Salamuddin Daeng: Presiden Jokowi Mana Bisa Tahan?

Oleh : Salamuddin Daeng

Sungguh berat masalah yang dihadapi Presiden Indonesia sekarang. Masalah itu datang menghajar bertubu tubi. Masyarakat Indonesia diminta memahami betapa berat masalah yang dihadapi Pemerintahan Jokowi. Jantung kekuasaan sudah hampur jebol karena :

Covid 19 telah menguras habis keuangan pemerintah Jokowi sehingga harus menambah utang Rp. 1000 triliun lebih setiap tahun. Sementara sampai sekarang alokasi dana covid belum terlalu jelas kemana rimbanya. Seharusnya dana itu significant dengan pemulihan ekonomi. Namun faktanya tidak.

Covid belum selesai datang kenaikan harga minyak dunia.. Minyak mentah harganya melompat hingga lebih dari 120 dolar per barel. Akibatnya anggaran subsidi membengkak dengan cepat. Pemerintah tidak sanggup lagi karena tidak punya uang. Pertamina BUMN migas angkat tangan dengan beban tanggungan yang besar.

Pemerintah mau menaikkan harga BBM jenis solar subsidi. Bukan hanya itu, seluruh subsidi solar maunya tidak ada lagi dan diganti subsidi langsung. Namun takut dengan usaha angkutan perusahaan tambang, perusahaan sawit. Menjadi rahasia umum solar subsidi banyak diminum pengusaha besar. Jadi dipastikan APBN jebol oleh subsidi solar sebanyak 15 miliar liter atau bernilai sekitar Rp. 100 triliun. Dari mana presiden dapat uang sebesar itu?

APBN makin jebol karena pemerintah menghapus premium dan memaksakan diri mensubsidi BBM Ron 90 pertalite sebanyak 23 miliar liter atau senilai sekitar Rp. 150 triliun. Luar biasa besar dan tak mungkin dapat dibiayai pemerintah. Belum lagi sunsidi listrik yang akan membengkak tahun ini.

Utang pemerintah yang saat ini telah mencapai 7000 triliun menanggung beban bunga sekitar Rp. 400 triliun setahun. Dari mana Jokowi bisa mendapatkan uang sebanyak in?.

Pemerintah memiliki utang kepada Pertamina dan PLN masing masing sekitar 100 triliun rupiah.. Darimana uangnya? Selama ini utang pemerintah kepada BUMN kurang transparan, dikelola secara rahasia dan tertutup. Darimana uang buat bayar utang ke Pertamina dan PLN tersebut?

Kemarin selama covid 19, presiden Jokowi masih bisa tahan, karena pemerintah mendapatkan asupan dari Bank Indonesia. Pemerintah berutang ke BI. Namun sekarang IMF telah melarang BI memberi utang pada pemerintah. Bisa dibayangkan darimana Presiden Jokowi akan mendapatkan utang untuk subsidi BBM solar dan BBM pertalite dan bayar bunga utang?

Tidak hanya beban subsidi BBM solar dan pertalite yang menimbun pundak presiden, pemerintah tersandera uang subsidi sawit. Anggaran subsidi minyak goreng tak jelas rimbanya. Pengelolaan tidak transparan. Akibatnya minyak goreng awalnya langka. Kini minyak goreng telah dimahalkan harganya. Uang subsidi minyak goreng ke depan mesti ditanggung APBN. Darimana uangnya?

Pemerintah berusaha keras mendapatkan uang dengan menaikkan pajak yakni PPN menjadi 11 persen. Tapi nampaknya usaha ini akan gagal. Kenaikan PPN akan menekan konsumsi masyarakat sebagai penyumbang terbesar atau 60 persen pertumbuhan ekonomi. PPN 11 persen akan kontraproduktif dengan usaha memulihkan ekonomi.

Berbagai belahan dunia lain pemerintah menghapus pajak dalam rangka mendongkrak daya beli dan konsumsi. Di AS seluruh pajak yang berkaitan dengan BBM dihapus saat ini sampai 6 bulan ke depan untuk meningkatkan konsumsi. Jika presiden Jokowi menaikkan pendapatan dari PPN 11 persen, dari mana lagi bisa dapat uang?

Jika tahun ini keadaan normal, maka pemerintah harus mengembalikan dana haji, dana JHT, dana pensiun yang dipinjam oleh pemerintah. Selain itu juga pemerintah harus mengembalikan dana bank yang dipinjam pemerintah sekitar Rp 1500 triliun. Darimana uangnya untuk bayar itu semua?

Untuk memulihkan pendapatan negara maka pemerintah harus menormalkan konsumsi masyarakat. Sementara agar konsumsi meningkat maka pendapatan masyarakat harus meningkat. Pendapatan perkapita masyarakat telah menurun drastis. Tahun 2020 pendapatan perkapita Indonesia turun menjadi 3870 dolar setahun atau turun 6,42 persen, lebih rendah dari pendapatan perkapita tahun 2018. Untuk mendongkrak ini pemerintah harus bagi uang. Lah uangnya dari mana untuk dibagi bagi ke rakyat?

Usaha menyita uang BLBI melalui satgas BLBI pimpinan Mahfud MD gagal total. Usaha menjalankan UU MLA menyita uang para bandit perampok kekayaan alam Indonesia juga gagal. Tampaknya Pesiden Jokowi tidak berani menjalankan UU MLA karena takut perlawanan para bandit pemilik uang 11 ribu triliun rupiah sebagaimana data pemerintah sendiri. Tapi kalau tidak menjalankan MLA uangnya dari mana lagi?

Banyak sekali masalah yang dihadapi Presiden Jokowi ini, mengapa masalah datang menimpa bertubi tubi? Apakah masih bisa tahan?

EDITOR: REYNA

Related Posts