Sufmi Dasco, Senopati Politik Prabowo Subianto (55): DPR Awasi Hilirisasi Industri Tambang dan Mineral Demi Kedaulatan Ekonomi Nasional

Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR, Ketua Tim Pengawas Intelijen : Tim ini merupakan representasi rakyat dalam mengawasi kinerja intelijen negara agar tidak melenceng dari tugas, pokok, dan fungsi kerjanya.

Posted by: Zona Satu NewsJuly 9, 2025Reply

Oleh: Budi Puryanto
Pemimpin Redaksi

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan pernyataan tegas mengenai pentingnya hilirisasi industri tambang dan mineral di Indonesia sebagai bagian dari strategi besar memperkuat kedaulatan ekonomi nasional. Dalam beberapa kesempatan, Dasco menekankan bahwa DPR tidak hanya mendukung kebijakan hilirisasi, tetapi juga akan mengawasi secara ketat pelaksanaannya agar tidak menyimpang dari kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat.

Komitmen DPR dalam Mendukung Hilirisasi

Menurut Dasco, hilirisasi bukan sekadar kebijakan teknis di sektor industri, melainkan bagian dari upaya transformatif untuk membawa Indonesia keluar dari jebakan negara pengekspor bahan mentah. “Kita sudah terlalu lama menjual tanah air kita dalam bentuk mentah. Sekarang saatnya kita mengekspor nilai tambah, bukan hanya nikel, tembaga, atau bauksit dalam bentuk raw material,” ujar Dasco dalam konferensi pers di Gedung DPR RI.

Ia menambahkan bahwa DPR telah dan akan terus mendorong pemerintah, khususnya Kementerian ESDM dan Kementerian Investasi/BKPM, untuk memastikan bahwa program hilirisasi dilaksanakan secara konsisten, tidak setengah-setengah, dan tidak dikompromikan oleh kepentingan asing atau oligarki ekonomi.

Hilirisasi untuk Kedaulatan dan Kesejahteraan

Bagi Dasco, makna hilirisasi lebih dalam daripada sekadar pembangunan smelter atau pabrik pengolahan mineral. Ia memaknainya sebagai langkah strategis untuk merebut kembali kendali atas sumber daya alam yang selama ini lebih banyak dinikmati oleh perusahaan-perusahaan asing. Ia mengutip amanat konstitusi Pasal 33 UUD 1945 sebagai dasar utama untuk memperjuangkan pengelolaan sumber daya alam demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“Kita tidak boleh hanya jadi penonton di tanah sendiri. Industri hilir harus mampu menyerap tenaga kerja lokal, membangun ekosistem industri nasional, dan menciptakan teknologi dalam negeri yang unggul. Jangan sampai hilirisasi hanya jadi slogan, tapi tetap dikuasai asing dan tetap membuat rakyat kecil gigit jari,” tegas politisi Partai Gerindra tersebut.

Kritik dan Tantangan dalam Implementasi

Meski mendukung penuh hilirisasi, Dasco tidak menutup mata terhadap sejumlah masalah dan tantangan yang menyertainya. Ia menyoroti lambannya pembangunan beberapa proyek smelter, inkonsistensi regulasi, hingga potensi pelanggaran lingkungan yang dilakukan oleh beberapa perusahaan tambang.

“Kita harus jujur, banyak proyek smelter yang molor dari target. Ini harus jadi catatan serius. Kita tidak bisa terus memberikan karpet merah kepada investor yang tidak punya komitmen jangka panjang terhadap negeri ini,” ujar Dasco.

Ia juga menegaskan bahwa DPR akan memanggil kementerian terkait, termasuk mengadakan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat jika diperlukan, untuk mengevaluasi realisasi hilirisasi yang telah berjalan dan menindak perusahaan yang tidak patuh terhadap kewajiban pembangunan fasilitas pengolahan di dalam negeri.

Sorotan terhadap Kepemilikan dan Keadilan Ekonomi

Salah satu isu penting yang disuarakan Dasco adalah soal kepemilikan industri hilir. Ia mengkritik skema investasi yang terlalu menguntungkan investor asing dan meninggalkan peran BUMN maupun pengusaha nasional. Ia menyarankan agar pemerintah lebih proaktif memperkuat peran holding BUMN tambang seperti MIND ID, serta mendorong kemitraan yang sehat antara investor asing dan pelaku industri nasional.

“Hilirisasi harus memperkuat industri nasional, bukan membuat kita kembali tergantung kepada asing, hanya kali ini dalam bentuk teknologi atau kapital. Kita harus cerdas dan berdaulat dalam membuat kebijakan ekonomi,” ujarnya.

DPR sebagai Pengawal Kepentingan Rakyat

Dasco mengingatkan bahwa tugas DPR bukan hanya membuat undang-undang, tetapi juga melakukan fungsi pengawasan dan anggaran. Dalam konteks hilirisasi, DPR menurutnya harus menjadi penjaga kepentingan rakyat dan memastikan bahwa semua kebijakan dijalankan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan berkeadilan.

Ia menyambut baik langkah Presiden dan Menteri ESDM yang berani mengambil kebijakan larangan ekspor bahan mentah seperti nikel dan bauksit, meskipun menuai gugatan di forum internasional seperti WTO. “Kalau kita takut digugat, kita tidak akan pernah maju. Negara besar harus berani mengambil keputusan yang besar,” kata Dasco.

Harapan dan Arah ke Depan

Ke depan, Dasco berharap hilirisasi tidak hanya berhenti pada komoditas mineral, tetapi diperluas ke sektor-sektor strategis lain seperti pertanian, perikanan, dan energi terbarukan. Ia menekankan perlunya roadmap nasional yang jelas, terukur, dan berjangka panjang, dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk daerah penghasil tambang.

“Kita ingin hilirisasi bukan hanya membangun pabrik, tapi membangun masa depan ekonomi Indonesia yang mandiri, kuat, dan berdikari,” pungkas Dasco.

Dengan pernyataan ini, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan posisi DPR sebagai institusi yang bukan hanya menyuarakan aspirasi rakyat, tetapi juga menjadi motor penggerak perubahan struktural menuju ekonomi yang lebih berkeadilan dan berdaulat.

EDITOR: REYNA