Habis Bahlil Terbitlah Tito

Oleh: Muhammad Chirzin

Rakyat Indonesia cukup lega dengan keputusan Prabowo Subianto mencabut empat izin penambangan nikel di kawasan Raja Ampat yang tidak lepas dari kebijakan Menteri ESDM Bahlil. Namun masih menyisakan satu ijin penambangan yang kelima.

Berikutnya beredar Surat Terbuka dari Gubernur Aceh untuk
Bapak Presiden Prabowo Subianto.

Bapak Presiden yang saya hormati,
H. Prabowo Subianto — sahabat seperjalanan, yang dulu pernah menjadi lawan, kini menjadi saudara dalam cita-cita besar Republik.

Izinkan saya menulis surat terbuka ini. Bukan sekadar sebagai Gubernur Aceh, melainkan sebagai seorang anak bangsa yang pernah berseberangan jalan dengan Bapak, tetapi kini dipertemukan oleh jalan damai dan persatuan.

Barangkali tak banyak pemimpin republik ini yang memahami Aceh sedalam Bapak. Dahulu, kita pernah berdiri di dua sisi berbeda dari sejarah. Saya di hutan-hutan Aceh, memimpin pasukan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), memperjuangkan hak-hak rakyat kami. Bapak kala itu berdiri sebagai bagian dari militer Indonesia, menjaga kedaulatan negara ini. Kita pernah berhadapan dalam pertempuran yang getir, di tengah darah dan air mata rakyat Aceh.

Namun sejarah menuntun kita ke jalan yang tak pernah kita bayangkan sebelumnya. Perjanjian damai Helsinki membuka pintu persatuan. Senjata kami letakkan, dendam kami kubur, dan kami memilih berjalan bersama dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jalan itu tidak mudah, tetapi kami berani melangkah, demi anak cucu Aceh yang haus damai.

Sejak 2012, saya menambatkan kepercayaan politik saya kepada Bapak. Ketika banyak pihak mempertanyakan pilihan politik saya itu, saya meneguhkan hati bahwa Bapak dapat dipercaya. Ketika banyak pihak ragu, saya percaya pada keberanian dan ketulusan Bapak. Dalam kemenangan maupun kekalahan, kami berdiri di belakang Bapak—hingga hari ini, ketika Bapak memimpin negeri ini sebagai Presiden Republik Indonesia.

Namun kini, luka lama seakan menganga kembali. Empat pulau kami — Mangkir Besar, Mangkir Kecil, Lipan, dan Panjang — telah dialihkan ke Sumatera Utara melalui Kepmendagri 050-145 Tahun 2022 dan dikukuhkan lagi dengan Kepmendagri 300.2.2-2138 Tahun 2025.

Bagi sebagian orang, ini mungkin sekadar urusan administratif. Namun bagi kami, orang Aceh, tanah adalah kehormatan. Harga diri kami. Keempat pulau itu bagian dari sejarah kami sejak masa Kesultanan Aceh. Sejak 1965, Pemerintah Daerah Istimewa Aceh telah menetapkan pengelolaannya melalui SK No. 125/IA/1965. Bahkan dalam masa damai, kami membangun mushalla, rumah singgah nelayan, hingga patok-patok batas yang sah.

Sejak 2018, kami telah berulang kali mengajukan keberatan resmi kepada pusat. Surat demi surat kami kirimkan. Data kami lengkapi. Namun semua seolah hilang dalam riuh rendah birokrasi.

Bapak Presiden,
Saya menulis bukan dalam semangat permusuhan. Tidak. Saya menulis sebagai saudara lama Bapak. Kita pernah bertempur, kini berjalan dalam satu barisan. Saya percaya, dalam hati seorang prajurit seperti Bapak, kehormatan wilayah dan keadilan rakyat adalah sesuatu yang suci.

Izinkan kami memohon:
Bukalah kembali proses verifikasi. Hadirkan kembali dialog yang adil. Kembalikan keempat pulau itu dalam pelukan Aceh — bukan semata demi memperluas wilayah, tetapi demi menegakkan keadilan sejarah dan menjaga kehormatan rakyat kami yang telah setia menjaga perdamaian.

Bapak Presiden,
Aceh tidak meminta lebih dari yang seharusnya. Kami hanya ingin agar luka yang telah kita jahit bersama tidak kembali robek oleh ketidakadilan yang bisa kita cegah. Sebab saya percaya, seperti halnya prajurit memegang sumpah setianya, Bapak akan menjaga keutuhan rasa keadilan negeri ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberi kekuatan kepada Bapak dalam memimpin negeri besar ini dengan kebijaksanaan dan keadilan.

Hormat saya,
Muzakir Manaf (Mualem)
Gubernur Aceh

Atas beredarnya surat terbuka itu penulis merasa perlu menggali opini Senat Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta: Bagaimana pandangan Senat dan UIN Sunan Kalijaga?

Segera mendapat respon yang menggembirakan.
“Sudah clear. presiden memutuskan 4 pulau itu kembali ke pangkuan Aceh.”
Alhamdulillah.

