Abolisi untuk Tom Lembong dan Amnesti untuk Hasto Kristiyanto: Strategi Politik Cerdas Prabowo Menuju Rekonsiliasi Nasional

JAKARTA – Langkah Presiden Prabowo Subianto yang memberi sinyal pemberian abolisi untuk Thomas Lembong dan amnesti untuk Hasto Kristiyanto mengejutkan publik, namun sekaligus menunjukkan arah politik baru yang penuh strategi dan rekonsiliasi. Dalam konteks demokrasi Indonesia yang tengah mengalami polarisasi pasca Pilpres 2024, keputusan ini bisa menjadi momentum penting untuk menyatukan kekuatan politik, meredam ketegangan, dan memperkuat stabilitas pemerintahan Prabowo-Gibran di tahun-tahun awal masa jabatan mereka.

Tom Lembong dan Tuduhan Korupsi: Abolisi sebagai Jalan Tengah

Thomas Trikasih Lembong, eks Kepala BKPM dan mantan Menteri Perdagangan, dikenal sebagai teknokrat progresif yang dekat dengan kalangan investor asing dan pelaku ekonomi hijau. Tuduhan korupsi dalam proyek perdagangan karbon dan konflik kepentingan investasi membuatnya terseret dalam pusaran hukum.

Namun, pemberian abolisi—yaitu penghentian proses hukum oleh Presiden terhadap perkara yang belum memperoleh putusan pengadilan—dapat dimaknai sebagai langkah politik yang mengedepankan asas manfaat. Dengan membebaskan Lembong dari proses hukum, Prabowo mengirim pesan bahwa ia bersedia merangkul pihak-pihak yang selama ini berseberangan, termasuk mereka yang berasal dari lingkaran Jokowi atau reformis ekonomi.

Manfaat politiknya besar: Prabowo akan mendapat akses lebih besar ke jaringan global Lembong, memperkuat kepercayaan pasar internasional, dan menunjukkan bahwa pemerintahannya terbuka terhadap keberagaman pandangan ekonomi. Ini penting untuk menghadapi tekanan global seperti krisis energi, transisi hijau, dan resesi ekonomi global.

Hasto Kristiyanto dan Kasus Harun Masiku: Amnesti Demi Rekonsiliasi Politik

Sementara itu, Hasto Kristiyanto, Sekjen PDI Perjuangan, sedang menghadapi tekanan hukum dalam kasus Harun Masiku yang telah lama menjadi beban moral bagi partainya. Penahanan dan pemeriksaan terhadap Hasto oleh KPK membuat eskalasi politik antara PDIP dan penguasa semakin tajam.

Pemberian **amnesti** kepada Hasto akan menjadi terobosan politik besar. Amnesti merupakan pengampunan terhadap tindak pidana yang telah terjadi, biasanya untuk kepentingan umum dan rekonsiliasi. Ini bisa menjadi jembatan bagi Prabowo untuk mengajak PDIP—partai terbesar di parlemen—masuk dalam barisan koalisi pemerintah secara de jure, bukan hanya de facto.

Bagi Prabowo, ini berarti kestabilan politik yang lebih kuat di DPR, mempercepat pengesahan program strategis nasional, dan meredam konflik laten antara kekuatan lama (Megawati, Jokowi) dengan kekuatan baru (Gibran, Gerindra). Langkah ini akan membuka ruang transisi politik yang lebih smooth menjelang kontestasi 2029, di mana Gibran bisa menjadi penerus tanpa hambatan besar.

Manuver Rekonsiliasi: Bukan Lemah, Tapi Kuat

Banyak yang mungkin mengkritik langkah ini sebagai kompromi terhadap penegakan hukum. Namun, politik bukan hanya soal legalitas, tetapi juga legitimasi dan stabilitas. Presiden memiliki kewenangan konstitusional untuk mengeluarkan abolisi dan amnesti demi kepentingan nasional.

Prabowo menunjukkan bahwa ia bukan hanya seorang militer yang tegas, tetapi juga negarawan yang mampu berpikir taktis dan strategis. Ia paham bahwa untuk menjaga Indonesia tetap bersatu dalam keragaman dan tensi politik, perlu ada langkah “pendingin suhu”, terutama pasca pemilu yang tajam.

Benefit Langsung bagi Pemerintahan Prabowo

1. Koalisi Legislatif Solid

Dengan merangkul PDIP dan kalangan teknokrat seperti Lembong, Prabowo memperkuat posisi politiknya di DPR, menjamin kelancaran program strategis seperti hilirisasi, pertahanan, dan ketahanan pangan.

2. Stabilitas Politik dalam dan Luar Negeri

Pasar internasional dan mitra dagang akan melihat Indonesia sebagai negara stabil yang tidak terjebak balas dendam politik. Ini meningkatkan kepercayaan dalam investasi jangka panjang.

3. Peta Jalan Menuju 2029

Dengan menurunkan eskalasi dan membangun konsensus baru, Prabowo sedang merancang fondasi untuk regenerasi kepemimpinan nasional, yang bisa memberi jalan mulus bagi Gibran sebagai calon kuat di masa depan.

4. Citra sebagai Pemimpin Pemersatu

Di mata rakyat, Prabowo bukan hanya presiden dari satu kubu, tapi pemimpin yang mengedepankan kepentingan nasional di atas kepentingan golongan.

Penutup

Jika benar Presiden Prabowo akan memberikan abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti untuk Hasto Kristiyanto, maka itu bukan semata langkah hukum, tetapi strategi politik tingkat tinggi. Ini adalah *realpolitik* yang dimainkan dengan presisi: merangkul lawan, membangun konsensus, dan menciptakan ruang damai untuk pembangunan. Sebuah pesan kuat bahwa di era Prabowo, politik balas dendam bukan pilihan—yang ada adalah rekonsiliasi untuk Indonesia yang lebih kuat.

EDITOR: REYNA

Related Posts