Hilirisasi Tak Bisa Ditawar Lagi: Strategi Bahlil Dongkrak Ekonomi Nasional

JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia kembali menegaskan bahwa hilirisasi adalah jalan tak terelakkan bagi Indonesia jika ingin keluar dari jebakan negara berkembang dan membangun ekonomi yang kuat dan berdaulat. Dalam sejumlah kesempatan terakhir, Bahlil dengan tegas menyampaikan bahwa hilirisasi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan yang tak bisa ditawar-tawar lagi.

Menurut Bahlil, Indonesia telah terlalu lama mengekspor bahan mentah tanpa nilai tambah, yang hanya memberikan keuntungan jangka pendek dan menyisakan dampak kerusakan lingkungan serta ketergantungan pada harga pasar global. Ia menekankan, tanpa industrialisasi berbasis sumber daya alam, Indonesia akan terus berada dalam posisi ekonomi yang lemah dan mudah diguncang dinamika global.

Hilirisasi sebagai Pilar Ekonomi

Bahlil menyatakan bahwa hilirisasi harus menjadi tulang punggung kebijakan ekonomi nasional. “Kita tidak boleh lagi menjadi penonton dalam rantai pasok global. Sudah saatnya kita menjadi pemain utama dengan memproduksi barang jadi atau setengah jadi dari kekayaan alam yang kita miliki,” ujar Bahlil dalam konferensi pers terbarunya.

Ia mencontohkan bagaimana nikel, bauksit, tembaga, dan batu bara memiliki potensi besar untuk diolah di dalam negeri. Dengan membangun smelter, industri petrokimia, serta pabrik baterai kendaraan listrik, Indonesia tidak hanya meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, menarik investasi, serta memperkuat struktur industri nasional.

Tantangan dan Resistensi

Meski demikian, Bahlil mengakui bahwa kebijakan hilirisasi tidak lepas dari tantangan. Ada tekanan dari negara-negara besar, terutama dari mitra dagang tradisional, yang keberatan dengan pelarangan ekspor bahan mentah seperti nikel dan bauksit. Mereka mengajukan gugatan ke WTO dan mendorong Indonesia untuk melonggarkan kebijakan ekspornya.

Namun Bahlil bersikeras bahwa Indonesia tidak akan mundur. “Kita harus punya kedaulatan dalam mengelola sumber daya. Jangan sampai kita terus dipaksa mengekspor bahan mentah demi kenyamanan negara lain, sementara rakyat kita tidak menikmati hasil maksimal dari kekayaan alamnya,” tegasnya.

Ia pun mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat, untuk bersatu mendukung program hilirisasi ini. Menurutnya, transformasi struktural seperti ini membutuhkan keberanian politik dan komitmen jangka panjang.

Dampak Ekonomi Nyata

Data menunjukkan bahwa hilirisasi mulai menunjukkan dampak positif. Ekspor produk turunan nikel, misalnya, meningkat tajam dan berkontribusi signifikan pada surplus neraca dagang. Pada tahun 2023, nilai ekspor dari produk hilirisasi nikel mencapai lebih dari USD 30 miliar, naik drastis dibandingkan sebelum kebijakan larangan ekspor nikel mentah diberlakukan.

Selain itu, investasi asing langsung (FDI) dalam sektor pengolahan mineral juga terus meningkat. Perusahaan-perusahaan dari Tiongkok, Korea Selatan, dan negara-negara Eropa mulai membangun fasilitas pemurnian dan industri berbasis energi terbarukan di kawasan industri seperti Morowali dan Weda Bay.

Masa Depan Hilirisasi

Ke depan, Bahlil ingin hilirisasi tidak hanya fokus pada sektor mineral dan energi, tetapi juga diperluas ke sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan. Ia menyebut pentingnya menciptakan rantai nilai domestik untuk produk-produk seperti kelapa sawit, karet, kopi, dan hasil laut.

Pemerintah, kata Bahlil, akan menyiapkan insentif fiskal, kemudahan perizinan, dan infrastruktur pendukung untuk mendorong percepatan hilirisasi. “Kalau kita serius, dalam 10 tahun ke depan Indonesia bisa menjadi kekuatan ekonomi manufaktur baru di Asia Tenggara,” ujarnya optimistis.

Dengan sikap tegas Bahlil dan dukungan dari berbagai pihak, arah baru ekonomi Indonesia menuju industrialisasi berbasis sumber daya alam mulai menemukan momentumnya. Hilirisasi bukan hanya strategi ekonomi, tapi juga bentuk nyata dari semangat kedaulatan dan keadilan dalam pengelolaan kekayaan negara.

EDITOR: REYNA

Related Posts