Muhammad Taufiq : Tanggapan Atas Perpres No.7 Tahun 2021

Oleh : Muhammad Taufiq

Asas praduga tak bersalah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) dan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU Kekuasaan Kehakiman”).

Dalam KUHAP, asas praduga tak bersalah dijelaskan dalam Penjelasan Umum KUHAP butir ke 3 huruf c yaitu:

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Sedangkan dalam UU Kehakiman, asas praduga tak bersalah diatur dalam Pasal 8 ayat (1), yang berbunyi:

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Salah satu buku yang membahas mengenai asas praduga tak bersalah ada di karya hakim agung M Yahya Harahap dalam karyanya “Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan” Dalam buku tersebut, mengenai penerapan asas praduga tak bersalah, Yahya Harahap menulis seperti kutipan di bawah ini (hal. 34):

“Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki hakikat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannyalah yang menjadi objek pemeriksaan. Ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan pemeriksaan ditujukan. Tersangka harus dianggap tidak bersalah, sesuai dengan asas praduga tak bersalah sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap.”
Kesimpulan

Perpres No.7 Tahun 2021 itu menabrak norma hukum positip yang dianut di semua negara dan berpotensi menimbulkan konflik horizontal karena memberikan warga ruang untuk memfitnah tetangganya.
Surakarta,19 Januari 2021

Dr.Muhammad Taufiq.SH MH
Penulis buku Terorisme Dalam Demokrasi Jilid 1 dan 2.

Related Posts