JAKARTA — Nama Kuntari Laksmita Dewi Wahyuning Dyah mendadak jadi sorotan publik setelah Ucok Khadafi, pengamat BUMN dan energi, menyebutnya sebagai “Ratu di Pupuk Indonesia”. Julukan itu disematkan bukan tanpa alasan — menurut Ucok, istri dari Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero), Rahmad Pribadi, diduga menerima sejumlah keistimewaan yang tak pantas diterima seorang pegawai biasa.
Kuntari diketahui bekerja di Direktorat Portofolio dan Pengembangan Usaha PT Pupuk Indonesia, yang ironisnya masih berada di bawah struktur perusahaan yang sama dengan sang suami. “Jabatan dan statusnya jelas menimbulkan konflik kepentingan. Apalagi banyak laporan internal yang menyebutkan ia sering absen dari kantor karena kerap mendampingi suaminya dalam perjalanan dinas,” ungkap Ucok Khadafi, Direktur CBA (Center for Budget Analisis) dalam keterangannya, dikutip Rmol.tv
Menurut Ucok, situasi ini menunjukkan adanya budaya feodal dalam tubuh perusahaan pelat merah yang semestinya menjadi contoh profesionalisme. “Kalau benar cutinya tidak terbatas, ini pelanggaran serius terhadap tata kelola BUMN. Bagaimana bisa seseorang digaji penuh, tapi jarang masuk kantor karena mengikuti agenda pribadi suaminya?” tegasnya.
Ucok menambahkan, praktik seperti ini bisa menciptakan ketidakadilan di lingkungan kerja, terutama bagi pegawai lain yang harus bekerja penuh waktu tanpa fasilitas istimewa. “Bayangkan, pegawai lain harus absen dengan alasan jelas, sementara ada yang bisa bolos tanpa konsekuensi karena statusnya sebagai istri dirut. Ini mencederai semangat reformasi BUMN yang digaungkan pemerintah,” ujarnya.
Beberapa sumber internal yang enggan disebut namanya juga membenarkan bahwa Kuntari kerap terlihat mendampingi suaminya dalam kunjungan dinas, baik di dalam maupun luar negeri. “Sudah seperti shadow assistant. Padahal dia punya jabatan sendiri di direktorat lain,” ujar salah satu sumber di lingkungan Pupuk Indonesia Holding.
Isu ini semakin menarik perhatian publik karena muncul di tengah meningkatnya sorotan terhadap praktik nepotisme dan privilese di BUMN strategis, termasuk di sektor pupuk yang mengelola triliunan rupiah dana subsidi pemerintah.
Ucok mendesak Kementerian BUMN/Danantara dan Komisi VI DPR RI untuk segera memanggil Direksi Pupuk Indonesia guna menjelaskan kebenaran informasi tersebut. “Kalau BUMN terus dijalankan dengan pola istimewa seperti ini, maka kita akan kembali ke zaman feodalisme korporasi, di mana jabatan tinggi menjadi sarana memperkaya dan memuliakan keluarga, bukan untuk melayani publik,” katanya menegaskan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak PT Pupuk Indonesia belum memberikan klarifikasi resmi terkait tudingan Ucok Khadafi. Namun sejumlah pegawai berharap isu ini bisa segera diluruskan secara transparan agar tidak merusak nama baik perusahaan yang selama ini menjadi tulang punggung industri pupuk nasional.
EDITOR: REYNA
Related Posts

Hakim Perlu Dilindungi

Masa Depan ITS

Gubernur Riau Ditangkap KPK: “Taring Kekuasaan Tumpul di Balik Uang Proyek”

Ubaedillah Badrun: Presiden Tak Bisa Tutupi Korupsi dengan Nama Rakyat, Harus Diberi Peringatan Keras

Ketika ‘Taring Purbaya’ Dicabut: Siapa yang Sebenarnya Menanggung Utang Whoosh?

Amazon mendekati ‘titik tak bisa kembali,’ ilmuwan memperingatkan menjelang COP30

Konferensi iklim PBB di Brasil akan berfokus pada implementasi dengan perkiraan jumlah pemimpin yang terbatas

Whoosh Dan Komitmen Anti Korupsi Itu: Omon-Omon?

HCML Raih Penghargaan “Excellence in Strategic Communication and Public Engagement” di CNN Indonesia Awards 2025

Novel Imperium Tiga Samudra (8) – Horizon 3



No Responses