Ngunduh Wohing Pakarti

Oleh: M Arief Pranoto Konstitusi

Indonesia saat ini, ibarat orang sakit keras. Biasanya, pada objek yang tengah sakit parah ditandai perilaku “nglindur” alias objek berbicara sendiri tanpa tahu apa yang diomongkan. Polahnya rewel. Ngene salah, ngunu salah.

Kalau dianalogi pada sebuah kekuasaan, misalnya, bahwa kebijakan yang diterbitkan oleh rezim yang sedang sakit keras ini, tak masuk akal. Jangankan logika, nalar pun kerap menolaknya. Contohnya begini:

1. Bukannya membawa investor, malah membawa para influecer ke IKN. Untuk apa?

2. Menerbitkan PP 28/2024 soal kontrasepsi bagi remaja dan pelajar. Nah, pada konteks ini, apapun pertimbangan, sama saja dengan melegalkan sex bebas bagi remaja;

3. Rencana menyewa 1000 unit mobil untuk upacara 17-an Agustus di IKN. Sungguh, selain program pemborosan di ujung episode, juga terkesan memaksakan kehendak demi citra diri;

4. Adanya isu impor dokter, impor petani, bahkan kalau jadi nanti akan impor hakim untuk operasional Familly Office, dan lain-lain.

Silakan dicermati, kian dekat dengan hari H (20 Oktober 2024) justru semakin terlihat berbagai keanehan rezim dalam menelorkan kebijakan publik. Seperti ada kepanikan sedemikian rupa. Begini salah, begitu salah. Rewel.

Kenapa begitu?

Hal tersebut, tak lain disebabkan karena kiprah masa lalu yang berlumur dusta, penuh pelanggaran, menabrak konstitusi dan lainnya. Dalam istilah Jawa disebut “ngunduh wohing pakarti”. Setiap orang akan mendapat akibat dari perbuatannya sendiri.

EDITOR: REYNA

Related Posts