Fahmi Amhar: Pasir Laut

Prof. Dr.-Ing. Fahmi Amhar
Anggota Ikatan Alumni Program Habibie (IABIE)

Setelah 21 tahun menghentikan ekspor pasir laut ke Singapura, Presiden Jokowi telah membuka kembali keran ekspor pasir laut melalui PP 26 / 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut, yang mulai berlaku 15 Mei 2023.

Namun, rencana pengesahan peraturan pemerintah ini telah bocor ke kalangan pengusaha sekitar April 2022. Kabarnya, RPP ini dibuat tanpa partisipasi publik, terutama nelayan di perairan Kepulauan Riau. RPP ada di meja Presiden sejak November 2021.

Penggalian pasir laut dapat berdampak signifikan terhadap ekosistem laut dan manusia. Berikut ini dampak utama penggalian pasir laut:

Pertama Kerusakan Ekosistem: Pasir laut adalah bagian penting ekosistem pantai. Penggalian pasir laut dapat mengganggu struktur fisik dan ekologi habitat alami terumbu karang, padang lamun, dan tempat berkembang biaknya hewan laut. Aktivitas ini juga merusak mikroorganisme, invertebrata, dan biota laut lainnya yang hidup di pasir.

Kedua Erosi Pantai: Pasir laut berfungsi sebagai penyangga alami pantai dan membantu mencegah erosi. Penggalian pasir laut yang tidak terkendali dapat mengganggu pasokan pasir ke pantai, menyebabkan penipisan pantai, dan meningkatkan risiko banjir. Erosi pantai yang diperparah oleh penggalian pasir juga dapat mengancam infrastruktur dan pemukiman manusia di dekat pantai.

Ketiga Gangguan pada Organisme: Banyak organisme laut, seperti ikan, moluska, dan krustasea, menggunakan pasir laut sebagai habitat, mencari makanan, dan berkembang biak. Penggalian pasir laut mengganggu siklus kehidupannya, mengurangi populasinya, serta menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem laut.

Keempat Kerugian Nelayan: Nelayan bergantung pada ekosistem laut yang sehat dan berkelanjutan untuk mencari nafkah. Penggalian pasir laut dapat mengurangi stok ikan dan mengganggu habitat ikan, sehingga berdampak negatif terhadap nafkah nelayan. Selain itu, peralatan penggalian pasir laut juga merusak jaring dan peralatan nelayan.

Kelima Perubahan Iklim: Aktivitas penggalian pasir laut juga berdampak pada perubahan iklim. Pasir laut mengandung karbon organik yang disimpan dalam tanah dan endapan. Penggalian pasir laut membebaskan karbon ini ke atmosfer, meningkatkan emisi gas rumah kaca, dan berkontribusi terhadap pemanasan global.

Karena itu, penting untuk mempertimbangkan dampak lingkungan yang serius ini saat mempertimbangkan kegiatan penggalian pasir laut, dan mencari alternatif yang lebih berkelanjutan seperti daur ulang pasir, pengurangan konsumsi pasir, dan perlindungan ekosistem pantai.

Zaman Presiden Megawati, Indonesia menghentikan izin ekspor pasir laut sebelum perjanjian batas negara dengan Singapura selesai tuntas. Keputusan itu didasarkan pada kekhawatiran akan reklamasi yang dapat merugikan Indonesia secara ekonomi dan mengancam pulau-pulau Indonesia (Tempo.co, 3 Juni 2004).

Kalau batas laut antar kedua negara sudah disepakati dan diratifikasi, lengkap dengan koordinatnya, serta sudah diserahkan ke PBB, maka reklamasi seperti apapun di Singapura tidak akan berdampak lagi pada garis batas. Namun penggalian pasir laut secara ugal-ugalan, sekalipun dilegalkan oleh Peraturan Pemerintah, tetap akan mengancam ekosistem dan keberlanjutan kehidupan nelayan di Kepulauan Riau.

Akhirnya muncul spekulasi, bahwa keputusan ini muncul sebagai “barter” agar konglomerat Singapura mau berinvestasi di IKN. Singapura jelas masih butuh perluasan lahan karena wilayahnya yang sangat sempit.

Bila Indonesia cerdas, semestinya yang dilakukan adalah menciptakan iklim investasi yang mendekati Singapura di area Batam, sehingga konglomerat dunia tertarik berpindah ke Indonesia. Toh kini banyak SDM di Singapura yang sejatinya berbasis di Batam. Tentu ini akan sulit bila kepastian hukum masih rendah, dan korupsi di elit politik masih tinggi. Namun bila ini berhasil, expor pasir laut tidak perlu lagi, ekosistem lebih terjaga, dan ekonomi nelayan dapat meningkat dan berkelanjutan.

Kedaulatan Rakyat, 5 Juni 2023

EDITOR: REYNA

Related Posts