Forum Guru Besar Insan Cita Desak Presiden Tegakkan Hukum dan Reformasi Kabinet

JAKARTA – Ratusan guru besar yang tergabung dalam Forum Guru Besar Insan Cita (Alumni HMI) menyampaikan pernyataan sikap terbuka kepada Presiden Republik Indonesia, Minggu (30/8).

Mereka menilai kondisi kebangsaan saat ini berada dalam situasi genting akibat memburuknya ekonomi, maraknya ketimpangan sosial, dan melemahnya supremasi hukum.

Dalam dokumen yang ditandatangani oleh 88 profesor, termasuk Prof. M. Mahfud MD, Prof. R. Siti Zuhro, dan Prof. Didik J. Rachbini, termasuk empat guru besar dari Makassar yakni Prof Amran Razak, Prof A. Pangerang Moenta, Prof Juanda dan Prof Sumarni Hamid Aly, mereka menyoroti kesenjangan ekonomi yang semakin lebar serta praktik KKN yang merajalela di kalangan elite politik dan pengusaha.

Menurut para guru besar ini, program pembangunan pemerintah seperti Asta Cita belum mampu menjawab keresahan rakyat, yang kini ditunjukkan melalui gelombang demonstrasi besar-besaran sejak 25 Agustus di berbagai daerah.

“Demonstrasi yang meluas adalah akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap kinerja legislatif, eksekutif, dan yudikatif,” tulis Forum Guru Besar dalam pernyataan sikapnya.

Mereka menegaskan, Presiden Prabowo Subianto harus segera mengambil langkah konkrit untuk meredam gejolak sosial dan mengembalikan kepercayaan publik.

1. Presiden memimpin langsung Gerakan Pemberantasan Korupsi melalui langkah-langkah nyata dan konsisten dengan melibatkan semua elemen bangsa serta memperkuat KPK dan lembaga-lembaga penegakkan hukum dalam bidang pemberantasan korupsi.

2. Melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap seluruh peraturan dan undang-undang yang membebani rakyat. Mencabut peraturan dan undang-undang tersebut serta menyusun peraturan dan undang-undang baru yang lebih berpihak kepada rakyat.

3. Meningkatkan kualitas institusi pengawasan (antara lain: BPK, BPKP) agar menimbulkan kepercayaan publik. Mengaplikasikan pola rekrutmen yang benar agar orang-orang yang terpilih memimpin institusi pengawasan ini memiliki integritas, kompetensi dan track record yang baik.

4. Mereformasi birokrasi pemerintahan dengan membuat grand design reformasi nasional yang terukur dan pasti, serta membangun birokrasi Indonesia menjadi birokrasi kelas dunia. Tingginya ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah, perlu ditanggapi Presiden dengan memberikan solusi konkrit yaitu melakukan perbaikan di kabinet dan internal birokrasi pemerintahan yang sekarang ini sangat fragmented dan kurang efektif/efisien. Perbaikan kabinet dilakukan dengan meletakkan pucuk-pucuk pimpinan di Kementerian dan Lembaga orang-orang yang dipercaya publik sehingga mampu meningkatkan public trust.

5. Pemerintah dan DPR dengan seluruh kewenangan yang ada wajib memastikan bonus demografi tidak berubah menjadi bencana demografi.

6. Ketidakpercayaan publik terhadap DPR perlu perhatian khusus. Evaluasi kritis terkait fasilitas-fasilitas yang dimiliki DPR sangat diperlukan. Dalam situasi di mana efisiensi sedang digalakkan, pola hidup sederhana perlu dikedepankan, dan bukan flexing atau pamer harta kekayaan yang membuat rakyat makin pedih. Para politisi di DPR harus mampu menjaga kepatutan, kesantunan (tutur kata dan tindakan) dan kompetensinya agar mampu menjalankan fungsi representasi dengan efektif.

7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi yang merupakan Asta Cita ke-7 Pemerintah. Selama rentang waktu 1998-2025 bangsa Indonesia melaksanakan sistem politik dan demokrasi, tapi hasilnya menunjukkan bukannya mengarah ke demokrasi dengan nilai-nilai Pancasila, melainkan condong mempraktikkan sistem demokrasi liberal. Karena itu, praktik demokrasi dan pemilu/pilkada perlu kompatibel dengan nilai-nilai Pancasila dan budaya Indonesia agar bangsa ini tidak merasa tercerabut dari akarnya.

8. Presiden hendaknya mengevaluasi rencana Danantara untuk mendirikan Perguruan Tinggi. Presiden selayaknya memberikan kepercayaan penuh kepada Perguruan Tinggi yang telah ada dengan cara meningkatkan kualitas dan kemampuan Perguruan Tinggi di Indonesia agar mampu bersaing di fora internasional.

EDITOR: REYNA

Related Posts