RDMP Kalimantan Tak Kunjung Selesai, Ada Apa?

JAKARTA – Direktur Ekesekutif CERI (Center of Energy and Resources Idonesia) Yusri Usman kembali berbicara kritis tentang tata kelola energi di Indonesia. Menurutnya masih banyak masalah yang harus segera diselesaikan, khususnya terkait dengan ketahanan dan swasembada energi yang menjadi perhatian Presiden Prabowo. Hal tersebut disampaikan saat Yusri Usman menjadi narasumber bersama mantan pimpinan KPK, Saut Situmorang. Diskusi tersebut diadakan oleh platform Podcast “Roemah Pemoeda” dengan Host Ilham Rasul mantan Ketua KNPI Lampung.

RDMP Kalimantan tak kunjung selesai

Refinery Development Master Plan (RDMP) adalah program revitalisasi kilang minyak Pertamina yang berada di Balikpapan, Kalimantan Timur. Proyek ini merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang bertujuan meningkatkan kapasitas pengolahan kilang dan memperbaiki mutu produk menjadi standar Euro V, dimana kandungan sulfur dibawah 10 ppm. 

Teknologi yang digunakan RFCC (Residual Fluid Catalytic Cracking), mengolah residu menjadi produk bernilai tinggi seperti bensin (EURO V), LPG, dan propilena. RDMP Balikpapan Kalimanatan akan meningkatkan kapasitas kilang 100 BOPD dari sekarag 260 BOPD (Barel of Oil Per Day) menjadi 360 BOPD.

Proyek RDMP Balikpapan ini memiliki nilai investasi mencapai USD7,4 miliar. Dari total tersebut, USD4,3 miliar berasal dari ekuitas, sedangkan USD3,1 miliar diperoleh melalui pinjaman yang didukung oleh Export Credit Agency (ECA) 

Dalam diskusi tersebut Yusri Usman pesimis RDMP Kalimantan akan selesai sesuai tergetnya September 2025. Pasalnya, banyak hambatan didalamnya.Proyek ini dimulai pada Juli 2019, dan sampai saat ini diperkirakan mencapai 95 %, dan ditargetkan September 2025 sudah bisa dituntaskan. Menurut Yusri Usman, proyek ini seharusnya rampung dalam 3 tahun.Namun ternyata sudah 6 tahun berjalan, hingga sekarang belum pasti kapan selesai.

“Sebenarnya rencana diresmikan Pak Jokowi waktu lounching IKN 17 Agustus 2024, sebagai kenang-kenangan, kan terbakar satu (kilang) pada Mei 2024.Saya enggak yakin mungkin akhir tahun, atau awal tahun depan selesainya. Karena banyak hambatan disini. Iya kan banyak change order ini. Kemudian ada masalah cash flow juga.Karena ya mungkin anggota konsorsium punya masalah keuangan, waktu proses tender bisa ditutupin.Tetapi dalam pelaksanaan dia enggak bisa. Kemudian, change order tidak disetujui karena melebihi ketentuan, cash flow macet. Ada yang sampai 2-3 tahun belum dibayar subconnya. Menangis darah. Banyak saya dengar di Balikpapan. Terus bagaimana kita mengharapkan kualitas dari kilang itu, perusahaan yang membangun sudah sekarat?,” kata Yusri.

Dia menerangkan, pembangunan RDMP Kalimantan itu dimaksudkan supaya kita memenuhi Euro 5. Jadi kilang yang lama itu tidak memenuhi syarat untuk dipakai oleh mesin-mesin baru sekarang. Euro 5 itu  memiliki standar sulfurnya di bawah 10 ppm. Supaya tidak merusak mesin dan berstandar internasional

“Ya memang itu dasar pemikirannya tadinya supaya ada peningkatan mengenai standar-standar internasional dan itu banyak ikutannya. Dan kalau saya pikir, saya enggak tahu ya engineering-nya kenapa engineering construction sangat lambat gitu ya,” ujar Yusri.

Sementara itu Saut Situmorang, mantan Pimpinan KPK mempertanyakan dari sisi waktu pengerjaan.

“Eh, apakah itu di luar dari time schedule, kena apa ‘kan itu perlu dipertanyakan toh.  KPK mesti turun juga tuh ngelihatin karena saya pernah ke sana itu ngelihat sendiri waktu masih proses pembongkaran (kilang lama),” ujar Saut yang pernah melihat pembongkaran kilang lama, saat dirinya masih menjadi pimpinan KPK.

Yusri Usman memberikan penjelasan sulitnya mendeteksi dugaan korupsi dalam proyek semacam ini, tanpa dilakukan OTT. Karena mereka seringkali terkena sistem “ijon”, ditarik didepan.