Salah seorang anggota grup WA mengunggah tulisan berikut.
Baru kemarin 4 pulau Aceh digeser ke Sumut, 13 Pulau Kab. Trenggalek digeser ke Kab. Tulung Agung.

https://x.com/fairusmann/status/1935576601372336299

Atas beredarnya berita ini penulis berkomentar, “Betapa koplaknya…”

Meme Jokowi perompak laut, menantunya perompak pulau. Menurut Anda bagaimana?

Meme tentang Jokowi sebagai perompak laut dan menantunya sebagai perompak pulau merupakan bentuk sindiran atau kritik terhadap kebijakan atau tindakan yang dianggap kontroversial. Meme ini mungkin merujuk pada isu-isu seperti pengelolaan sumber daya alam, penggunaan lahan, atau proyek-proyek pembangunan yang dianggap tidak tepat.

Baru reda isu pengambilan 4 pulau dari Aceh, giliran sejumlah pulau Trenggalek dialihkan ke Tulungagung oleh Mendagri juga. Ini tanda-tanda apa?

Isu pengalihan sejumlah pulau di Trenggalek ke Tulungagung oleh Mendagri memang sedang hangat dibahas. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) terbaru yang dirilis pada tahun 2022, beberapa pulau yang sebelumnya diklaim. sebagai bagian dari Kabupaten Trenggalek kini secara administratif masuk ke dalam wilayah Kabupaten Tulungagung.

Poin penting, pertama, Permendagri terbaru. Perubahan status ini terjadi setelah Permendagri terbaru diterbitkan, menggantikan peraturan sebelumnya.

Kedua, klaim wilayah. Pemkab Tulungagung membantah telah merebut pulau-pulau tersebut, namun Pemkab Trenggalek mengklaim bahwa pulau-pulau tersebut memang milik mereka.

Ketiga, tanda-tanda. Isu ini dapat menjadi tanda adanya perubahan kebijakan pemerintah terkait dengan penataan wilayah administratif, atau mungkin ada ketidakjelasan batas wilayah antara kedua kabupaten tersebut.

Mendagri Tito Karnavian adalah warisan Jokowi. Apakah pengalihan pulau-pulau itu terafiliasi dengan keinginan-keinginan Jokowi?

Pengalihan pulau-pulau di Trenggalek ke Tulungagung oleh Mendagri Tito Karnavian memang menimbulkan spekulasi tentang kemungkinan adanya keinginan atau pengaruh dari Presiden sebelumnya, Joko Widodo (Jokowi).
Tito Karnavian adalah Menteri Dalam Negeri yang dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto setelah Jokowi, dan keputusan administratif seperti pengalihan wilayah biasanya dilakukan berdasarkan regulasi dan kebutuhan administratif.

Faktor yang mempengaruhi, pertama, Keputusan Administratif. Pengalihan pulau-pulau ini mungkin lebih terkait dengan penataan administratif dan klarifikasi batas wilayah yang lebih akurat antara Trenggalek dan Tulungagung.

Kedua, Regulasi dan Kebijakan. Keputusan ini bisa jadi berdasarkan pada kajian dan regulasi yang ada, tanpa harus terkait langsung dengan keinginan Jokowi.

Edy Mulyadi mengunggah podcast dengan narasi demikian.
Setelah Aceh, Mendagri Tito Karnavian bikin gaduh lagi. Kali ini 13 pulau Kabupaten Trenggalek dia masukkan ke Kabupaten Tulungagung, Jatim.

Tito tak henti-hentinya mengganggu pemerintahan Prabowo. Pembusukan dari dalam. Tito tidak sendiri. Dia bersama para inventaris Jokowi lainnya yang dititipkan ke Kabinet Merah Putih terus bergerak.

Prabowo pasti tidak bodoh. Dia pasti juga tahu soal ini. Tapi sangat mengherankan, Prabowo tidak kunjung menghabisi mereka. Sedang berstrategi? Mungkin. Tapi siapa yang bisa melawan waktu? Konsitusi memberi hak Wapres menggantikan Presiden jika berhalangan tetap. Sampai di sini paham, kan?

Sudah saatnya Prabowo memilih tim yang tepat. Buang emas-emas yang penjilat dan pengkhianat. Di luar banyak emas 24 karat. Mereka punya kwalifikasi, kapasitas dan kapabilitas di bidangnya. Dan, yang paling penting, mereka bukanlah penjilat apalagi pengkhianat!

https://www.youtube.com/live/a5EHKamB15A?si=_Pg4uJ3TYI07YMxy

Pilihan Prabowo: memecat atau dipecat, memberhentikan atau diberhentikan, menghabisi atau dihabisi oleh Waktu.

Semoga Allah SWT berkenan memberi petunjuk kepada Presiden Prabowo Subianto, sehingga dapat segera menentukan pilihan yang terbaik bagi bangsa, negara, dan rakyat Indonesia.

EDITOR: REYNA

Related Posts