Jerman mengatakan tidak ada perubahan dalam penolakan pengakuan negara Palestina

Negara Palestina harus dicapai melalui negosiasi, bukan pengakuan sepihak, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri

BERLIN – Jerman pada hari Jumat menegaskan kembali bahwa negara Palestina harus dicapai melalui negosiasi dan bukan pengakuan sepihak, hanya beberapa hari setelah Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan bahwa ia dapat secara resmi mengakui kenegaraan Palestina pada bulan Juni.

“Posisi pemerintah Jerman mengenai masalah ini tidak berubah. Merupakan dan tetap menjadi tujuan kebijakan luar negeri Jerman agar Palestina akhirnya berdiri sebagai negara merdeka bersama Israel. Ini harus dikejar dalam kerangka solusi dua negara yang dinegosiasikan,” kata Christian Wagner, juru bicara Kementerian Luar Negeri, dalam jumpa pers di Berlin.

Prancis dapat mengakui negara Palestina “pada bulan Juni” selama konferensi internasional yang diketuai bersama dengan Arab Saudi, kata Macron pada hari Rabu.

“Tujuan kami adalah untuk memimpin konferensi ini (mengenai Palestina) dengan Arab Saudi pada suatu saat di bulan Juni, di mana kami dapat menyelesaikan gerakan pengakuan bersama ini oleh beberapa pihak,” tambahnya.

Pernyataannya muncul di tengah meningkatnya seruan internasional untuk resolusi politik atas konflik di Gaza, tempat Israel telah menewaskan hampir 51.000 orang sejak Oktober 2023, dan sengketa Israel-Palestina yang lebih luas.

Saat ini, 147 dari 193 negara anggota PBB mengakui negara Palestina. Mei lalu, Spanyol, Irlandia, dan Norwegia bergabung dalam daftar tersebut, sehingga jumlah total negara UE yang memberikan pengakuan menjadi 10. Negara lainnya adalah Bulgaria, Siprus, Malta, Hungaria, Polandia, Swedia, dan Rumania.

Beberapa negara Eropa lainnya, khususnya di Eropa Timur, termasuk Ukraina, Albania, Serbia, Montenegro, dan Belarus, juga telah mengakui kenegaraan Palestina.

Jerman juga mengkritik Menteri Keuangan Israel sayap kanan Bezalel Smotrich karena bersumpah untuk mencegah masuknya “sebutir gandum” ke Jalur Gaza yang diblokade.

Smotrich “telah berulang kali menarik perhatian di masa lalu dengan pernyataan yang tidak membantu dalam konteks konflik saat ini,” kata Wagner.

“Tetapi saya rasa juga cukup jelas bahwa kami berkomitmen untuk memastikan bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza. Saat ini jumlahnya terlalu sedikit. Situasinya sangat buruk…,” tambahnya.

Israel menghentikan pengiriman bantuan ke Gaza pada tanggal 2 Maret, beberapa jam setelah berakhirnya gencatan senjata bulan Januari dan kesepakatan pertukaran tahanan tahap pertama selama 42 hari.

EDITOR: REYNA

Related Posts