Lampu Merah!! Pak Prabowo, Jangan Serahkan Danantara kepada Orang-Orang Bermasalah

JAKARTA – Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman, mengingatkan Presiden Prabowo Subianto agar tidak salah langkah dalam menentukan pucuk pimpinan BPI Danantara. Mengingat posisi strategis Danantara yang mengelola aset dan investasi negara bernilai ribuan triliun rupiah, publik menuntut agar posisi CEO, COO, dan CIO diisi oleh sosok yang bersih, kredibel, dan tidak memiliki jejak rekam dalam kasus korupsi.

“Hal ini sejalan dengan komitmen Presiden yang berulang kali menegaskan perang terhadap korupsi, siapapun backing-nya, termasuk dalam pidato kenegaraan pada pengantar APBN 2025 di DPR RI, 15 Agustus lalu,” ujar Yusri, Rabu (3/9/2025).

Bayang-Bayang Kasus Lama

Menurut Yusri, sejumlah nama di lingkaran direksi Danantara menuai sorotan karena rekam jejak yang dipertanyakan. Ia menyebut Rosan Perkasa Roeslani, yang belakangan dikaitkan dengan dugaan korupsi pengelolaan dana investasi PT ASABRI melalui PT Recapital Asset Management (RAM), dengan kerugian negara Rp 22,78 triliun. Kasus tersebut kini sedang disidangkan di Pengadilan Tipikor Jakarta sejak 29 Agustus 2025.

Tak hanya itu, sosok Dony Oskaria—yang kini menjabat COO Danantara—juga disorot karena namanya pernah disebut dalam dugaan kasus korupsi pengadaan pesawat Garuda Indonesia.

Sementara itu, Pandu Syahrir, keponakan Luhut Binsar Panjaitan yang kini menjabat CIO Danantara, dikaitkan dengan skandal berbeda. Sebagai mantan komisaris Gojek dan kemudian Komisaris Utama GoTo Financial, namanya ikut disebut dalam pusaran kasus dugaan korupsi pengadaan laptop chromebook Kemendikbudristek, dengan potensi kerugian negara Rp 9,3–9,9 triliun.

Ancaman “ATM Politik”

Bagi CERI, menempatkan figur-figur dengan catatan hukum dan bisnis yang kontroversial di posisi strategis justru akan membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan. “Tersangkut nama-nama mereka dalam kasus hukum sebelumnya sudah tentu membutuhkan kesiapan moril dan materil yang tidak sedikit untuk bisa lolos dari jeratan hukum. Bahkan, bisa saja posisi itu dimanfaatkan oknum aparat hukum sebagai ATM politik,” tegas Yusri.

Ia juga mengingatkan, jika pola rekrutmen seperti ini dibiarkan, penunjukan direksi di BUMN besar lainnya seperti Pertamina Group, PLN Group, Telkom Group, dan anak-anak usahanya, berpotensi dicemari praktik suap menyuap dengan nilai fantastis.

Desakan untuk Prabowo

CERI menilai langkah paling tepat adalah melakukan perombakan segera. “Presiden harus segera mengganti CEO, COO, dan CIO BPI Danantara dengan sosok yang jauh lebih kredibel dan amanah. Jika tidak, jangan heran bila tahun 2028–2029 akan terjadi penjarahan besar-besaran uang BUMN untuk kepentingan kontestasi politik nasional,” tegas Yusri.

BPI Danantara, yang digagas untuk memperkuat pembangunan nasional melalui pembiayaan proyek strategis di bidang energi, pangan, hingga infrastruktur, kini berada di persimpangan jalan. Apakah akan menjadi instrumen pembangunan yang mendorong ekonomi rakyat, atau justru berubah menjadi ladang baru oligarki politik dan bisnis.

EDITOR: REYNA

Related Posts