Elon Musk menolak permintaan Australia untuk menghapus rekaman penikaman di sebuah mall

Elon Musk menolak permintaan Australia untuk menghapus rekaman penikaman di sebuah mall
Foto: Menteri Urusan Kabinet UEA Mohammad al-Gergawi, kiri, berbicara dengan Elon Musk secara virtual di KTT Pemerintah Dunia di Dubai pada hari Rabu. (KARIM SAHIB/AFP via Getty Images/Getty Images)

Pemilik X mengatakan perintah untuk menghapus rekaman grafis serangan penikaman di Sydney merupakan upaya untuk menyensor perusahaan media sosialnya

ANKARA – Oposisi Australia mendukung usulan undang-undang misinformasi yang diajukan pemerintah mengingat respons media sosial terhadap adegan kekerasan dalam dua serangan penikaman di Sydney pekan lalu.

Pemerintah akan memperkenalkan undang-undang yang dirancang ulang untuk memperketat kepatuhan media sosial setelah upaya pemilik X, Elon Musk, untuk melawan perintah penghapusan rekaman penusukan yang mencolok telah memicu kemarahan di kalangan politisi pemerintah dan oposisi, Australian Broadcasting Corporation melaporkan pada hari Minggu.

Enam orang tewas dan 16 luka-luka dalam dua insiden penikaman terpisah di sebuah pusat perbelanjaan dan sebuah gereja di Sydney pekan lalu.

Miliarder Musk pada hari Sabtu mengatakan bahwa perintah untuk menghapus rekaman grafis serangan penikaman di Sydney adalah upaya Australia untuk menyensor perusahaan media sosialnya.

X sejak itu mengklaim akan menghapus konten tersebut sembari menantang “pendekatan yang melanggar hukum dan berbahaya” di pengadilan.

Secara terpisah, platform media sosial berada di bawah pengawasan ketat setelah seorang pria Sydney salah diidentifikasi sebagai penyerang Bondi Junction Westfield, yang tampaknya merupakan kampanye misinformasi yang disengaja.

Pemimpin oposisi Peter Dutton mengatakan kepada ABC bahwa “Musk tidak bisa mengabaikan hukum.”

“Saya pikir ada posisi bipartisan sehubungan dengan hal ini, kita tahu bahwa perusahaan-perusahaan tersebut, dan kita telah melihat beberapa komentar dari Elon Musk semalam, mereka melihat diri mereka berada di atas hukum, dan hukum Australia harus berlaku sama di dunia nyata. seperti yang terjadi secara online,” kata Dutton seperti dikutip.

Dia mengatakan koalisi akan siap mendukung undang-undang misinformasi jika “undang-undang tersebut mencapai keseimbangan yang tepat.”

Menteri Manajemen Darurat Murray Watt mengatakan Musk telah “menyinggung” masyarakat Australia, dan tanggapannya adalah bukti bahwa undang-undang tersebut diperlukan.

“Ini persis seperti yang Anda harapkan dari Elon Musk, dia tidak berpikir bahwa dia tampaknya memiliki kewajiban apa pun kepada anggota masyarakat mana pun, dan sejujurnya saya pikir masyarakat sudah muak dengan para miliarder narsistik yang menganggap mereka berada di atas. hukum,” kata Senator Watt kepada Sky News.

“Saya pikir sangat adil jika kita mengejar mereka,” tambahnya.

EDITOR: REYNA

Last Day Views: 26,55 K