Peta Jalan Indonesia 1945–2080, Kotak Pandora, Keadilan Dan Adidaya

PETA JALAN 04 KEADILAN 2024 – 2060

Namun, saya berkeyakinan dibalik Kotak Pandora itu, ada mutiara dan harapan besar. Yaitu adanya sebuah kesadaran yang sangat besar mengambil hikmah perjalanan panjang Indonesia dari 1945 hingga 2024 dari tingkat pemimpin tertinggi hingga kepala desa dan lurah. Menyadari sepenuhnya ada tiga (3) hal yang belum terwujud di bumi dan dalam tata kelola bangsa dan negara kita. Yaitu pemimpin kita, pertama, tidak selalu menghadirkan keberadaan Tuhan pada dirinya, kedua, tidak selalu menghadirkan rakyat dan bumi tanah air pada dirinya, dan ketiga, selalu mednorong seakan-akan Indonesia hadir atau lahir di era reformasi. Tidak pernah melestarikan, tidak pernah mengambil hikmah bahwa Indonesia merdeka 17 Agustus 1945 itu bukan seketika jatuh dari langit, tapi melalui sebuah perjalanan yang sangat panjang. Dari pengalihan dari Majapahit ke Demak, Portugis masuk, akhirnya dijajah Belanda 250 tahun dan dijajah Jepang 3,5 tahun.

Oleh karena itu, dari tahun 2024 hingga 2060, Indonesia saya yakini Indonesia memasuki Peta Jalan Indonesia ke-empat (04), yaitu Peta Jalan Keadilan yang disimbolkan Padi Kapas, warna dasar putih pada Perisai Garuda Pancasila. Padi Kapas maknanya sandang, pangan dan pangan rakyat terpenuhi secara adil, dan didadasri warna putih, sebuah sentuhan kesucian. Akan hadir diturunkan Tuhan Pemimpin besar, sejati dan ksatria 2024 – 2029 yang berani melakukan revolusi tata kelola bangsa dan negara walau jabatannya terancam tidak diduduki lagi. Sosok pemimpin yang semua hidup dan dimilikinya dihibahkan secara tulus dan ikhals dengan komitmen besar untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negaranya. Yang selalu menghadirkan Tuhan, rakyat dan bumi tanah air dan mampu membawa Indonesia yang dicita-citakan. Lebih dari itu, apa yang tidak terjadi pasca Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945, yaitu mengundang dan bersilaturrahim dengan raja dan sulthan seluruh tanah air bahkan se nusantara, yang seharusnya Bung Karno dan Bung Hatta sesaat setelah Indonesia merdeka.

Saya pernah ke Kasultanan banten di Serang, dan ada pernyataan Sultan banten yang menggelitik beberapa waktu lalu, “Kami Kasultanan Banten belum pernah menyerahkan wilayah Kasultanan Banten kepada RI. Saya juga membaca di media, Kerajaan Siak mengungkit-mengungkit perannya dalam membangun Indonesia, pernah membantu RI kalau dikalkulasikan hari ini sebesr Rp. 1000 trilyun. Hal yang sama juga terjadi disemua Kerajaan dan Kasultanan diseluruh tanah air.

Paling tidak ada empat (4) revolusi tata kelola bangsa dan negara yang akan dilakukan Presiden RI 2024 – 2029. Revolusi pertama, mengambil jalan berani untuk kembali kepada Pancasila dan UUD 1945 hasil BPUPKI 18 Agustus 1945. Karena baik era Soekarno mau pun era reformasi, pergolakan politik terjadi akibat perubahan konstuitusi RI. Revolusi yang kedua, mengumpulkan Raja dan Sultan se Nusantara untuk mengambil keputusan yang terbaik untuk Indonesia. Apakah kembali seperti era majapahit abad XXIV atau era Sriwijaya abad VII? Karena di dua era tersebut Nusantara mengalami kejayaan. Bahkan Majapahit mampu menjadi negara adidaya. Kalau diputuskan kembali ke sistem kerajaan maka Presiden RI otomatis menjadi Perdana Menteri atau Mahapatih. Juga banyak fakta, semisal di Malaysia yang berbentuk kerajaan. Beberapa waktu yang lalu, saya ke Malaysia didampingi Sekjen DPP APKLI, Deny Adam Hakim. Saya tanya ke saudara kita pemilik rumah makan padang di Malaysia, juga PKL di emperan atau di kios di Kuala Lumpur, atas nama siapa usahanya? Mereka menyampaikan, di Malaysia ini, walau pun kita yang menyewa tapi tidak boleh tanah mau pun gedung atas nama warna negara asing. Ternyata di Malaysia seluruh tanah dan kekayaannya tidak boleh diatas namakan warga negara asing. Demikian pula di Arab Saudi dan Negara-negara persemakmuran.

