Kabinet Merah Putih Serasa Dwikora: Akankah Menuju Demokrasi Terpimpin?

Oleh: M. Isa Ansori
Kolumnis dan Akademisi, Tinggal di Surabaya

Seperti biasanya untuk menurunkan penat, siang itu, Minggu, 27 Oktober 2024, Surabaya terasa panas menyengat, sehingga mencari tempat yang teduh dan sepoi sepoi karena angina merupakan hal yang harus saya lakukan. saya menyempatkan diskusi dengan beberapa kawan disebuah warung kopi di sekitar area Jalan Kusuma Bangsa Surabaya, sebuah tempat nyaman dan terbilang merakyat, dengan hanya ditemani kopi dan beberapa gorengan, saya berbincang ringan tentang persoalan – persoalan yang berkembang, mulai dari persoalan ringan tentang rencana pekerjaan dan persoalan sosial dan politik yang lagi trend. Nah yang menarik adalah membahas susunan Kabinet Prabowo yang gemuk dan diisi oleh berbagai kalangan yang terasa sebagai balas budi dan upaya menstabilkan jalannya pemerintahannya kedepan. Awalnya kami membahas tentan pentingnya Prabowo merangkul PDIP dan Anies Baswedan, namun kami lebih tertarik pada susunan kabinet gemuk Prabowo.

Ketika Prabowo Subianto merancang kabinet gemuk yang dikabarkan akan mencakup lebih dari 100 menteri, banyak yang langsung teringat pada formasi kabinet Dwikora era Soekarno. Kabinet Dwikora, yang dibentuk pada 1964, merupakan simbol langkah besar Soekarno dalam memperkuat kendali politiknya di tengah situasi internasional yang menekan, dengan konfrontasi terhadap Malaysia yang dipandang sebagai ancaman imperialisme. Merespons kondisi tersebut, Soekarno membentuk kabinet besar dengan banyak anggota dari berbagai kelompok untuk menggalang kekuatan nasional sekaligus memperkokoh konsolidasi politiknya.

Begitu pula kabinet Prabowo, yang dibentuk di tengah tantangan domestik dan global yang kompleks. Namun, bukan hanya jumlah besar yang menjadikan kabinet ini serasa Dwikora. Indikasi pengaturan kabinet yang lebih terpusat, termasuk jalur koordinasi Menteri Keuangan yang langsung kepada presiden, memperlihatkan potensi adanya langkah menuju pola demokrasi terpimpin, di mana Prabowo tidak hanya merancang kabinet yang besar tetapi juga memperkuat pengawasan langsung terhadap berbagai kebijakan untuk menghindari intervensi politik yang mereduksi dampaknya. Hal ini memberi sinyal bahwa presiden, bukan hanya sebagai simbol pemimpin, melainkan pengendali utama program dan kebijakan nasional.

Tak tanggung tanggung, dengan alasan untuk menyatukan visi dalam menjalankan misi dan program politik, Prabowo membawa seluruh jajaran cabinet pemerintahannya ke Akmil Magelang dengan pesan yang jelas bahwa kita butuh kedisiplinan dan kesetiaan, kesetiaan kepada negara dan kesetiaan kepada pemerintah. Prabowo ingin mengatakan kepada seluruh jajaran kabinetnya bahwa mereka harus setia dan disipilin dalam menjalankan roda pemerintahan , siapapun yang tidak setuju, maka dipersilahkan untuk keluar.

Merujuk pada masa demokrasi terpimpin cabinet Dwikora Soekarno, Latar belakang kabinet ini mengungkapkan bagaimana Soekarno berusaha menjaga keseimbangan antara kekuatan militer, nasionalis, komunis, dan Islam di tengah situasi geopolitik yang tegang. Dengan merangkul tokoh-tokoh dari berbagai faksi, ia menciptakan kabinet yang sangat besar agar dapat membangun stabilitas politik dalam negeri. Soekarno, dengan gaya “demokrasi terpimpin”, mengatur jalannya pemerintahan melalui kendali ketat dan terpusat, di mana presiden memimpin setiap keputusan penting. Langkah Prabowo dalam kabinet gemuk ini mencerminkan pendekatan serupa, dengan mengakomodasi berbagai kepentingan politik di kabinet sebagai upaya membangun koalisi kokoh sekaligus menghindari potensi ketidakstabilan politik.

Namun, di tengah kabinet besar yang dipenuhi kepentingan politik ini, muncul skeptisisme di kalangan masyarakat. Banyak yang mempertanyakan apakah kabinet yang gemuk ini akan efektif atau justru menjadi beban bagi birokrasi, mengingat potensi inefisiensi dan anggaran negara yang besar untuk menopang struktur yang gemuk. Meski pendekatan ini memiliki sisi positif dalam hal perwakilan dan stabilitas politik, masyarakat skeptis terhadap niat sejati di balik pembesaran kabinet yang lebih terlihat sebagai strategi konsolidasi politik daripada upaya mempercepat pembangunan, terlebih lagi masih ada sebagaian mereka yang jejak rekamnya kelam masalah korupsi, kompetensi yang dimiliki dan berbagai hal yang diragukan mampu untuk menjalankan visi besar pemerintah.

Maka, untuk merespons skeptisisme ini, Prabowo dan kabinetnya harus mengambil langkah nyata yang bisa menjawab keraguan publik. Pertama, perlu adanya akuntabilitas dan transparansi dalam setiap kebijakan yang dijalankan, terutama dalam penggunaan anggaran. Pelaporan berkala yang terbuka terhadap publik bisa membuktikan bahwa setiap pos kabinet benar-benar berkontribusi secara optimal. Kedua, optimalisasi fungsi kabinet menjadi penting, di mana setiap menteri harus menunjukkan hasil nyata sesuai mandat yang diberikan, bukan sekadar menduduki kursi tanpa dampak signifikan bagi rakyat.

Ketiga, pengawasan langsung presiden terhadap kebijakan-kebijakan ekonomi, seperti terlihat dari koordinasi Menteri Keuangan langsung kepada presiden, harus dimanfaatkan untuk memastikan program prioritas benar-benar mencapai sasaran, bukan sebagai cara memperkuat kontrol politik tanpa hasil nyata. Langkah ini dapat memperlihatkan kepada masyarakat bahwa kabinet besar ini difokuskan untuk memenuhi kebutuhan nasional dan bukan sekadar akomodasi politik.

Dengan pendekatan ini, kabinet Merah Putih Prabowo dapat menciptakan stabilitas politik yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan domestik dan internasional. Kendati ada tantangan, Prabowo dapat menjawab skeptisisme publik melalui keberhasilan nyata dan ketegasan dalam menerapkan akuntabilitas dan transparansi. Jika dilaksanakan dengan benar, kabinet yang besar ini akan tercatat sebagai simbol kekuatan nasional yang produktif, bukan sekadar memperlambat laju pemerintahan.

Pada akhirnya setelah melakukan penyatuan visi dan misi di Akmil Magelang, kita menunggu gebrakan besar pemerintah dalam menjalankan programnya sesuai harapan masyarakat. Kabinet Merah Putih adalah langkah besar Prabowo untuk menjalankan janji – janji politikya. Akankah Prabowo menjadi dirinya sendiri ataukah Prabowo masih berada didalam bayang – baying Mulyono ? Sebuah pertanyaan yang harus dijawab oleh Prabowo.

Surabaya, 27 Oktober 2024

EDITOR: REYNA

Related Posts