Anthony Mempertanyakan, Apakah Sudah Ada Rencana Kerjasama Pembangunan Pelabuhan Militer Asing di Indonesia?

ZONASATUNEWS.COM, JAKARTA – Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli, menyampaikan pernyataan tajam dalam Festival 16 Kampung Tua pada Kamis (9/11/2023), membuka tabir mengenai isu strategis Rempang.

Rizal mengungkap konteks sejarah di balik janji Presiden Jokowi akan pembangunan pelabuhan besar pada awal 2014 selama kunjungannya ke Beijing, yang menghadapi penolakan baik dari gubernur sipil maupun gubernur militer di Medan. 

“Pada awal 2014, Jokowi ke Beijing, berjanji akan membangun pelabuhan besar, termasuk yang akan digunakan oleh angkatan laut China di Medan. Usulan ini ditolak oleh gubernur sipil, dan kemudian diganti oleh gubernur militer. Membebaskan tanah di Medan ternyata bukan perkara yang mudah,” ungkap Rizal.

Lebih lanjut, Rizal menyoroti keinginan Jokowi untuk penyelesaian, “Pada pertemuan di Chengdu delapan bulan lalu, Xi Jiping mengusulkan untuk fokus pada Rempang sebagai gantinya Medan, asalkan bersihkan dari penduduk lokal,” jelasnya.

Rizal menilai situasi ini sebagai bentuk kolonisasi baru dan pengkhianatan yang diarahkan oleh Jokowi. Meski begitu, ia menyampaikan optimisme terhadap perubahan yang akan datang.

Perjanjian Internasional

Menanggapi hal itu, Anthony Budiawan Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) menyatakan bahwa setiap perjanjian internasional dengan negara lain harus mendapat persetujuan DPR, seperti diatur di Pasal 11 UUD.

Anthony mempertanyakan, apakah sudah ada rencana kerjasama pembangunan pelabuhan militer asing di Indonesia? Kalau benar, apakah sudah ada perjanjian internasional terkait kerjasama tersebut? Dan, apakah sudah disetujui DPR?

“Kalau sampai ada perjanjian internasional tidak memenuhi, atau melanggar, perintah konstitusi Pasal 11 UUD, maka presiden harus bertanggung jawab, dan berpotensi dimakzulkan,” tegas Anthony Budiawan.

EDITOR: REYNA

Related Posts