Krisis Gas Industri, CERI: Presiden Harus Evaluasi Menyeluruh SKK Migas, Hingga Kementerian ESDM

JAKARTA — Krisis pasokan gas yang melanda Jawa Barat dan Banten sejak awal tahun menimbulkan gejolak di sektor industri, khususnya keramik. Pemangkasan suplai hingga 48% membuat banyak pabrik mengurangi produksi, bahkan merumahkan 15–30% karyawannya. Serikat Pekerja menuding PGN gagal memitigasi risiko, sementara CERI (Center Of Energyy and Resources Indonesia) menyoroti kebijakan pemerintah yang salah arah sejak bertahun-tahun lalu.

Perbincangan krisis pasokan gas industri di Podcast Roemah Pemoeda yang dipandu host Ilham Rasul mantan Ketua KNPI Lampung menghadirkan Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman dan Ketu Federasi SPSI Kimia, Energi, dan Pertambangan SPSI Tangerang dan Tangerang Selatan, Dr Subianto.

Direktur Eksekutif CERI Yusri Usman (kiri) dan Ketu Federasi SPSI Kimia, Energi, dan Pertambangan SPSI Tangerang dan Tangerang Selatan, Dr Subianto (kanan)

Pekerja Jadi Korban, Produksi Terhenti

Dr. Subianto, Ketua Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan SPSI Tangerang dan Tangerang Selatan, mengungkapkan keresahan anggotanya. Mayoritas mereka bekerja di pabrik keramik yang sangat bergantung pada gas sebagai sumber energi pembakaran.

“Bayangkan, tanpa gas, produksi berhenti. Pemangkasan pasokan membuat 15–30% karyawan dirumahkan. Ini bukan hanya hilang penghasilan, tapi ancaman PHK jika kondisi berlarut,” ujarnya.

Ia menilai PGN sebagai BUMN seharusnya mampu memitigasi risiko. “Ini seperti petir di siang bolong. Tidak ada peringatan, tiba-tiba pasokan dipotong,” tambahnya.

Selain itu, keluhan juga datang dari industri soal harga gas domestik yang dinilai lebih mahal dibanding standar internasional, membuat produk dalam negeri kalah bersaing dengan impor.

PGN Bukan Sumber Masalah Utama

Namun, Yusri Usman, Direktur Eksekutif CERI, menegaskan bahwa PGN bukanlah pihak yang harus disalahkan. Menurutnya, akar masalah terletak di hulu, yakni kebijakan pemerintah terkait pengelolaan blok gas strategis.

Ia menjelaskan, pasokan gas ke Jawa Barat dan Banten bersumber dari Lapangan Gas Grissik, Sumatera Selatan, yang sejak 1983 dioperasikan KonocoPhillips. Sesuai Permen ESDM No. 15/2015, blok-blok migas yang habis kontraknya seharusnya diprioritaskan untuk Pertamina. Namun, kebijakan itu dibelokkan melalui Permen ESDM No. 23/2018 yang justru memperpanjang kontrak operator lama.

“Kalau 90% saham blok ini dipegang Pertamina, ekspor bisa dikurangi, pasokan dalam negeri aman. Tapi nyatanya Pertamina hanya pegang 30%, baru dijanjikan jadi operator 2026,” ujar Yusri.

Ia menyebut kebijakan ini melanggar putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan pengelolaan blok terminasi oleh BUMN migas. “Ini perbuatan melawan hukum yang sudah kami laporkan ke KPK sejak Juli 2019. Sayangnya, laporan itu tak berujung, malah pejabat penerima laporan diangkat jadi Direktur Keuangan PGN,” ungkapnya.

Dugaan Salah Alokasi dan Prioritas Ekspor

Yusri menambahkan, pasokan gas dari lapangan Jambaran Tiung Biru untuk PGN justru dipotong dan dialihkan ke pabrik swasta yang belum jelas berdirinya. “PGN sudah meminta perlindungan ke Menteri ESDM, tapi malah dipotong jatahnya. Ini aneh,” katanya.

Ia juga menyoroti ekspor gas ke Singapura yang dinilai lebih diprioritaskan ketimbang kebutuhan industri domestik. “Dalam negeri seharusnya prioritas. Ekspor boleh kalau pasokan berlebih. Kalau sudah defisit, jangan jual keluar,” tegasnya.

Seruan ke Presiden

Baik Subianto maupun Yusri sepakat bahwa Presiden Prabowo harus turun tangan. Subianto meminta pemerintah menjamin keberlangsungan industri yang padat karya, sementara Yusri menekankan pentingnya menegakkan hukum dan mengembalikan pengelolaan migas strategis ke Pertamina sesuai konstitusi.

“Krisis ini bukan sekadar soal teknis pasokan, tapi konsekuensi dari kebijakan yang salah sejak awal. Kalau tidak diperbaiki, industri akan kolaps, lapangan kerja hilang, dan ketahanan energi terganggu,” tutup Yusri.

EDITOR: REYNA

Related Posts