Sebegitu Parahnya Premanisme

Oleh: Ahmad Cholis Hamzah

Sudah banyak berita yang menyebutkan bahwa saat ini pengusaha atau investor asing lebih tertarik untuk menanamkan modal nya ke negara Vietnam ketimbang ke Indonesia. Misalkan perusahaan Apple dari Amerika Serikat diketahui berinvestasi senilai Rp 1,6 triliun di Indonesia. Angka tersebut jauh lebih kecil dibandingkan investasi Apple ke Vietnam senilai US$15,84 miliar atau Rp 256 triliun. Sementara Microsoft menggelontorkan investasi di sektor AI senilai US$ 1,7 miliar atau Rp 27 triliun di Indonesia. Angka itu lebih kecil dibandingkan investasi di Malaysia senilai US$ 2,2 miliar atau Rp 35 triliun.

Pemilihan Vietnam atau Malaysia bagi investor asing tentu berdasarkan berbagai analisa baik kondisi makro maupu mikro ekonomi Vietnam, kemudahan perijinan, kehadiran pemerintah Vietnam yang memberikan banyak kemudahan dsb termasuk analisa tentang Risiko Negara atau Country Risk.

Kalau ditemukan resiko negara yang jelek dari negara yang akan menjadi tempat investasi maka pengusaha level dunia itu tentu akan mengurungkan niatnya untuk melakukan investasi dan memilih alternatif negara lain yang tingkat country risk nya lebih bagus.Informasi tentang country risk itu dilakukan oleh banyak lembaga misalkan konsultan perdagangan dunia, peneliti, lembaga perbankan dan kedutaan besar suatu negara dsb. Kalau kita ingin melihat bagaimana country risk Indonesia, maka banyak lembaga yang mengatakan country risk Indonesia dibidang hukum itu jelek.

Misalkan grup Allianz pada Januari 2024 dalam analisa country risk nya menyebutkan kelemahan Indonesia antara lain: Weak legal system; Inefficient tax administration and strong informal economy; Exports dependency on commodities and China; Serious infrastructure gap compared to regional peers; Increasing inequality poses a threat to social cohesion and inclusive economic growth; Low levels of educational spending. “Lemahnya sistem hukum itu ditaruh di urutan pertama dalam analisa Allianz tentang kelemahan Indonesia. Lemahnya penegakan hukum itu juga salah satunya mencakup maraknya praktek premanisme.

Mungkin saking parahnya praktek premanisme di negeri kita ini sampai pemerintah pusat di bawah koordinasi Menko Polkam Jenderal Pol (Purn) Budi Gunawan membentuk Satgas Premanisme dan Ormas. Mantan Ketua Badan Intelijen Nasional (BIN) ini memastikan pemerintah akan menindak tegas premanisme dan ormas yang dianggap mengganggu investasi.

“Pemerintah tidak akan ragu-ragu dalam menindak tegas segala bentuk premanisme dan aktivitas ormas yang meresahkan masyarakat dan berpotensi mengganggu jalannya investasi maupun kegiatan usaha,” kata BG dalam keterangan tertulis, Selasa tanggal 6 Mei 2025 lalu.

Sementara itu Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Satuan Tugas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Meresahkan yang baru dibentuk. Tito di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, mengatakan satgas ini berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), dengan berbagai kementerian dan lembaga sebagai anggotanya, termasuk Kemendagri. “Satgas premanisme leading sektornya Kemenko Polkam. Kemendagri hanya salah satu bagian di dalamnya,” ujar Tito.

Satgas ini, lanjut Tito, memiliki tugas utama menegakkan aturan yang sudah ada terkait keberadaan dan kegiatan ormas di Indonesia.

Sebegitu parahnya praktek premanisme dalam mengganggu investasi sampai-sampai mantan Ketua “CIA” nya Indonesia BIN- Jendral Pol (Pur) Budi Gunawan dan mantan Kapolri Jendral Pol (Pur) turun gunung.

EDITOR: REYNA

Related Posts