DI dan PRRI Adalah Jamu Dosis Tinggi Bagi NKRI

Oleh: Daniel Mohammad Rosyid
@Rosyid College of Arts

Setia pada kesepakatan para pendiri bangsa sesuai UUD 18/8/1945 ternyata bukan perkara sepele. Mirip dengan Madiun Affair 1948 oleh PKI yang dipimpin Muso, baik Darul Islam maupun Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia dituduh memberontak terhadap NKRI. Namun perlakuan penguasa waktu itu pilih kasih. Achmad Husein dan Sjafruddin Prawiranegara memberontak karena ketidakadilan ekonomi, kekecewaan militer, dan ketidakpuasan politik.

Kartosuwiryo menolak RIS 1949 produk Belanda, bukan memberontak terhadap NKRI sebagai kesepakatan pendiri bangsa 18/8/1945. Sjafrudin belakangan diampuni, namun Kartosuwiryo dihukum mati, sementara Aidit yang memimpin PKI justru berjaya di samping Soekarno. Soekarno melakukan blunder politik besar dengan memusuhi kelompok Islam dengan menangkapi pemimpin-pemimpin Masyumi.

Soeharto – seorang nasionalis Jawa abangan – semula melanjutkan kebijakan Soekarno terhadap Islam, menjadikan Islam sebagai musuh kecil, dan, kini, PKI musuh besar. Namun setelah 30 tahun berkuasa, Soeharto dijatuhkan bukan oleh kelompok Islamis, tapi oleh kaum sekuler kiri dan liberal radikal dengan memanfaatkan kaum nasionalis sebagai useful idiots. Kaum sekuler radikal berkedok gerakan reformasi ini kemudian bahkan berhasil mengganti UUD 18/8/1945 – yang justru dipegang teguh oleh Kartosuwiryo – dengan UUD 10/8/2002. Belakangan terbukti UUD hasil perubahan ugal-ugalan itu hanya melahirkan korporatokrasi mbelgedhes dan Jokowisme.

Dalam lansekap geopolitik yang tidak lagi didominasi oleh pertarungan antara ideologi komunis/sosialis dan kapitalis, Presiden Prabowo perlu mengingat ini jika ingin paradoks Indonesia dikoreksi agar tidak menghancurkan NKRI. Islam adalah jalan tengah. Bukan sosialisme, apalagi kapitalisme. Memusuhi Islam adalah kekeliruan Soekarno dan Soeharto yang tidak perlu diulangi Prabowo sebagai a student of history.

Gunung Anyar, Surabaya. Jumat. 31/10/2025

EDITOR: REYNA

Related Posts