Cak Nun Dan “Inisiatif-Inisiatif Kebudayaan Muslim”

Oleh :Emha Ainun Nadjib

Senin pagi besok di Gelanggang Mahasiswa UGM Yogya diselenggarakan diskusi tentang “Alternatif-Alternatif Kebudayaan Muslim”, sebagai semacam “pemanasan” sebelum malam harinya ditampilkan acara “Bintang Mubaligh Baca Puisi” di tempat yang sama.

Kedua acara itu berangkat dari semangat untuk—suatu jargon klise tapi belum juga benar-benar terwujud: merintis terobosan-terobosan strategis di mana kaum Muslimin berusaha mencari bentuk kreativitas untuk menyubjeki kebudayaannya sendiri. Saya membayangkan acara pagi dan malam itu bisa merupakan embrio dari keadaan di mana agama menemukan dirinya dalam kebudayaan, sebaliknya juga kebudayaan melahirkan dirinya kembali dalam agama.

Perspektif persoalan yang bersangkutan dengan niat-niat baik acara tersebut sesungguhnya amatlah luas. Tidak hanya berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan kembali terhadap—misalnya—kebudayaan modern, sumbangan Islam terhadap hari esok kebudayaan manusia dalam arti menyeluruh maupun detail-detail. Lebih dari itu, ia kontekstual dengan berbagai macam gejala manusia modern di abad ini: kapitalisasi dan konsumerisme budaya, filsafat-filsafat sekularisme yang mendasarinya, sampai juga menyangkut mekanisme politik maupun ekonomi yang menginisiatifi dan memutar roda kebudayaan manusia dewasa ini.

Oleh karena itu, refleksi ini berusaha membatasi diri untuk hanya menelusuri secara singkat kenang merah pertumbuhan budaya kaum Muslimin di negeri ini, termasuk bagaimana mereka mengantisipasi segala macam arus dan momentum kesejarahan di mana mereka terlibat.

Saya memakai istilah kebudayaan Muslim, bukan kebudayaan Islam, karena soal citra (kultural) dari kata tersebut.

“Islam” segera menyeret asosiasi kita kepada kesa “aliran, “ideologi”, serta sangat gampang “berbau politis”; sementara semua itu gampang menjebak kita untuk seolah-olah melihat suatu ekspresi dari “fanatisme”, bahkan “sektarianisme”.

Sedangkan kata “Muslim” terasa lebih memberi kesan tentang manusia, tentang wajah kehidupan, sehingga lebih terasa karib dan teduh di telinga dan hati kita.

Karena itu pula sebenarnya yang kita lacak adalah “Yang mana tampang wajah budayamu, wahai kaum Muslimin?”

Acuan pertama yang kita pakai ialah menyadari bahwa antara manusia atau masyarakat dengan wajah budayanya, terdapat sumber-sumber nilai. Sumber nilai itu bisa penghayatan naluriah atas hukum-hukum nilai hidup ini, bisa pengembangan rasional dan intelektualnya, bisa juga agama dan lain-lain. Sumber nilai bagi sebuah kelompok masyarakat pertama-tama adalah perilaku alam serta hukum-hukum batiniahnya sendiri, kemudian baru mereka memperoleh “barang jadi” dari pergesekan mereka dengan kelompok masyarakat lainnya. Masyarakat itu lantas lebih sampai kepada kesadaran nilai atau pemahaman terhadap kesadaran nilai atau pemahaman terhadap pengalaman-pengalaman yang memberinya “kesimpulan” nilai.

Dalam hal ini, manusia atau masyarakat biasanya melewati dua tahapan. Pertama di mana proses budaya dikendalikan atau memakai bahan-bahan yang masih bersifat “universal”—kita sebut mereka berguru kepada alam. Tahap berikutnya adalah proses di mana manusia sudah berjumpa dengan informasi dari Tuhan, dan informasi itu merupakan sumber utama (substansial dan metodologis) nilai yang dianjurkan untuk digunakan oleh kehidupan manusia.

Dari “rumus” di atas, kita bisa sedikit melacak beberapa segi kesejarahan budaya kaum Muslimin Indonesia.

Sejak semula mereka (sebagai masyarakat) melakukan proses budaya dan menemukan “agama-agama” naluriah mereka yang diwujudkan sebagai pedoman dalam bertingkah laku sosial, bertani, berpolitik, dan seterusnya. Kemudian ada tahap di mana impor nilai dan tradisi budaya keagamaan Hindu dan Buddha mencampuri budaya mereka sehingga terbentuk modifikasi budaya baru. Lantas ketika Islam datang, agama itu berjumpa dengan manusia dan masyarakat yang sudah ber-“menu” semacam itu. Berlangsung pergulatan, penumbuhan, penyirnaan, antara lain Islam dengan nilai dari “menu budaya” lama itu.

Dan tatkala akhirnya dunia “modern” tiba menjadi “panglima sejarah”, ramuan menu menjadi semakin ramai dan seru.

Manusia dan masyarakat Muslim “modern” kemudian menjumpai di dalam dirinya berbagai unsur: naluri etnik, sisa sel-sel Buddha-Hindu, klenik-klenik tradisional, pilar-pilar hukum Islam, jurus-jurus sekularisme, serta berbagai “kewajiban” untuk hidup “secara barat”.

Suatu gerakan swadesi dalam Islam pernah ingin “membersihkan” itu semua dan memilih satu hal yang disebut “pemurnian” Islam atau “kembali kepada al-Qur’an dan Sunnah”. Sayangnya proses “perasionalan” kehidupan agama itu agak kurang dilandasi pemahaman dan kesadaran mengenai proses-proses budaya manusia dan masyarakt. Maka yang diberantas pada umumnya adalah “bentuk-bentuk budaya” dan bukannya pemahaman dan sikap terhadap bentuk-bentuk itu. Dengan kata lain: ingin membuang kerikil dalam nasi dengan cara membuang seluruh nasi di piring; atau ingin menyembuhkan borok dengan memotong kaki.

