36,67 Persen Anggaran Proyek Strategis Nasional Mengalir ke Politikus dan ASN, Anthony: Perampokan uang negara sudah sedemikian brutal

JAKARTA – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan 36,67 persen anggaran proyek strategis nasional (PSN) digunakan untuk kepentingan pribadi.

Dengan kata lain, 36,67 persen dana itu tidak dipakai untuk pembangunan proyek pemerintah tersebut.

“36,67 persen diduga digunakan untuk pembangunan yang tidak digunakan untuk pembangunan proyek tersebut. Artinya ini digunakan untuk kepentingan pribadi,” kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dalam acara Refleksi Kerja PPATK Tahun 2023 di Jakarta Pusat, Rabu (10/1/2024).

Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) menanggapi, bahwa perampokan uang negara (APBN) sudah sedemikian brutal. APBN bocor dalam jumlah tidak normal. Pelakunya sudah jelas. Pejabat negara (ASN) dan politisi.

Menurut PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), 36,67 persen dari anggaran Proyek Strategis Nasional mengalir ke ASN dan politisi. Bahasa sederhananya, dikorupsi oleh pejabat negara dan politisi.

“Jumlah yang dikorupsi sangat tidak normal, mencetak rekor Indonesia, atau mungkin dunia,” kata Anthony.

Karena itu Anhony tidak merasa heran, jumlah Proyek Strategis Nasional menggelembung. Proyek Strategis Nasional diciptakan. Proyek biasa menjelma menjadi strategis. Antara lain, proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung. Di mana letak strategisnya? Atau proyek Bandara Kertajati. Dan masih banyak proyek-proyek lainnya lagi.

Menurut Kemenko Perekonomian, Anthony menjelaskan, jumlah Proyek Strategis Nasional mencapai 190 proyek, dengan nilai Rp1.515 triliun. Luar biasa.

Anggaran APBN tersedot ke proyek infrastruktur, atas nama proyek strategis nasional, mengalahkan anggaran sosial untuk mengatasi permasalahan kemiskinan dan kekurangan gizi (stunting). Semua ini mengakibatkan tingkat kemiskinan naik, dari 9,22 persen pada 2019 menjadi 9,57 persen pada 2022.

“Artinya, korupsi 36,67 persen dari Proyek Strategis Nasional identik dengan kejahatan kemanusiaan, mengambil hak masyarakat, mengakibatkan kemiskinan naik,” ungkapnya.

Anthony mendesak, Aparat Penegak Hukum wajib menindaklanjuti temuan PPATK. Semua nama yang terlibat, ASN dan politisi, sudah ada di tangan PPATK. Aparat Penegak Hukum tinggal memeriksa saja, dan menghukum mereka seberat-beratnya.

EDITOR: REYNA

Related Posts