Menambah-Nambah Masalah

Oleh: Muhammad Chirzin

Salah seorang kolega japri. Assalamu’alaikum. Apakah Ustadz berkenan memberikan pancingan untuk diskusi tentang suatu masalah yang hangat, sehingga group itu hidup dengan banyak ide.

Penulis respon demikian. Wa’salam, Ustadz, umat dan bangsa ini sudah kebanyakan masalah, dan setiap orang terbebani oleh berbagai masalah. Jadi, khawatir jika harus menambah-nambah masalah.
Ada teman lain yang japri, “Kapan Indonesia menjadi lebih baik?” Jawab penulis, “Bilamana konstitusi negeri ini telah dilaksanakan dengan saksama.”

Namun, Gus Nur begitu pesimis, hingga berujar, “Indonesia tak akan membaik dengan para pemimpin yang ada, kecuali bila Istana Negara dan gedung DPR beserta para penghuninya dibenamkan oleh Allah Swt ke dalam tanah, dan ganti generasi baru yang beriman dan bertakwa kepada-Nya.”

Salah seorang senior menulis,

“Saya pernah mendengar Almarhum SHB IX berkata, bahwa untuk memutus mata rantai karakter manusia yang buruk perlu memutus satu lapisan generasi. Diharapkan lewat pendidikan dan Pramuka berbasis Pancasila insyaallah bisa selesai atau disampurnakke.”

Belakangan muncul ide untuk memperbaiki Republik ini, agar tidak bertambah acakadut, yaitu dengan kembali ke UUD 1945 Asli; bukan dengan amandemen ke-5, tetapi dengan addendum, yaitu catatan-catatan kritis dan cerdas atas pasal-pasal yang telah diselewengkan dan disalahgunakan, yang antara lain, mengubah kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara menjadi lembaga tinggi sejajar dengan DPR, Presiden, dan DPD, sehingga Presiden bisa bertindak sedemikian rupa, lalu menguasai lembaga DPR yang notabene terdiri atas wakil-wakil Partai Politik, yang kini hampir semua ketuanya dalam penguasaan Presiden. Apakah Anda sependapat?

Solusi lain yang mendesak, penuhi tiga tuntutan rakyat: (1) Adili Jokowi; (2) Turunkan Gibran; (3) Penuhi janji-janji Presiden. Apakah Anda setuju?

Prabowo kita kasih tempo sampai 1 tahun pemerintahan, Oktober 2025. Bilamana tidak melakukan perombakan Kabinet, harus dipertimbangkan ulang dukungan kepadanya. Bagaimana menurut pendapat Anda?

Usai Trio RRT (Roy-Rismon-Tifa) gelar bedah buku di UC Gadjah Mada yang dihadiri oleh Jenderal (Purn) Tyasno Sudarto dan tokoh-tokoh nasional Refly Harun, Said Didu, Alkatiri, Muhammad Taufik dan kawan-kawan, Rektor UGM Ova Emilia menyampaikan pernyataan resmi berisi 10 poin. Jagat medsos heboh dan memberikan berbagai respon positif maupun negatif. Beberapa pihak mengkritisi bahwa pernyataan Rektor tersebut tidak disertai dengan bukti-bukti konkret, alias omon-omon belaka. Yang lain menilai Rektor cuci tangan dan buang badan.

Kata teman, penjelasan dan pembelaan dari Rektor bahwa ijasah Jokowi asli menguntungkan bagi Jokowi, tapi tentunya mengecawakan pada publik yang tetap ingin melihat ijazah asli itu. Terlepas adanya pro-kontra itu, fokus masalah akan semakin mengarah pada Jokowi, untuk segera menunjukkan ijazah aslinya. Selama itu tidak ditunjukkan kepada publik (minimal ke Trio RRT), opini masyarakat akan tetap: Jokowi dianggap tak memiliki ijazah alias palsu. Artinya, meskipun sudah dibela UGM, tak akan bermakna bagi Jokowi; keuntungannya justru ada pada UGM, meskipun pembelaan itu melawan opini publik, tapi setidaknya UGM akan terhindar untuk dikaitk-kaitkan dengan “ijasah palsu”, itu bagus untuk UGM.

Menurut salah seorang pengamat kritis, tidak ada jaminan bahwa dokumen yang dimiliki oleh UGM adalah dokumen asli dan sah. Setelah begitu banyak kejanggalan diungkap oleh publik, semua dokumen termasuk yang dimiliki oleh UGM harus diuji dengan cara transparan dan akuntabel.

Seorang aktivis senior pun berpesan, bagi aktivis yang berjuang ingin memenjarakan dan membuat Jokowi stress berat, masuklah dari kasus-kasus.

Pertama, pembangunan Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung. Itu jelas tanggung jawab Jokowi, LBP, dan Rini Soemarno. Kini sedang aktual lagi beritanya.

Kedua, kasus Gibran-Kaesang yang dilaporkan Dr. Ubedilah Badrun.

Ketiga, kasus Blok Medan yg di pengadilan sudah menyebut nama Bobby Nasution. Juga korupsi PUPR di SUMUT.

Keempat, kasus Nadiem dan Noel yang menyebut nyetor ke Jokowi. Kasus ijazah itu terlalu panjang rutenya. Habis enerji sampai akhir jabatan Prabowo belum tentu tuntas.

Joko Widodo, sebagai pemilik ijazah S1 (versi Pernyataan Resmi Rektor UGM), dan telah menggunakannya untuk jabatan publik, ia berkewajiban menunjukkan ijazahnya kepada rakyat sebagai pertanggungjawaban atas dugaan palsu. Kapan?

EDITOR: REYNA

Related Posts