Riko Mendesak Airlangga Hartarto Dicopot Dari Kursi Ketua Umum Partai Golkar

ZONASATUNEWS.COM, JAKARTA – Politisi Muda Partai Golkar Riko Lesiangi menilai sistem politik dalam tubuh partai Golkar bertambah rusak semenjak rezim kepemimpinan Airlangga Hartarto. Semakin banyak melakukan pelanggaran aturan kepartaian.

Riko Lesiangi memberikan penjelasan terkait pelanggaran mekanisme aturan yang ditabrak dalam proses pemilihan ketua daerah (DPD1 & DPD 2) ormas pendiri Trikarya dan Hasta Karya, ormas kepemudaan Partai Golkar, dan sayap ormas perempuan, dilakukan dengan cara cara aklamasi.

“Berdasarkan beberapa faktor yang paling menonjol intervensi kekuasaan dan penggunaan kekuatan uang sangat kental terlihat ditubuh internal partai. Ditambah polemik sengketa kepengurusan partai dan dualisme kepengurusan seperti SOKSI (dualisme), perjalanan sejarah fakta politik dan susunan kepengurusan yang berkompeten, yang telah banyak berbuat berkontribusi, konsolidasi SOKSI dibawah kepemimpinan Ahmad Noor Supit,”kata Riko kepada media ini, Jumat (23/12/2022)

Begitu juga, terkait sengketa kepengurusan di Bekasi, ketua DPD I Golkar Jabar, Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar telah mendzolimi Novel Saleh Hilabi yang sah sesuai kontitusi Partai Golkar,

Masih menurut Riko, kepengurusan partai Golkar Bekasi yang saat ini dipimpin ketua Ade Puspitasari sarat dengan kejanggalan, merusak system demokrasi, dan terbukti di Pengadilan Tipikor Bandung Partai Golkar Bekasi menerima uang hasil korupsi dari mantan Walikota bekasi Rahmat Effendi.

Seperti diberitakan beberapa media beberapa waktu lalu, Hajatan Musda V DPD Partai Golkar Kota Bekasi versi Ade Puspitasari terindikasi ada aliran dana korupsi mantan Ketua DPD Partai Golkar Kota Bekasi Rahmat Effendi yang terjaring OTT KPK sesuai barang bukti di Pengadilan Negeri Tipikor Bandung.

“Saya berikan peringatan keras Ketua DPD 1 Partai Golkar Jabar TB Ace Hasan Syadzily Ketua DPD 1yang turut serta membantu memuluskan Ade Puspitasari menjadi ketua Golkar Bekasi, Atas dasar itu menurut hemat pemikiran saya ketua DPD 1 Golkar Jabar wajib bertanggung jawab secepatnya selesaikan, apa mau menambah persoalan baru yang jelas merusak system demokrasi partai Golkar?,” pungkas Riko

EDITOR: REYNA

Related Posts