Anthony Budiawan: Kurs Rupiah Masih Terus Menghadapi Tekanan Berat

ZONASATUNEWS.COM, JAKARTA – Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan mengatakan, kurs rupiah masih terus menghadapi tekanan berat. BI harus kerja keras menahan kurs rupiah agar tidak tergelincir tembus Rp16.000 per dolar AS. Intervensi BI sejauh ini tidak efektif membuat kurs rupiah menguat secara signifikan, karena cadangan devisa milik pemerintah sangat terbatas. Pemerintah dalam dilema, naikkan harga atau subsidi?

Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies), Anthony Budiawan

“Menteri Keuangan Sri Mulyani di persimpangan jalan, antara membiarkan harga BBM dan Pangan naik, yang akan memicu inflasi dan daya beli masyarakat anjlok, atau menaikkan subsidi yang akan membuat belanja negara non-subsidi tertekan dan memicu kontraksi,” kata Anthony Budiawan dalam akun X miliknya.

Sementara itu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui bahwa pemerintah tengah bersiap menghadapi tekanan subsidi energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM) akibat tekanan terus meningginya kurs dolar terhadap rupiah. Termasuk nilai kompensasinya.

TERKAIT :

• Anthony Budiawan: Distorsi Pembangunan Ekonomi Pemerintahan Joko Widodo
• Anthony Budiawan: Penurunan Ekonomi China dan Potensi Krisis Ekonomi Indonesia
• Anthony Budiawan: Jokowi Effect Pilpres 2019, Minus

Sri Mulyani menjelaskan, tekanan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) itu akan memengaruhi pembengkakan subsidi dan kompensasi BBM, karena besarannya sudah jauh di atas asumsi APBN 2023. Dalam asumsi APBN 2023 sebesar Rp 14.800 sedangkan realisasi kurs rupiah year to date menurutnya telah mencapai Rp 15.171 per dolar AS.

Oleh sebab itu, Sri Mulyani menekankan pentingnya pengendalian konsumsi BBM bersubsidi supaya tekanan biaya subsidi yang harus pemerintah kucurkan dari APBN untuk subsidi dan kompensasi bisa dikendalikan di tengah tren pelemahan kurs saat ini.

“Meskipun anda lihat sekarang kursnya di Rp 15.800, Rp 15.700 ini ytd (year to date) kita average dari awal tahun sampai sekarang Rp 15.171, jadi nanti kebutuhan subsidi kompensasi dihitungnya berdasarkan tadi realisasi perbulannya yang nanti diaudit BPKP. Faktor ketiga adalah volume yang perlu dikendalikan,” kata Sri Mulyani saat konferensi pers APBN di kantornya, Jakarta, dikutip Kamis (26/10/2023).

EDITOR: REYNA

Related Posts