Memilih Presiden Minus Dominasi Oligarki

Oleh: Muhammad Chirzin

(Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Salah seorang anggota grup WA menulis evaluasi tentang Pemilihan Presiden berbayar tinggi. Selama kampanye pemilihan presiden berbiaya tinggi, maka oligharkilah (para pemodal dana) yang menjadi dalang sesungguhnya, sehingga presiden terpilih hanya sebagai boneka bagi para pemodal. Maka harus dicari terobosan cara lain untuk menemukan cara ganti pilpres yang terbaik bagi negeri ini. Ada gagasankah?

Itulah tantangan yang sangat relevan dalam sistem demokrasi kita saat ini. Berikut beberapa gagasan yang bisa menjadi alternatif atau terobosan untuk menemukan presiden yang terbaik bagi negara ini.

Pertama, Sistem Parlementer. Mengadopsi sistem parlementer di mana kekuasaan eksekutif dipegang oleh Perdana Menteri (presiden) yang dipilih oleh parlemen sebagai representasi rakyat, bukan dipilih langsung oleh rakyat. Ini bisa mengurangi biaya kampanye dan pengaruh oligarki.

Kedua, Pembatasan Biaya Kampanye. Mengimplementasikan regulasi yang ketat untuk membatasi biaya kampanye, sehingga mengurangi pengaruh uang dalam politik.

Ketiga, Kampanye yang Lebih Transparan. Mewajibkan transparansi dalam pendanaan kampanye, sehingga publik bisa mengetahui siapa saja yang mendanai kampanye politik.

Keempat, Pemilihan Langsung oleh Partai Politik. Partai politik bisa memilih calon presiden melalui mekanisme internal yang lebih demokratis dan transparan, bukan hanya berdasarkan besarnya sumbangan dana.

Kelima, Sistem Pemilihan yang Lebih Partisipatif. Menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan partisipasi rakyat dalam proses pemilihan, seperti pemilihan langsung melalui aplikasi yang aman dan transparan.

Keenam, Mekanisme Seleksi yang Objektif. Mengembangkan sistem seleksi yang lebih objektif untuk menentukan calon presiden, seperti melalui tes kompetensi atau penilaian berdasarkan rekam jejak.

Ketujuh, Pengawasan Independen. Membentuk badan pengawas independen yang bertugas mengawasi proses kampanye dan pemilihan, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang ada.

Kedelapan, Pendidikan Politik. Meningkatkan pendidikan politik bagi masyarakat agar lebih kritis dan berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi.

Setiap gagasan memiliki kelebihan dan kekurangan, dan implementasinya harus disesuaikan dengan konteks sosial, politik, dan ekonomi NKRI.

Menurut hemat penulis, cara terbaik pelaksanaan pilpres adalah dengan kembali ke UUD 1945 dan mengamalkan Pancasila dengan saksama.

Cara terbaik untuk memilih presiden yang terbaik ialah dengan kembali ke UUD 1945, laksanakan Pemilihan presiden berdasarkan sila ke-4 Pancasila: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Presiden dipilih oleh MPR sebagai lembaga tertinggi Negara yang memberi mandat kepada Presiden untuk melaksanakan GBHN, dan Presiden mempertanggungjawabkan kerjanya kepada MPR.

EDITOR: REYNA

Related Posts