Isu Korupsi dan Kesewenangan Jadi Poin Penting Reformasi Polri

JAKARTA – Direktur Eksekutif Indonesia Public Policy (IPP) Aldi Pradana mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil langkah strategis dalam memimpin reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), menyusul menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap institusi tersebut pasca demonstrasi yang terjadi baru-baru ini.

Tak hanya mengembalikan kepercayaan publik, dia menilai, akuntabilitas dan integritas Polri juga perlu ditingkatkan.

“Polri ini kan sepenuhnya ada ditangan presiden, seharusnya bapak presiden (Prabowo) harus mengambil langkah strategis dan memimpin reformasi Polri,” ujar Aldi.

Aldi menilai, reformasi Polri tidak hanya bertujuan mengembalikan kepercayaan publik, tetapi juga harus mencakup peningkatan akuntabilitas dan integritas di internal kepolisian.

Ia menambahkan, upaya reformasi perlu dilakukan secara menyeluruh dari tingkat pusat hingga daerah agar institusi kepolisian mendapat penyegaran menyeluruh.

“Walaupun ini adalah oknum yang melakukan tetapi publik melihat institusinya, tentunya harus ada reformasi polri. Reformasi polri bukan hanya memperbaiki citra, tetapi menyangkut masa depan demokrasi dan keadilan di Indonesia,” tegasnya.

Menurut Aldi, berbagai kasus yang mencuat belakangan, seperti insiden pengemudi ojek online yang terlindas kendaraan taktis Brimob dan pelanggaran etika di tubuh Polri, menjadi sinyal perlunya perombakan internal.

Ia juga menekankan bahwa pemberantasan korupsi dan penyalahgunaan wewenang di tubuh Polri merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan reformasi yang utuh. Tanpa itu, kata dia, kepercayaan publik akan sulit dipulihkan.

EDITOR: REYNA

Related Posts