Perkawinan Dini Anak Buruh Migran

Oleh: Zamal Nasution, PhD.
Dosen Sekolah Pascasarjana Unair Surabaya

Zamal Nasution, PhD.

Perkawinan dini atau sering juga disebut perkawinan anak, baik tercatat secara legal formal maupun siri, ditolak secara global karena dampaknya yang sangat buruk bagi anak, keluarga dan masyarakat.

“Orangtua/pengantin” anak akan mudah terkena stigmatisasi, dikucilkan, trauma berkepanjangan, korban kekerasan rumah tangga, berkubang kemiskinan, menderita gizi buruk dan melahirkan anak cacat, dan kerusakan mental.

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia juga merupakan surga bagi perkawinan anak, karena sulit untuk memisahkan antara perintah agama, panduan budaya, tekanan ekonomi, dan tentunya kriminalitas predator anak.

Di sebagian masyarakat Indonesia pedesaan, anak perempuan yang sudah menstruasi, meskipun baru sekali, sudah langsung mendapatkan tekanan untuk berhati-hati dalam pergaulan dan dibatasi aktivitasnya.

Orang tua begitu khawatir dengan efek pergaulan bebas, kehamilan dini, dan mempertahankan status sosial. Mereka berpandangan bahwa anak yang menginjak masa puber harus menanggung dosanya sendiri sehingga orang tua harus mengarahkan agar terbebas dari tanggung jawab di akhirat.

Untuk itu, mengawinkan anak merupakan jalan pintas yang diarahkan dan dilegalkan oleh figur agamawan. Untuk sebagian Muslim pedesaan, perkawinan anak cukup diselenggarakan secara agama (syariah) tanpa perlu pencatatan di Kantor Urusan Agama.

Sejak 2019 Indonesia menstandarisasi 19 tahun sebagai usia minimal pengantin. Pengantin yang usianya belum mencukupi, dapat mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama. Tentunya, proses pengadilan tidak akan meloloskan semua permintaan dispensasi.

Ditengarai, lebih banyak calon pengantin yang meneruskan ke rumah tangga tanpa melalui pencatatan sipil. Meskipun perkawinan tidak tercatat akan mengurangi manfaat dari program-program pemerintah, namun perkawinan bawah tangan (siri) masih diakomodir oleh hukum negara.

Akibatnya, jumlah pengantin anak masih cukup besar di Indonesia. Pada tahun 2020, jumlah pengantin anak perempuan di angka 16% nasional, sementara laki-laki di angka 5%. Besarnya angka tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara ke-3 terbesar perkawinan anak di Asia Tenggara.

Perkawinan anak umumnya terjadi di kawasan pedesaan dengan penduduk miskin dominan, budaya patriarki kental, dan ketergantungan pada pertanian alami.

Umumnya karena kegagalan panen, orang tua dipaksa keadaan untuk menyerahkan nasib anak perempuannya diasuh keluarga lain. Orang tua yang sudah tidak punya pilihan lain, akhirnya menerima uang lamaran lebih dini di usia anak perempuan yang semestinya masih sekolah.

Anak perempuan dianggap tidak ekonomis, sementara orang tua tetap harus membiayai, tidak seperti anak laki-laki yang suatu saat menghasilkan uang dari bekerja.

Bagi sebagian orang tua yang memilih untuk keluar dari kemiskinan melalui jalur migrasi, maka pilihannya harus meninggalkan anak untuk sementara waktu. Anak kemudian diasuh oleh keluarga nenek-kakek maupun keluarga lainnya.

Dikarenakan lebih dari 50% buruh migran Indonesia didominasi perempuan, maka sebagian anak-anak tersebut diasuh oleh ayahnya. Pengasuhan oleh ayahnya dan laki-laki dewasa lainnya, kemudian memunculkan kekhawatiran terjadinya pelecehan seksual oleh keluarga terdekat.

Selain uang gaji yang harus dikirimkan ke keluarga di kampung halaman, sang ibu buruh migran masih juga tertekan dengan rasa kecurigaan. Untuk itu, makin banyak anak yang dititipkan di pesantren.

Selain karena kepercayaan tinggi pada institusi keagamaan, orang tua memilih pesantren karena biaya tinggal dan pendidikan yang terjangkau.

Semakin banyaknya berita kasus pelecehan seksual dan predator anak di sekolah berasrama baik oleh guru maupun pemilik yayasan, mengingatkan Indonesia pada rawannya kepercayaan pada institusi pendidikan.

Anak bisa menjadi korban predator seksual kapan saja, bahkan oleh orang dewasa yang semestinya menjaga dan mendidik moralitas. Banyak juga, predator seksual yang kemudian menemukan celah dengan perkawinan anak di bawah tangan.

Selain karena kelainan seksual, para predator tersebut juga pandai memanipulasi aksesoris keagamaan sehingga diberi label “guru mengaji”.

Dari sekitar 55 ribu pengajuan perwakinan anak yang diterima pengadilan agama per tahun 2022, terjadi penurunan dari 65 ribu di tahun sebelumnya.

Angka ini tentu menjadi indikator gunung es perkawinan anak yang dilaporkan. Masih banyak anak-anak perempuan lain yang bisa jadi sedang dibidik oleh para predator.

Anak-anak ini tinggal di tiga propinsi terbesar pengirim buruh migran di Indonesia yakni Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Terdapat kemiripan antara tingginya perkawinan anak dengan paksaan ekonomi untuk bermigrasi.

Untuk itu, merupakan tugas para cendekiawan untuk menelaah hubungan antara migrasi dengan perkawinan anak; sekaligus menghasilkan solusi mengatasinya.

EDITOR: REYNA

Related Posts