Kita Telah Mencapai Titik Tidak Bisa Kembali

Oleh: Sutoyo Abadi

Pada reuni 5 Tahun KAMI di Hotel Burza Yogyakarta semalam, rentetan orasi tokoh KAMI Nasional diakhiri orasi Rocky Gerung, memberikan gambaran Indonesia sedang menapaki jalan sejarah kegelapan.

Tentu agak di sayangkan tidak ada satu tokohpun dalam orasinya yang menyentuh goncangan bangsa ini akibat persoalan di hulu – “negara telah mengganti UUD 45 menjadi UUD 2002.

Bahkan tidak ada yang menyentuh bahwa negara Proklamasi 17 Agustus 1945 sudah di bajak atau dibubarkan. Semua versinya masing – masing tanpa bahasa akar kegawatan negara yang sedang menuju kehancurannya.

Kondisi seperti ini tentu agaknya meresahkan tokoh Maklumat Yogyakarta antara lain Jenderal Tyasno dan Prof Rochmat Wahab yang ikut menghadiri reuni KAMI tersebut”

Pada saat itu Prof Din Syamsuddin sudah meninggalkan lokasi, setelah mengikuti diskusi pada sore menjelang waktu Maghrib.

Ditengah malam bersama Prof Ihsanudin Nursi dalam perbincangan santai di lobi rasanya lebih memberi makna memberikan gambaran posisi Presiden RI saat ini yang lahir karena jasa rentenir oligarki dengan segala dampaknya.

Sekalipun di saat orasi justru tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan pikiran dan pandangan nya. Ketika diskusi santai bersentuhan dengan perkembangan ekonomi, sampai pada gambaran negara ini sudah dalam kepungan para bohir kapitalis dari berbagai negara.

Bahkan Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo pada tengah malam sebentar ikut nimbrung dalam diskusi santai terdengar pelan agak hati – hati mengatakan bahwa korupsi di Indonesia sudah masuk pada level penyelenggara negara di tingkat paling bawah.

Saya hanya mendengarkan dengan perasaan miris, siapa penguasa sesungguhnya dalam kelola mengendalikan Bangsa dan Negara ini di alam UUD 2002.

Apakah Presiden Prabowo Subianto, jawab tentatif : kayak bukan. Penguasa sesungguhnya adalah para rentenir bohir kapitalis, oligarki. Merekalah yang mengendalikan kebijakan politik dan sumber-sumber ekonomi negara, sampai distribusinya.

Jaringan politik dan ekonomi di Indonesia, mereka sudah menancap kuat menguasai semua jaringan penyelenggara dan pengelola negara. Mereka yang menentukan pilihan keputusan politik dan ekonomi untuk kepentingan mereka.

Dalam politik, peran  rentenir politik yang memberikan modal berupa uang sementara (meminjamkan uang) kepada para calon yang ingin bertarung dalam hajatan pemilu / pilpres. Uang bukan hanya memiliki peranan penting, menentukan dalam dunia politik Indonesia.

Menjadi wajar ketika para FPP TNI meminta kepada Presiden bahwa untuk menyelamatkan Indonesia dengan delapan tuntutannya tanpa jawaban yang pasti terus di bayang bayangi oleh para rentenir bohir Pilpres untuk tidak boleh melenceng dari kendali remotenya.

Rentenir sebagai pemilik modal mendapatkan akses kekebijakan dan pengambilan keputusan politik dan ekonomi, bahan konon termasuk dalam penyusunan kabinetnya untuk jatah menteri, wakil menteri, badan dan pos ekonomi lainnya.

Tuntutan memakzulkan Gibran  hanya salah satu persoalan di hilir, toh Presiden Prabowo Subianto seperti tidak bisa berkutik

Menimbulkan kecemasan dari para seniornya di internal TNI, karena indikasi kuat Presiden Prabowo Subianto belum bisa lepas dari Jokowi dan jerat kekuatan bayangan rentenir bohir taipan oligarki.

Pagi subuh sudah masuk tulisan singkat dari Prof. Daniel M Rosyid bawa di saat sambutan sore hari oleh Prof Din Syamsuddin beliau berujar we have reached the point of no return  saat Republik ini berada di persimpangan sejarah : melesat menjadi negara maju, atau kepleset jatuh ke mulut Naga atau di kaki Gajah.

Diskusi santai diakhiri rasa khawatir negara ini akan kemana. Siuman KAMI Nasional setelah sekian lama sejak Pilres 2024 rasanya belum bisa diharapkan kekuatan moralnya, ketika orasinya semalam belum lahir kesadarannya bahwa Indonesia selamat kalau negara “kembali pada Pancasila dan UUD 45”.

Seperti ada gambaran “kita telah mencapai titik tidak bisa kembali”. Wallahu’alam

EDITOR: REYNA

Related Posts