Sufmi Dasco, Senopati Politik Prabowo Subianto (56): DPR Komitmen Kawal Isu Strategis di Pulau Enggano

Pualu Enggano bisa ditempuh laut dari Pelabuhan Pulau Baai, Bengkulu — feri memakan waktu sekitar 12 jam dengan tarif Rp 50–100 ribu. Juga tersedia penerbangan perintis dari Bandara Fatmawati Soekarno, Bengkulu menuju Bandara Enggano (IATA: ENG) sejak 2014, durasi ±45 menit

Posted by: Zona Satu NewsJuly 10, 2025Reply

Oleh Budi Puryanto

Pemimpin Redaksi

Pulau Enggano, sebuah nama yang mungkin asing di telinga sebagian besar warga Indonesia. Namun bagi Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Sufmi Dasco Ahmad, pulau ini bukan sekadar titik di peta—melainkan representasi nyata dari tantangan pembangunan di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Dalam pernyataannya yang disampaikan kepada media usai menghadiri upacara HUT ke-79 Bhayangkara di Monas, Jakarta, pada 1 Juli 2025, Dasco menyatakan bahwa DPR RI memberi perhatian khusus terhadap polemik yang tengah terjadi di Pulau Enggano, Bengkulu.

Isu utama yang mencuat adalah pendangkalan pelabuhan, yang tidak hanya menghambat lalu lintas logistik, tetapi juga memperparah keterisolasian warga dalam mengakses layanan dasar seperti pangan, kesehatan, dan pendidikan. Dalam dunia yang makin terhubung, Enggano justru terjebak dalam jurang keterputusan.

“Kami masih terus memantau. Pelindo sedang bekerja untuk mengatasi pendangkalan pelabuhan, dan ada sinergi juga dengan Pelni dan ASDP untuk melayani masyarakat dengan kapal yang bisa menjangkau hingga ke tengah laut,” ujar Dasco kepada wartawan.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa masalah Enggano bukan hanya teknis, tetapi juga menyentuh aspek keadilan sosial. Aksesibilitas bukan sekadar soal logistik, tetapi menyangkut hak dasar warga negara untuk hidup layak dan terhubung dengan negaranya sendiri.

Terletak sekitar 114 km (110–120 mil) di barat daya lepas pantai Sumatera, di Samudra Hindia, dan masuk Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu. Pulau Enggano adalah permata terpencil yang menyuguhkan kombinasi alam dan budaya yang autentik dan jarang disentuh

Pendangkalan Pelabuhan: Simbol Masalah Struktural

Pendangkalan pelabuhan di Enggano sejatinya bukan hal baru. Selama bertahun-tahun, warga mengandalkan kapal perintis yang kadang harus menunggu pasang untuk bisa merapat. Situasi ini membuat distribusi barang terganggu, harga kebutuhan pokok melonjak, dan mobilitas warga menjadi sangat terbatas. Ironisnya, di saat Indonesia bangga dengan pelabuhan internasional berteknologi tinggi di beberapa kota besar, Enggano masih bergelut dengan realita dermaga dangkal dan gelombang ketidakpastian.

Kehadiran negara di wilayah seperti Enggano tidak bisa hanya simbolik. Ia harus nyata dan terukur. Maka ketika Dasco menyebut bahwa tim teknis lintas sektor telah dibentuk untuk menyusun solusi jangka pendek dan jangka panjang, hal ini patut disambut sebagai langkah maju.

“Tim yang dibentuk sedang mengkaji bagaimana beberapa hal lain yang perlu diperbaiki ke depan, demi kemajuan masyarakat pulau terluar,” tambah Dasco.

Populasi di Pulau Enggano diperkirakan sekitar 4.500 orang (pertengahan 2023), dengan kepadatan sangat rendah (±11 jiwa/km²) . Penduduknya terbagi dalam enam desa: Kayaapu, Kaana, Malakoni, Apoho, Meok, dan Banjarsari

Dari Transportasi ke Kesejahteraan

Bagi Dasco, permasalahan Enggano tidak dapat dipandang sektoral semata. Ia mengaitkan isu pendangkalan pelabuhan dengan ekosistem pembangunan yang lebih besar—dari distribusi logistik, layanan kesehatan, pendidikan, hingga pengembangan ekonomi lokal.

Tanpa akses transportasi yang layak, Enggano akan terus tertinggal. Nelayan kesulitan menjual hasil tangkapan ke pasar luar, petani tidak bisa mendistribusikan hasil bumi, dan anak-anak Enggano harus berjuang lebih keras untuk sekadar mengakses buku atau sinyal internet.

Komitmen DPR dalam hal ini, menurut Dasco, bukan basa-basi. Ia menyebut akan ada dorongan kuat agar pemerintah pusat, melalui kementerian terkait dan BUMN, melaksanakan intervensi infrastruktur secara konkret dan terukur.

“Kita akan terus dorong agar perbaikan-perbaikan ini bisa dilaksanakan secara konkret dan terukur,” tandasnya.

Menjaga Keadilan Ruang dan Waktu

Pulau Enggano adalah cermin dari wajah Indonesia yang belum sepenuhnya merata. Dalam era digital dan ekonomi maju, masih ada saudara sebangsa yang menunggu kapal selama berminggu-minggu hanya untuk bisa keluar dari pulau. Dalam konteks inilah, pengawasan DPR RI menjadi krusial, agar kebijakan tidak hanya menyasar pusat-pusat ekonomi, tetapi juga menyentuh pinggiran yang sering terlupakan.

Pernyataan Dasco yang menyebut keterlibatan Pelindo, Pelni, ASDP, serta tim teknis lintas lembaga, menunjukkan bahwa DPR mendorong pendekatan kolaboratif, bukan parsial. Ini penting untuk memastikan keberlanjutan kebijakan dan mencegah program tambal sulam yang hanya bertahan seumur proyek.

Dikenal sebagai “Important Bird Area” karena memiliki beberapa spesies endemik seperti Enggano scops-owl, imperial pigeon, thrush, hill myna, dan white-eye

Pulau Kecil, Komitmen Besar

Pulau Enggano mungkin kecil dan terletak jauh di barat Sumatra. Namun bagi negara yang menjunjung semboyan Bhineka Tunggal Ika, tidak ada daerah yang terlalu kecil untuk diperhatikan. Kehadiran negara harus hadir di setiap pulau, bukan hanya di panggung politik, tetapi di pelabuhan-pelabuhan kecil, di ruang kelas sederhana, dan di pasar-pasar rakyat.

Sufmi Dasco Ahmad, melalui pernyataan publiknya, menegaskan bahwa DPR bukan hanya lembaga pengawas, tetapi juga pengawal keadilan dan pemerataan pembangunan. Pulau Enggano mungkin kini hanya menjadi catatan kaki dalam peta nasional, tetapi dengan komitmen yang sungguh-sungguh, pulau ini bisa menjadi simbol keberpihakan negara terhadap rakyatnya yang paling jauh—dan mungkin paling sunyi.

EDITOR:REYNA