga 52 juta dollar, 30 juta dollar sebelumnya dari Pegasus dan sisa 22 juta dollar harus ditanggung US Tax Payer (Biaya Negara melalui EPA Environment Protection Agency)

Perusahaan penambangan Anaconda memulai operasi di Butte dekat Clark Fork ditepi sungai Columbia negara bagian Montana USA sejak 1882 dan setelah tahun 1900 Butte sudah menghasilkan separuh output Copper (Tembaga) seluruh AS. Sampai dengan tahun 1955 semua penambangan di Butte melibatkan “Underground Tunnel”, tetapi Anaconda mengeruk dengan “Open Pit Mine” yang diberi nama “Barkeley Pit”, lubang besar dengan diameter 1 mile dan kedalaman 1.800 feet (548 meter). Sejumlah besar tailing dengan toxic metal (hasil buangan extraksi bahan tambang) menumpuk disungai Clark Folk.

Penambangan Anaconda mulai merugi karena adanya kompetisi dari luar (Chile di Amerika Latin) dan seiring dengan makin ketatnya aturan lingkungan di AS. Puncaknya dengan mengeluarkan “Super Bond” untuk menjamin biaya pemulihan lingkungan setelah penambangan selesai

Anaconda dibeli oleh ARCO (Atlantic Richfield Company) pada tahun 1976, ARCO akhirnya dibeli BP (British Petroleum). Pada tahun 1980, ARCO/BP menutup smelter dan 1983 menutup tambang.

Penutupan tambang ini berdampak ribuan pekerja menganggur dan menghapus tiga perempat ekonomi di Butte. Pemulihan sungai Clark Fork (termasuk Barkeley Pit) menggunakan SUPERFUND terbesar dengan perkiraan $1 milyard yang dianggap masih minimal karena tak satupun yang berani mengkalkulasi kebutuhan pemulihan untuk 40 tahun kedepan. ARCO keberatan untuk membiayai cleanup dan berdalih tidak adil jika membebankan kerusakan masa lalu kepada ARCO. Pemerintah Federal dan Negara Bagian membantah, bahwa ARCO harus bertanggung jawab karena membeli perusahaan berarti membeli Asset dan liabilities (Kewajibannya) sekaligus.

“Ok Tedi Copper Mine” adalah penambangan tembaga di PNG (Papua New Guinea) yang dioperasikan perusahaan BHP dengan membuat “Tailing Dam” yang terbukti tidak efektif dan limbah sedimen mengandung Acid, Cyanid dibuang kesungai yang bermuara kelaut Arafura.

Laut Arafura adalah laut diantara Papua dan Australia yang juga merupakan muara dari sungai Mimika diprovinsi Papua Indonesia yang menjadi tempat buangan limbah Tailing dari penambangan “Open Pit” copper di Grassberg-Erstberg yang dioperasikan PT Freeport Indonesia. Freeport di Grassberg adalah salah satu dari tiga perusahaan multi national didunia yang membuang langsung limbah tailingnya disungai

BHP pemilik Ok Tedi Copper Mine di PNG (Papua New Guinea) berencana menutup tambang karena tingkat polusi yang sudah parah tetapi Pemerintah Papua Nugini (PNG) meminta tambang terus beroperasi karena merupakan 20% income negera tersebut.

Kisah tragis terjadi pada tambang “Panguna Copper Mine”, aktivitas penambangan tembaga dipulau Bouganville Papua Nugini yang menjadi penyebab terjadinya “pemberontakan” dari warga setempat. Tambang tersebut akhirnya ditutup karena terjadi “Perang Saudara”.

PT Inalum dan Bank Kreditor yang mendanai akuisisi pasti telah memperhitungkan faktor kewajiban cleanup ini, jika akuisisi ini murni atas dasar kelayakan bisnis dan investasi daripada kepentingan politik.

Seperti pengalaman “Negara bagian Montana”, pembeli bertanggung jawab atas semua kewajiban dikemudian hari karena membeli asset juga dengan liabilitasnya (kewajiban).

Related Posts