Jokowi Disebut Biang Kerusakan Bangsa, Gatot Nurmantyo Desak Segera Diadili

JAKARTA – Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Gatot Nurmantyo melontarkan pernyataan keras dengan menuding Presiden ke-7 RI Joko Widodo sebagai sumber kerusakan bangsa.

Pernyataan itu disampaikannya dalam sebuah diskusi KAMI yang ditayangkan melalui kanal YouTube Refly Harun pada Minggu, 7 September 2025.

Menurut Gatot, akumulasi kerusakan terlihat jelas dari gelombang aksi demonstrasi yang berlangsung pada akhir Agustus 2025 lalu.

Ia menilai situasi tersebut mencerminkan kontradiksi tajam antara kesulitan hidup rakyat dengan gaya hidup para elit politik yang justru mempertontonkan kemewahan.

Dalam diskusi tersebut, Gatot bahkan menyampaikan sindiran pedas kepada Jokowi.

Ia mengatakan, “Selamat kepada Bapak Jokowi yang bisa merusak negeri ini sangat luar biasa.”

Mantan Panglima TNI itu menilai bahwa dampak dari pemerintahan sebelumnya kini dirasakan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, pemerintahan baru seolah memikul beban berat akibat kebijakan yang diwariskan rezim Jokowi.

“Yang dibebankan kepada Presiden Prabowo sangat berat, dirusak sedemikian rupa. Dia belum genap satu tahun tapi sudah didemo dan sebagainya,” ujar Gatot.

Gatot menekankan bahwa langkah untuk mengadili Jokowi harus ditempuh demi kepastian hukum.

Ia menilai proses itu penting agar publik bisa mengetahui dengan jelas apakah Jokowi memang melakukan pelanggaran atau tidak.

“Kalau tidak salah ya bersihkan namanya. Kalau salah ya sesuai hukum. Jadi adili Jokowi itu bukan berarti kita negatif kepada Jokowi. Justru itu bentuk kepastian hukum,” tegasnya.

Selain menyinggung Jokowi, Gatot juga menyoroti kondisi internal pemerintahan Prabowo.

Ia meminta agar presiden segera mengambil langkah tegas untuk membersihkan kabinet dari pihak-pihak yang dianggap masih membawa pengaruh dari rezim sebelumnya.

Menurut Gatot, keberadaan orang-orang yang masih berafiliasi dengan kelompok Jokowi berpotensi memicu kekacauan dalam pemerintahan.

“Intinya adalah meminta kepada presiden segera me-reshuffle kabinet ‘terima kasih’,” ungkap Gatot dengan nada sindiran.

Pernyataan “kabinet terima kasih” itu disebutnya sengaja diucapkan sebagai bentuk kritik tajam terhadap keberadaan figur-figur yang menurutnya tidak layak dipertahankan.

Selain reshuffle kabinet, Gatot juga mendesak adanya reformasi besar di tubuh kepolisian.

Ia menilai langkah itu mendesak agar institusi tersebut bisa kembali menjalankan tugas sesuai dengan prinsip profesionalitas.

Gatot bahkan secara terbuka meminta Presiden Prabowo untuk segera mengganti Kapolri sebagai bagian dari agenda pembenahan menyeluruh.

Ia menilai perubahan di jajaran kepolisian akan menjadi sinyal kuat bahwa pemerintahan baru benar-benar berkomitmen melakukan reformasi.

Pernyataan Gatot Nurmantyo ini menuai respons luas di kalangan publik yang mengikuti diskusi tersebut.

Sebagian menganggapnya sebagai kritik keras yang layak menjadi perhatian serius pemerintah.

Sementara sebagian lain melihatnya sebagai bentuk kegelisahan dari kelompok oposisi terhadap arah kebijakan nasional saat ini.

Meski demikian, Gatot menegaskan bahwa pernyataannya bukan sekadar kritik kosong.

Ia menyebut bahwa segala bentuk evaluasi terhadap Jokowi maupun pemerintahan saat ini dilakukan demi menjaga agar bangsa tidak semakin terpuruk.

Pernyataan tersebut sekaligus mempertegas posisi KAMI sebagai kelompok yang tetap kritis terhadap kebijakan penguasa.

Gatot menutup dengan menegaskan bahwa apa yang ia sampaikan merupakan wujud kepedulian agar pemerintahan berjalan sesuai koridor hukum dan kepentingan rakyat. (*)

EDITOR: REYNA

Related Posts