Tradisi-tradisi budaya keagamaan atau seni keagamaan dihapus tanpa diberikan gantinya: akhirnya kaum Muslimin diseret oleh arus lain yang justru datang dari luar dirinya dan mengancam eksistensi akidah keislaman mereka. paket-paket budaya Islami tradisional dipenggal begitu saja, bukan sekadar direduksi unsur-unsur bid’ah-khurafat atau kleniknya.

Dengan kata lain, karena kurangnya pemahaman terhadap proses rekayasa kebudayaan: yang diselenggarakan oleh gerakan pemurnian itu adalah hanya perubahan ke arah kevakuman. Perubahan tanpa tawaran kontinuitas budaya. Dalam metafor lain: kekufuran kreasi budaya itu bukannya diislamkan, melainkan dibunuh dan dibuang.

Karena dekade yang cukup lama di mana kaum Muslimin tidak belajar merekayasa perubahan proses budayanya, maka ketika mereka lantas diserbu oleh “klenik-klenik modern” yang jauh lebih dahsyat daya cengkeramnya—maka mereka pun tak mampu mengantisipasi. Misalnya terhadap tradisi film-film yang liberal-telanjang, budaya video, kehidupan kelompok teater yang suka free sex, musik dan penyanyi remaja yang sarat maksiat, atau lebih luas lagi misalnya budaya night club, senam konstum minim, atau segala macam “kebudayaan kota modern” yang dipimpin oleh “akidah” sekularisme dan liberalisme.

Berhadapan dengan budaya seperti itu, kaum Muslimin bukan saja belum mampu menjadi subyek budaya yang aktif mengantisipasi, bukan saja mereka justru menjadi konsumen utama dari produk-produk budaya jahiliyah itu, tetapi juga bahkan sampai hari ini kaum Muslimin tidak dengan penuh kesadaran belajar menguasai media-media dan teknologi budaya di mana mereka bisa menggunakan untuk “berperang” melawan kejahiliyahan itu.

Biasanya yang “dibenci” bukan hanya “film yang bagaimana”, tapi bahkan juga media film itu sendiri. Padahal media itu amat efektif, dan kaum Muslimin bisa memfungsikannya juga untuk tujuan dan moralitas mereka sendiri. Kita bukan hanya “anti film buruk”, tapi ternyata “anti film” itu sendiri. Juga media-media seni budaya lainnya yang sebenarnya terbuka bagi kaum Muslimin untuk “diislamkan”.

Akibatnya, kaum Muslimin tak kunjung memulai secara serius, organisasional dan strategis, untuk mengembangkan pola budayanya sendiri. Paling jauh mereka bersikap defensif dan eskapistik terhadap inisiatif-inisiatif kebudayaan yang dikendalikan oleh orang lain, meskipun yang disebut “orang lain” itu kebanyakan orang yang beragama Islam juga.

Refleksi ini akan sangat panjang apabila kita serius memperdalam dan memperluasnya. Akan tetapi untuk sementara, dari uraian di atas, tampak sekali keperluan kaum Muslimin untuk segera menentukan inisiatif kebudayaannya sendiri. Tak hanya untuk “melawan arus lain”, tetapi juga “sekadar” untuk menentukan dirinya sendiri.

Sekarang kita perlu meneliti kembali setiap pos/kantung/lingkungan budaya kaum Muslimin untuk mengetahui seberapa jauh mereka masih menjadi inisiator budaya atau kesenian demi mempersemangat kehidupan keagamaannya. Mungkin pesantren, desa “religius”, jaringan pengajian, remaja masjid, dan lain-lain. Kita teliti kembali setiap kelompok, lembaga atau individu, serta masyarakat Muslimin pada umumnya, untuk menakar perbandingan seberapa jauh antara posisi konsumen dengan posisi produsen mereka dalam konteks wajah budaya mereka.

Kita memerlukan organisasi—bukan hanya “organ”—di mana para kiai, pemimpin, pemikir, pekerja seni, takmir masjid, dan lain-lain serta para “penggemar kesenian” dan masyarakat Muslimin, untuk menemukan bentuk-bentuk awal dari rekayasa budaya Muslimin.

Terakhir, secara singkat saya sudah lama membayangkan bahwa kaum Muslimin memiliki sementara Laboratorium Kebudayaan di mana kita bisa melakukan banyak hal. Umpamanya selalu memusyawarahkan rekayasa-rekayasa kebudayaan Islami, menampung dan mendorong perkembangan para pekerja seni Muslim, merintis jaringan-jaringan “pasar” seni budaya Muslim, menumbuhkan kemampuan-kemampuan budaya aktif per kelompok, per jamaah kaum Muslimin—jadi, bukan hanya para senimannya.

Syukur apabila kita pada tahap berikutnya bisa juga merintis pemfungsian aktivitas seni budaya untuk metode bagi penumbuhan kesadaran umat Islam terhadap segala macam persoalannya; menawarkan model artikulasi untuk mengungkapkan kesadaran dan kehendak-kehendak (budaya, ekonomi, politik, dan seterusnya) mereka—sehingga kaum Muslimin “lebih bisa berbicara”. Selebihnya diproses juga sosialisasi—lewat kreativitas seni budaya itu—bermacam-macam keperluan umat, penggalangan kekuatan sosial budaya, negosiasi ekonomi dan politik, serta apa saja yang baik dan mungkin. []

Masa Kini, 10 April 1988

Related Posts