Media Asing Soroti Pergantian Menteri Saat Masa Jabatan Kurang 2 Bulan

Oleh: Ahmad Cholis Hamzah

Tidak hanya masyarakat awam tapi juga media asing seperti CNA dari Singapura yang menyoroti kenapa pak presiden Jokowi mengganti menteri kabinetnya disaat masa jabatannya kurang 2 bulan. Seperti ada sesuatu hal yang penting bagi pak Jokowi dengan buru-buru mengganti menteri nya itu. CNA dalam artikel itu juga mewancarai pengamat politik soal pergantian menteri itu.

Artikel CNA itu berjudul Indonesias President Jokowi reshuffles Cabinet two months before term ends, but critics question if changes are necessary. Diawal artikel itu CNA menjelaskan bahwa pak Jokowi pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 memberhentikan dua orang menterinya yang ada hubungannya dengan partai yang berseberangan dengannya dan menggantinyanya dengan menteri yang sejalan dengannya dan presiden terpilih Prabowo.

Namun beberapa kritikus mempertanyakan perubahan kabinet karena itu terjadi hanya dua bulan sebelum Jokowi mengundurkan diri pada bulan Oktober dan perubahan itu diduga untuk memberi jalan bagi penggantinya, presiden terpilih Prabowo Subianto.

Dalam perombakan tersebut, Jokowi mengganti dua menteri yang terkait dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P): Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif. Andi Agtas dari partai Gerindra Prabowo akan menjadi menteri hukum dan hak asasi manusia yang baru, sementara Menteri Investasi Bahlil Lahadalia akan mengambil alih portofolio energi dan sumber daya mineral.

Menurut laporan media, Arifin bukan anggota PDI-P tetapi secara luas dipandang dekat dengan partainya Bu Megawati. Sementara Bahlil secara luas dipandang sebagai loyalis Jokowi yang telah berperan penting dalam kampanye pemilihan presiden Prabowo pada bulan Februari 2024 lalu.

Pada hari Senin itu, Jokowi juga menunjuk manajer kampanye Prabowo, Rosan Roeslani sebagai menteri investasi baru untuk menggantikan Bahlil. Anggota lain dari lingkaran dalam Prabowo, Angga Raka Prabowo, ditunjuk oleh presiden sebagai wakil menteri komunikasi dan informasi yang baru. Dia adalah direktur media Kampanye Nasional Prabowo-Gibran dalam Pemilihan Presiden 2024.

Pengamat mengatakan bahwa meskipun itu adalah hak prerogatif presiden untuk mengganti menterinya, perubahan kabinet dipandang sangat bermotivasi politik, dilihat dari orang-orang baru yang ditunjuk yang berasal dari koalisi pendukungnya.

“Dalam sistem presidensial, presiden bisa merombak kapan saja, bahkan satu hari sebelum mengundurkan diri, itu tidak masalah,” kata Dr Ujang Komarudin, pakar politik dari Universitas Al Azhar Indonesia dalam wawancara dengan CNN Indonesia TV, Senin, (19/8/2024).

“Tetapi perombakan kali ini tampaknya (untuk) kepentingan politik,” katanya, menambahkan bahwa itu tampaknya ditujukan untuk meningkatkan posisi tawar-menawar Jokowi dengan pemerintahan Prabowo yang akan datang. Prabowo yang merupakan ketua Partai Gerindra, dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka putra tertua Jokowi akan dilantik pada 20 Oktober. Menurut konstitusi, Jokowi, yang terakhir merombak kabinetnya pada Februari, tidak dapat lagi menjabat sebagai presiden karena dia telah menjabat dua periode.

Agung Baskoro, seorang analis politik di lembaga penelitian Trias Politika Strategis, mengatakan kepada CNA bahwa mereka yang ditunjuk oleh Jokowi memiliki hubungan pribadi yang dekat dengannya. Agung mengatakan perombakan itu untuk kepentingan koalisi pemerintahan baru, jadi beberapa orang yang berada di oposisi harus disingkirkan.

Meskipun telah berada di pemerintahan Jokowi sejak 2014, Yasonna menjadi menteri paling terkenal yang dijatuhkan dalam perombakan terbaru. Dia dilaporkan sebagai kader PDI-P.

PDI-P mendukung Jokowi sebagai presiden, tetapi hubungan mereka menjadi renggang setelah presiden mendukung Prabowo sebagai kandidat presiden. Menurut Agung, posisi menteri hukum dan HAM sangat strategis karena memiliki kewenangan untuk melegalkan partai politik dan pengurusnya. Pengamat mengatakan bahwa Yasonna telah membuat marah pemerintah Jokowi setelah dia melegalkan dewan pengurus PDI-P pada awal Juli, tanpa terlebih dahulu memberi tahu presiden. “Yasonna melegalkan pengurus PDI-P tanpa diberi wewenang oleh Istana (pemerintah Jokowi). Ini berbahaya bagi Istana, karena jika dipenuhi dengan orang-orang yang kritis terhadap pemerintah, itu akan menjadi bumerang,” kata Agung kepada CNA.

Beberapa pengamat juga mencatat bahwa perombakan kabinet tidak mencerminkan pemerintahan Jokowi dengan baik karena tampaknya bertujuan untuk melindungi kepentingan pribadi presiden. “(Perombakan Kabinet) tidak ada hubungannya dengan kepentingan bangsa dan negara,” kata analis politik Ray Rangkuti dari think tank Lingkar Madani yang berbasis di Jakarta, menambahkan bahwa Jokowi ingin melindungi dirinya dari lawan politiknya yang menunggunya untuk mundur. “Jokowi sibuk mencari cara untuk mengamankan dirinya setelah dia tidak lagi berkuasa. Dia ingin memiliki pengaruh di lingkungan politik nanti, itulah yang dilakukan sekarang,” tambah Ray.

Editor : Reyna

Related Posts