Revolusi ketiga, selalu menghadirkan Tuhan, rakyat dan bumi nusantara dalam tata kelola bangsa dan negara. Dalam kurun waktu 36 tahun di Peta Keadilan, seluruh perangkat, seluruh hak-hak rakyat dan bangsa terpenuhi secara adil. Beragama pun tidak hanya di KTP namun sungguh-sungguh dan konsekwen, menjalankan ajaran agama dan kepercayaannya masing-masing.
Beberapa waktu lalu saya ke Bali, dalam perjalanan saya naik grap selama 1,5 jam. Sopirnya bisa diajak diskusi dan bertanya ke saya, Pak Dokter kenapa negara kita seperti ini?. Melalui diskusi panjang, dia menyimpulkan dengan menkloning apa yang terjadi di Bali. Di Bali ini kehidupan kami adem, ayem, tentrem, kertorahardjo. Di Bali itu agama dijalankan dan diwujudkan dalam kehiduoan seharai-hari. Semua peninggalan leluhur, budaya dan peradaban dirawat dengan baik. Satu-satunya Propinsi yang hari ini yang tidak pernah bergejolak dari 34 Propinsi di Indonesia adalah Bali.

Sedangkan revolusi ke-empat, seluruh isi bumi dan kekayaan alam di negeri ini akan dikembalikan menjadi milik negara,serta menjadi milik seluruh rakyat dangsa Indonesia. Hari ini yang kita saksikan, baik di era orde lama, orde baru, dan orde reformasi, kekayaan bumi alam Indonesia yang seharusnya untuk memakmurkan rakyat, dijadikan alat memperkaya diri sendiri, serta memperkuat kelompok dan golongannya, dan akhirnya jatuh ke tangan bangsa asing. Ini ada Ketua DPW APKLI Prop. Jambi, Adhi putra Syaga, Juni 2011, saya pernah ke Merangin Jambi, saat itu tanah sepanjang Kota Jambi sampai Merangin masih dimiliki rakyat. Pada tahun 2013, saya ke Merangin lagi, tanah sepanjang Kota Jambi – merangin tersebut sudah di kapling jadi milik bangsa asing. Siapa yang salah? Saya tidak pernah menyalahkan bangsa asing. Saya juga tidak anti asing. Kalau ditelisik secara mendetail dan mendalam, yang menjual adalah bangsa kita sendiri. Bahkan seluruh perangkat di republiik saat ini dikendalikan kekuatan super kapitalis dan di era revolusi industri 4.0.

Kita juga harus contoh Korea tatkala 1998 mengalami krisis seperti Indonesia. Korea krisis hanya 6 bulan, kemudian bangkit dan ekonominya maju pesat. Karena Presiden Korea berani memanggil para konglomerat ke Istana. Presiden RI berani bersikap seperti Presiden Korea. Tidak diperintah untuk kembalikan kekayaan ke negara, melainkan cukup kekayaan para konglomerat Indonesia atau dikenal dengan 9 naga bumi dipinjam negara dimasukkan ke kas negara supaya devisa dan posisi tawar tawar Indonesia naik, serta untuk meutar ekonomi rakyat. Korea hanya butuh waktu 6 buln untuk bangkit dari krisis ekonomi 1998. Indonesia??? Demikian pula, Indonesia tidak akan terjadi apa-apa ketika diterjang himpitan ekonomi seberat apapun. Karena apa pun ditanam di Indonesia akan tumbuh hijau royo-royo. Semakin cepat asing hengkang dari Indonesia, semakin cepat Indonesia menggapai cita-citanya.

Seluruh hutang Indonesia dalam kurun waktu 10 tahun di era Peta Jalan Keadilan akan lunas, yaitu pada tahun 2034. Masyarakat adil dan makmur akan dicapai pada tahun 2060.

Related Posts