Menakar Wibawa Prabowo

Oleh: Muhammad Chirzin

Prabowo Subianto dilantik sebagai Presiden Indonesia ke-8 pada tanggal 20 Oktober 2024. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Menteri Pertahanan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dari tahun 2019 hingga 2024.

Prabowo lulus dari Akademi Militer pada tahun 1974 dan bertugas di Komando Pasukan Khusus (Kopassus), hingga menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) pada tahun 1998.

Prabowo mendirikan Partai Gerindra pada tahun 2008 dan mencalonkan diri sebagai presiden pada tahun 2014 dan 2019. Prabowo kalah di tangan Jokowi. Lalu diangkat oleh Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Pertahanan.

Sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo dipercaya untuk meningkatkan kemampuan pertahanan Indonesia dan memperkuat kerja sama dengan negara-negara lain.

Sebagai Presiden ke-8 Indonesia, Prabowo sangat diharapkan dapat membawa perubahan positif bagi negara dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Beberapa kontroversi menyertai sepak terjang Prabowo, antara lain dugaan pelanggaran hak asasi manusia pada masa lalu dan penculikan aktivis pada tahun 1998.

Sebagian pengamat menilai Prabowo masih tersandera oleh pengaruh Jokowi karena beberapa alasan.

Pertama, Kabinet Prabowo yang dijuluki “kabinet super jumbo” diisi oleh sekitar 18 menteri warisan Jokowi, seperti Sri Mulyani, Pratikno, dan Budi Arie Setiadi.

Keberadaan loyalis Jokowi dalam kabinet Prabowo dapat memicu loyalitas ganda, yaitu kecenderungan para pejabat untuk tetap mendengarkan arahan atau mempertimbangkan kepentingan mantan Presiden Jokowi.

Kedua, kehadiran Gibran Rakabuming Raka, putra Jokowi, sebagai Wakil Presiden memperkuat persepsi bahwa dinasti politik Jokowi ingin terus eksis di panggung pemerintahan nasional.

Refly Harun mencatat enam hal yang menjadikan Gibran layak dimakzulkan.

Pengaruh politik dinasti ini memaksa Prabowo berkompromi dengan visi dan arah yang diinginkannya sendiri, sehingga menimbulkan kekhawatiran tentang kemampuannya dalam memimpin secara independen.

Prabowo memiliki kesempatan untuk menunjukkan independensi kepemimpinannya dengan langkah berikut.

Pertama, menyeimbangkan kekuatan dalam kabinet dengan menunjuk figur-figur yang tidak terkait dengan Jokowi, seperti Menteri Perdagangan dan Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Kedua, menunjukkan ketegasan melakukan evaluasi terhadap menteri-menteri yang tidak berkinerja baik dan mereduksi loyalitas ganda yang berpotensi mengganggu efektivitas pemerintahan.

Tuntutan makzulkan Gibran oleh purnawirawan TNI dan sikap DPR yang enggan membacakan surat permintaan pemakzulan dalam Sidang Paripurna dinilai sebagai kesepakatan Presiden dan DPR untuk mempertahankan Gibran.

https://www.youtube.com/live/wawNSYIeJ2E?si=bio9by80kePLm3o1

Bagaimanapun Gibran adalah putra dari Presiden sebelumnya, dan Prabowo dalam kesempatan peringatan hari lahir Gerindra menyatakan bahwa kemenangannya adalah atas bantuan Joko Widodo, disertai pekik, “Hidup Jokowi!”

Pada satu kesempatan Prabowo berjanji akan membersihkan anggota kabinetnya yang tidak sejalan dengan visi-misinya, tetapi pada kesempatan yang lain Prabowo menyatakan bahwa menteri-menterinya sudah bekerja dengan sangat baik, sehingga tidak perlu mlakukan penggantian, sementara itu rakyat menyaksikan beberapa menteri Prabowo bekerja di bawah standar. Blunder.

Rakyat angkat topi atas perintah tegas Prabowo untuk mencabut bambu-bambu pagar laut di Banten, tetapi fakta menunjukkan beberapa ruas pagar laut masih tegak, bahkan telah diperkokoh dengan pengecoran.

Rakyat juga salut atas gercep (gerak cepat) Prabowo membatalkan empat ijin penambangan nikel di kawasan kepulauan Raja Ampat, tapi membiarkan ijin penambangan nikel kelima dari pencabutan.

Prabowo dan lingkarannya tentu juga menyaksikan foto/video beberapa kapal JKW Mahakam dan Dewi Iriana melenggang di lautan.

Jika Prabowo tidak mendukung tuntutan pemakzulkan Gibran, maka ia dinilai tidak sepenuhnya independen, masih terikat dengan pengaruh politik dinasti atau kepentingan tertentu, dan mengabaikan seruan untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Prabowo masih punya kesempatan untuk menunjukkan sikap yang jelas, tegas, dan tuntas dalam menangani tuntutan pemakzulkan Gibran.

Kalangan aktivis memberikan tempo kepada Prabowo untuk melakukan perbaikan hingga saat perayaan proklamasi kemerdekaan RI 17 Agustus 2025, dan yang lain memberikan tenggat hingga Oktober 2025, setahun Prabowo Presiden.

Bilamana Prabowo keukeh mempertahankan Gibran, hal ini menimbulkan beberapa konsekuensi.

Pertama, situasi dapat memanas dan menimbulkan konflik yang lebih besar antara pendukung Purnawirawan TNI dan Pemerintah.

Kedua, Prabowo dicap sebagai pemimpin yang tidak peduli dengan tuntutan rakyat dan tidak mau mendengarkan suara-suara kritis.

Ketiga, ketidakpedulian Prabowo atas tuntutan Forum Purnawirawan Prajurit TNI akan menimbulkan instabilitas politik dan ekonomi yang berdampak negatif pada negara dan rakyat.

Forum Purnawirawan TNI Ancam Duduki MPR jika Surat Pemakzulan Gibran Tak Direspons

Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2025/07/02/17334351/forum-purnawirawan-tni-ancam-duduki-mpr-jika-surat-pemakzulan-gibran-tak?utm_source=Whatsapp&utm_medium=Referral&utm_campaign=Top_Mobile

Rakyat tidak ingin tragedi reformasi – people power 1998 itu terulang kembali.

EDITOR: REYNA

Related Posts