“Mungkin Pak Saut tahu ada budaya di tempat kita memang susah dibuktikan kalau tanpa OTT. Iya kan? Begitu menang proyek sudah ada yang tarik di depan. Belum lagi menang proyek sudah ditarik di depan.Diijon di depan. Itu kan susah tanpa OTT. Kemudian kalau dia sudah habis banyak keluar didepan, habis duit untuk kegian utama sudah terseok-seok dia,” beber Yusri.

Untuk mengatasi kendala lambatnya pembangunan RDMP itu Yusri berharap aparat penegak hukum segera turun tangan. Karena menurutnya, Pesiden sudah ngomong, “awas saya kejar”. Jadi, warning itu yang sebenarnya harus ditanggapi oleh mereka-mereka terutama penegak hukum.

“Artinya sekuat apapun semangat Pak Presiden, kalau tidak diikuti oleh keseriusan pasukan di bawah ini, ya percuma juga,” tegasnya.

Kalau kita mencari simpulnya, siapa yang patut disalahkan dari peristiwa RDMP? Apakah menteri mau bertanggung jawab sudah rusak parah begitu?

“Ya, kalau tidak bertanggung jawab kan berarti ada kepentingan juga mungkin menteri di situ,” tegas Yusri.

Kasus Karen Agustiawan

Dalam kasus mantan Dirut Pertamina Karen Agustiawan yang dituduh merugikan negara melalui kebijakan impor LNG dari CCL Texas Amerika, ternyata tidak ditemukan kerugian negara. Yusri Usman justru menegaskan bahwa  Pertamina untung.

“Gross Profit tahun 2019 USD 2,2 Juta. Masuk Cofid Tahun 2020 USD -92,6 Juta. Tahun 2021 masih rugi USD -21 Juta. Total kerugian USD 113 Juta (2020-2021). Terjadi perang Ukrain. Pasokan gas dari Rusia ke Eropa sulit, melonjak dia. Dia laba besar surplus 6,6 juta, kerugian ini dia tutup dia malah surplus 6,6 juta. Tahun 2023 melonjak dia untungnya USD190 jutaan. Karena kasus perang Ukraina dengan Soviet sampai 2024, untung besar Pertamina.Direksi Pertamina, komisaris sudah menikmati tantiem, yang menciptakan ini masuk penjara,” papar Yusri.

Grafik: Gross Margin Pertamina proyek LNG CCL tahun 2022-2023

Yusri Usman (kiri) menjelaskan Gross Margin Pertamina dari Proyek LNG CCL, disebelahnya Saut Situmorang (kanan)

Saat terjadi bencana Covid-19, ada Undang-Undang nomor 2/2020. Pasal 27 ayat 1 disebutkan kebijakan yang merugikan negara tanpa ada niat jahat, dilakukan dengan niat baik tidak bisa di pidana. Tetapi mengapa pasal ini dikecualikan untuk kasus Karen Agustiawan?? Apakah dia sengaja dikorbankan??

“Pemberantasan korupsi itu tindak pidana khusus, itu yang saya bilang tadi syaratnya itu transparan, akuntabel, bebas dari konflik kepentingan dan fairness itu dijalankan enggak? Konsisten enggak? Ya, oleh sebab itu kalau kita bilang pemberantasan korupi kayak gini, enggak heran kita indeks korupsi kita memprihatinkan,” ungkap Saut Situmorang.

Apalagi menurut keterangan Yusri Usman, tidak ada perhitungan kerugian negara oleh BPK.

“BPK ada perhitungan waktu itu Pak,” tanya Saut.

“Nggak ada hanya estimasi aja,” jawab Yusri.

“Yang estimasi siapa tuh,” tanya Saut mengejar.

“Ee katanya jaksa penuntut umum, kalau menurut keterangan,” jawab Yusri.

Yusri berharap kasus-kasus tersebut dimuka, hendaknya ditangani dengan sungguh-sungguh. Itu sayaratnya kalau kita mau benar-benar ingin swasembada energi dan ketahanan energi kita kuat.

“Penegak hukum harus mampu mengamati juga detail-detail ini sebagaimana kita dulu mengamati detail-detail. Dari gambar besarnya menyelamatkan sumber daya alam terus kemudian masuk ke bawah penindakan. Sekuat apapun omongan pak Prabowo, sekuat apapun semangat Pak Prabowo, kalau tidak diikuti oleh pasukan ke bawah itu hanya akan menjadi omon-omon,” pungkas Yusri.

EDTOR: REYNA

Related Posts