Aksi bungkam, KAMMI Universitas Islam 45 Bekasi kritik kebijakan PPPKM

ZONASATUNEWS.COM, BEKASI–Demonstrasi ini dilakukan oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Universitas islam 45 bekasi.di sejumlah simpang lampu merah, Gedung DPRD bekasi, Gedung pemkot dan di depan kampus universitas islam 45 bekasi.

Dalam Aksi ini, mereka membentangkan sejumlah poster tentang menyatakan sikap dan kritik terhadap penanganan covid 19.

Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Unisma juga melakukan kritik dengan menggunak singkatan dari ppkm yang mengambarkan sulitnya rakyat kalangan bawah dan menegah.

Pemerintah jangan hanya razia masker, bubarkan pedagang kecil, coba razia kalangan atas yang melanggar PPKM dan “Menyebut ppkm ini sebagai kepanjangan dari peraturan-peraturan konglo merat”, tulis isi poster yang di bentangkan para KAMMI UNISMA di samping lampu merah Revo Town.

Di beberapa simpang lampu merah, depan gedung drpd, dan gedung pemkot. Para anggota KAMMI UNISMA juga membentangkan poster yang bertulis, “PPKM DI CICIL TERUS KAYA PINJOL (PINJAMAN ONLINE) , PEJABAT DAPAT KARPET MERAH RAKYAT DAPAT ZONA MERAH , KORUPSI DISKON 50% DIMASA PANDEMIK DAN RAPAT TIDUR, KERJA NGAWUR, RAKYAT TERLANTAR “ ujar tulisan poster mereka.

Ketua Kebijkan Publik (KAMMI UNISMA), Mohammad Syafiq Afrizal mengatakan, PPKM yang telah diterapkan selama lebih dari satu bulan ini bukan suatu solusi konkrit untuk mencegah penyebaran covid 19 karena dari dulu peraturan covid 19 ini tidak berdampak apa-apa.

Menurut dia, Pemerintah lebih suka melihat jeritan rakyat yang hilang pekerjaannya dan lain-lain akibat ppkm ini. Namun banyak dari petinggi pejabat malah mempersiapkan pilpres 2024 maka dari ini lah kammi unisma menyatakan sikap secara tegas agar birokrasi pemerintah ini tidak lambat karena rakyat butuh bantuan dari pemerintah.

Syafiq menilai penerapan PPKM oleh pemerintah ini sebagai bentuk’ lari dari tanggung jawab pemerintah’untuk menjamin kebutuhan pangan setiap warga seperti di atur dalam UU Ke karantinaan Kesehatan karena itu, mereka menyatakan sikap untuk mempertegas kebijakan ppkm ini.

Syafiq juga menilai kinerja dari dprd kota bekasi dimasa pandemi ini malah menghambur-hamburkan Anggaran dan Tidak Memiliki Sensivitas Terhadap Kesulitan Rakyat, Karena nampaknya Berjuta rakyat sudah berdarah-darah bertahan hidup di tengah pandemi Covid-19 yang tak kunjung usai, dimanakah akal sehat, nurani dan empati dari DPRD Kota bekasi” ujar syafiq ketua kebijakan publik (KAMMI UNISMA).

“Dengan kejadian ini, sudah jelas bahwa Check and Balance for good Govrnance di Kota Bekasi tidak berjalan. Apakah Ketua DPRD yang juga Ketua Badan Anggaran DPRD Kota Bekasi tidak mengetahui tentang pengadaan kendaraaan operasional pimpinan dewan. Apalagi sudah selesai lelang dan itu hal yang aneh. Dimana fungsi Pengawasannya?”

Bahwa di dalam UU No.23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, pada pasal 149 sudah jelas mengatakan bahwa DPRD Kabupaten/Kota mempunyai fungsi dalam hal pengawasan.

“Jika memang Ketua Dprd mengaku tidak mengetahui tentang pengadaan tersebut, berarti dia sudah gagal dalam menjalankan tugasnya sebagai ketua Dprd Kota Bekasi yang juga Ketua Badan Anggaran.”

EDITOR : SETYANEGARA

Related Posts