Daniel Mohammad Rosyid : BPIP Berulah Lagi

Olah : Daniel Mohammad Rosyid

Badan Pembina Ideologi Pancasila bikin ulah lagi. Jauh sebelumnya, setelah memperoleh penolakan keras dari berbagai kalangan masyarakat, terutama ummat Islam, akhirnya Menkopolhukam Mahfud MD yang mewakili Pemerintah memutuskan menunda pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) sebagai inisiatif DPR. Jika jadi, maka UU HIP akan menjadi pijakan kokoh bagi BPIP. Berdasarkan UU HIP ini, BPIP akan menjadi superbody semacam politbiro PKC.

Setelah kebobolan berkali-kali, termasuk UU Covid-19, UU Minerba, bagi banyak kalangan tokoh dan ulama, skandal ini telah menimbulkan keraguan makin besar atas kapabilitas DPR untuk menghasilkan produk legislasi yang aspiratif serta berpihak bagi kepentingan negara serta setia pada Pancasila sebagai konsensus nasional para ulama dan tokoh pendiri bangsa.

RUU HIP sebagai inisiatif DPR sungguh suatu produk yang sangat mengganggu karena DPR yang usianya kurang dari setahun waktu itu justru melakukan upaya mengamandemen UUD2002 tanpa melalukan prosedur amandemen. Alih-alih mengembalikan UUD2002 ke UUD1945, dan mengamandemennya melalui mekanisme adendum, langkah legislasi melalui RUU HIP ini justru bersikap menafsirkan Pembukaan UUD1945 secara berbeda dengan batang tubuh UUD2002.

Jika batang tubuh UUD2002 telah berhasil membegal tafsir Pembukaan UUD1945 secara liberal kapitalistik, maka BPIP bermaksud menafsirkan kembali Pembukaan UUD1945 secara kekiri-kirian tanpa mengubah batang tubuh UUD2002. Substansi RUU HIP menunjukkan upaya kelompok sekuler kiri radikal untuk secara diam-diam di tengah-tengah kedaruratan pandemi untuk melakukan makar konstitusional. Anasir parpol yang mengusulkan draft RUU HIP ini serta yang menyetujuinya layak dipertanyakan kalayakannya sebagai parpol yang setia pada Pancasila yang termaktub dalam paragraf Pembukaan UUD1945 sebagai norma dasar kehidupan berbangsa dan bernegara.

Memandang kedepan, dengan kapabilitas DPR baru yang patut diragukan ketidaksetiaannya pada Pancasila sebagai kesepakatan para pendiri bangsa ini, kita mesti mewaspadai program BPIP yang berpotensi memperparah deformasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang makin jauh dari cita-cita proklamasi untuk membangun bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Pembukaan UUD1945 sebagai pernyataan kemerdekaan bangsa ini adalah prasyarat bagi eksistensi bangsa ini sebagai bangsa yang majemuk dengan berbagai suku dan agama. Setelah keributan Tes Wawasan Kebangsaan yang menjegal personil senior KPK, bersama BIN program2 BPIP makin jelas memposisikan Islam sebagai ancaman bagi Pancasila. Ini jelas upaya kelompok sekuler kiri radikal yang berkuasa saat ini. Longsor konstitusional sejak amandemen atas UUD45 tampak akan diikuti oleh gempa sekulerisasi dengan BPIP sebagai episentrumnya. Bencana kehidupan berbangsa dan bernegara ini harus dicegah karena akan mengubah berkat rahmat Allah menjadi laknat berkepanjangan bagi bangsa ini.

Rosyid College of Arts
Gunung Anyar, Surabaya 16/8/2021

Related Posts