Langkah ini menyusul tekanan dari para pemukim ilegal dan meningkatkan ketegangan di wilayah tersebut
ISTANBUL – Otoritas Israel telah menolak izin Perdana Menteri Palestina Mohammad Mustafa untuk mengunjungi kota-kota dan desa-desa Palestina di Tepi Barat yang diduduki yang telah berulang kali menjadi sasaran para pemukim ilegal, kata seorang pejabat Palestina pada hari Sabtu.
Mouayed Shaban, kepala Komisi Kolonisasi, Tembok, dan Perlawanan, mengatakan kepada Anadolu bahwa Israel menolak untuk mengoordinasikan rencana kunjungan Mustafa ke desa-desa Burqa dan Deir Dibwan, sebelah timur Ramallah, serta Duma dan Qusra, sebelah selatan Nablus.
Daerah-daerah ini telah menghadapi serangan terus-menerus oleh para pemukim ilegal, yang diperburuk oleh keterlibatan militer Israel.
Shaban menjelaskan bahwa, berdasarkan perjanjian antara Otoritas Palestina dan Israel, pergerakan pejabat Palestina memerlukan koordinasi karena adanya pasukan keamanan pelindung yang mendampingi mereka. Namun, koordinasi ini ditolak oleh otoritas Israel, yang menandai “preseden berbahaya,” kata Shaban.
Penolakan itu terjadi setelah para pemukim ilegal dilaporkan melancarkan kampanye hasutan terhadap perdana menteri, menekan pemerintah Israel untuk memblokir kunjungan tersebut, sebuah langkah yang kemudian diadopsi oleh pemerintah Israel.
Laporan menunjukkan bahwa pada akhir tahun 2024, terdapat sekitar 770.000 pemukim ilegal Israel yang tinggal di Tepi Barat yang diduduki di 180 pemukiman dan 256 pos terdepan, termasuk 138 yang diklasifikasikan sebagai pemukiman pertanian dan peternakan.
Ketegangan meningkat di Tepi Barat yang diduduki, di mana sedikitnya 952 warga Palestina telah tewas dan lebih dari 7.000 lainnya terluka sejak dimulainya perang Gaza pada Oktober 2023, menurut data Palestina.
Pada bulan Juli 2024, Mahkamah Internasional menyatakan pendudukan Israel selama puluhan tahun atas tanah Palestina adalah ilegal dan menuntut evakuasi semua permukiman yang ada di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.
SUMBER: ANADOLU
EDITOR: REYNA
Related Posts
 - Prancis dan Spanyol menuntut pembatasan hak veto PBB untuk memastikan keadilan di Gaza
 - Mesir sepakat dengan Iran, AS, dan IAEA untuk melanjutkan perundingan guna menemukan solusi bagi isu nuklir Iran
 - Kepala Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) mencalonkan diri sebagai Sekretaris Jenderal PBB
 - Laporan PBB: Sebagian besar negara gagal dalam rencana iklim yang diperbarui
 - Rencana Tersembunyi Merobohkan Masjidil Aqsa, Klaim Zionis Menggali Kuil Sulaiman, Bohong!
 - Umat Islam Jangan Diam, Israel Mulai Menjalankan Rencana Jahatnya: Merobohkan Masjid Al Aqsa
 - Wakil Ketua Komisi I DPR Sukamta : Mr Trump, Tidak Adil jika Pejuang Palestina Dilucuti Senjatanya Sementara Israel Dibiarkan Menembaki Gaza
 - AS Tolak Peran Hamas dan UNRWA di Gaza, Blokade Bantuan Israel Berlanjut
 - Pemerintahan Trump akan membuka suaka margasatwa Alaska untuk pengeboran
 - Akankah pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir memberdayakan Afrika atau justru memperkuat ketergantungan pada negara asing?



No Responses