Ruang Gelap Dibelakang Anies

Oleh: Muhammad Chirzin

Tony Rosyid dll, Advokat Juju Purwantoro, Presidium Forum AKSI (Alumni Kampus Seluruh Indonesia) menulis, bahwa perihal Anies Baswedan sebagai bakal Cagub Jakarta, secara formal baru dicalonkan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Guna melengkapi ‘presidential threshold’ 20 persen, PKS masih perlu menggandeng PKB atau Nasdem. Sementara PKB dan NasDem sampai saat ini belum menyatakan dukungannya kepada Anies secara formal.

Sementara itu hasil survey terbaru Indikator Politik dan Litbang Kompas, Anies masih berada di ranking teratas survey dengan elektabilitas di atas 40 persen.

Jelang pendaftaran cagub Jakarta, konstelasi politik saat ini tampaknya ada guncangan dan suara-suara miring dari parpol rezim penguasa. Hal itu ditandai dengan ditiupkannya wacana Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus, yang digawangi oleh Golkar dan Gerindra.

Disinyalir ada upaya (invisible hand) dan ‘politic games’ para pihak yang berkepentingan secara sistemik untuk mencegah dan menggagalkan Anies maju sebagai cagub Jakarta. Hal itu karena jika Anies ikut kontestasi pilgub, kemungkinan besar dia akan menang dengan mudah. Maka Anies oleh KIM harus dijadikan musuh bersama yang harus dikalahkan.

Satu partai lagi yang mungkin mendukung Anies adalah PDIP, karena mereka harus berpartner dengan selain parpol dari KIM. Untuk menggandeng PDIP masih perlu harmonisasi visi dan misi antara PKS dan PDIP. Sejak awal walau DPD PDIP Jakarta telah menyatakan dukungannya kepada Anies, tapi demi kepentingan dan soliditas politik bersama masih diperlukan komunikasi, guna mengurangi ketegangan politik dan gesekan ideologi untuk kemenangan bersama.

Persoalan lainnya adalah penentuan Cawagub, di mana PKS akan mengusung Sohibul Iman, disingkat ‘AMAN’. Nasdem dan PKB tampaknya masih belum aman dari godaan agar mereka bergabung dengan KIM Plus.

Kolumnis Tarmidzi Yusuf menulis, isu jegal Anies lagi-lagi jadi pembicaraan. Saat Pilpres 2024 santer terdengar Anies akan dijegal. Pada awal Oktober 2023 sempat beredar isu telah keluar Sprindik (surat perintah dimulainya penyidikan) terhadap Anies Baswedan dalam kasus Formula E.

Beredar juga isu penjegalan Anies melalui Partai Demokrat dan Partai NasDem. Partai Demokrat disebut mematok harga mati; AHY sebagai calon wakil presiden. Bila tidak, Partai Demokrat akan menarik dukungan.

Partai Demokrat terbukti hengkang dari partai pendukung Anies setelah Anies menggandeng Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden awal November 2023. Anies tetap berlayar di Pilpres 2024. Partai Demokrat merapat mendukung Prabowo-Gibran. AHY jadi menterinya Jokowi.

Setelah duet Anies-Muhaimin dideklarasikan isu penjegalan Anies kembali menjadi obrolan diberbagai platform media sosial. Katanya Partai NasDem akan menarik dukungan saat batas akhir pendaftaran capres-cawapres.

Jelang Pilkada Jakarta yang akan digelar secara serentak 27 November 2024, isu panas penjegalan Anies di Pilgub Jakarta kembali menjadi pemberitaan di media mainstream. Bendahara Umum Partai NasDem, Ahmad Sahroni yang melempar isu itu.

Ahmad Sahroni mengatakan Anies belum tentu didaftarkan sebagai peserta Pilgub ke KPU Jakarta. Alasan yang dipakai Ahmad Sahroni terbilang klise, politik dinamis.

Menurut Ahmad Sahroni ada “dewa-dewa” yang akan menentukan sosok calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jakarta 2024. “Dewa-dewa” yang disebut Sahroni bisa ditebak. Lingkaran kekuasaan dengan agenda dan target politik tertentu.

Saat bersamaan mencuat isu KIM Plus. KIM merupakan koalisi partai pendukung Prabowo-Gibran. Isu KIM Plus ini lebih tepat di level nasional. Kabarnya Prabowo Subianto akan mengajak Partai NasDem, PKB mungkin juga PKS bergabung di kabinet Prabowo-Gibran. Kita tunggu setelah 20 Oktober 2024 bagaimana komposisi kabinet Prabowo-Gibran.

Isu KIM Plus di Pilkada Jakarta muncul karena beredar rumor kalau NasDem, PKB dan PKS bakal dijadikan alat tawar masuk kabinet boleh jadi benar. Dukungan PKS terhadap Bobby Nasution di Pilgub Sumatera Utara bisa jadi bagian dari deal-deal politik KIM Plus.

Menjadikan dukungan terhadap Anies di Pilkada Jakarta dengan menggandeng Partai NasDem, PKB dan PKS dalam KIM Plus sebagai alat tawar menawar politik bagi ketiga partai hanya rumor untuk meramaikan isu politik nasional. Apalagi PKS amat identik dengan Anies. Manuver Sahroni telah dilokalisir oleh Surya Paloh dan Partai NasDem melalui pertemuan di NasDem Tower 2 Agustus 2024 yang dihadiri Anies Baswedan.

Spekulasi penjegalan terhadap Anies di Pilgub Jakarta akan pudar seperti yang pernah di alami di Pilpres 2024 kemarin. Apalagi bila PDIP benar-benar bergabung bersama Partai NasDem, PKB dan PKS di Pilgub Jakarta melawan calon yang didukung oleh KIM.
Teka-teki Pilkada Jakarta akan terjawab di detik-detik akhir pendaftaran cagub dan cawagub. Benarkah Partai NasDem, PKB dan PKS akan melepas Anies dengan alasan tidak tercapai kesepahaman?

Sementara Anies Baswedan mengungkapkan kriteria bakal calon wakil gubernur pendampingnya di Pilkada Jakarta 2024. Ia menyampaikan sifat-sifat yang menurut dia paling penting dalam menentukan pasangannya nanti. Anies mengaku memiliki visi untuk membangun Jakarta, namun tetap berpihak kepada rakyat. Visi tersebut juga harus dimiliki calon wakil gubernurnya nanti.
Anies turut menyinggung sejumlah permasalahan yang jadi fokus dirinya jika kembali menjabat. Di antaranya mengurangi kendaraan pribadi dan mengajak masyarakat beralih ke kendaraan umum.

Menurut Anies, pengurangan jumlah kendaraan pribadi di Jakarta akan mengurangi kemacetan dan polusi di Jakarta. “Harapannya kemacetan berkurang. Mengelola kota, menjadi kota modern tapi juga mengayomi warganya.”

PKS mengajukan salah satu kadernya, Sohibul Iman, untuk menjadi calon wakil gubernur pendamping Anies. NasDem mengklaim memberi kebebasan kepada Anies untuk memilih sendiri calon penampingnya. Anies belum menentukan siapa calon wakil gubernur pendampingnya untuk Pilkada DKI Jakarta 2024.

EDITOR: REYNA

Related Posts