Antonio Guterres mengatakan negara-negara G20 memiliki tanggung jawab khusus karena mereka bertanggung jawab atas 80% polusi iklim
ANKARA – Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada hari Selasa menyerukan reformasi dalam arsitektur keuangan internasional dengan partisipasi yang jauh lebih besar dari negara-negara berkembang, yang berada di garis depan dampak dramatis perubahan iklim.
Berbicara dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri Papua Nugini James Marape, ia mengatakan negara-negara berkembang harus diberi partisipasi yang lebih besar dalam lembaga dan proses pengambilan keputusan arsitektur keuangan global dan keuangan iklim, menurut pernyataan PBB.
Guterres, yang tiba di Papua Nugini untuk menghadiri peringatan 50 tahun kemerdekaan negara tersebut, adalah Sekretaris Jenderal PBB pertama yang mengunjungi negara Pasifik kecil tersebut.
“Ini adalah momen turbulensi global yang hebat—mulai dari konflik hingga darurat iklim hingga ketidakstabilan ekonomi dan ketidaksetaraan,” tambahnya.
Ia mengatakan bahwa negara-negara maju “harus” menindaklanjuti komitmen mereka terhadap pendanaan iklim, dengan penekanan khusus pada penggandaan pendanaan adaptasi agar negara dan masyarakat dapat membangun ketahanan.
“Papua Nugini telah lama memimpin perjuangan untuk keadilan iklim. Negara Anda tidak berkontribusi terhadap perubahan iklim—sebaliknya, Anda menyerap CO₂—tetapi berada di garis depan dampak dramatisnya,” ujarnya.
Menjelang Konferensi Iklim PBB di Brasil, ia melanjutkan, dunia harus bergerak lebih cepat untuk mempertahankan batas 1,5 derajat.
“Ini berarti titik balik langsung yang mengarah pada pengurangan emisi drastis yang tidak bisa ditunda lagi,” tegasnya.
Negara-negara G20 memiliki tanggung jawab khusus, karena mereka bertanggung jawab atas 80% polusi iklim, catat Guterres.
Debat di Brasil juga harus menghasilkan jalur yang kredibel untuk mencapai target $1,3 triliun dolar yang diputuskan di ibu kota Azerbaijan, Baku, tahun lalu.
SUMBER: ANADOLU
EDITOR: REYNA
Related Posts

Wakil Ketua Komisi IX Yahya Zaini: Rumah Sakit Tak Boleh Tolak Pasien Darurat, Administrasi Nomor Dua

Viral, Lagi-Lagi Kepala Sekolah MAN 3 Kandangan, Komite dan Humas Diduga Lakukan Pungli, Terancam Dilaporkan ke Polres Kediri

FTA meminta penghentian seluruh proses kriminalisasi dan intimidasi terhadap 8 aktivis dan peneliti

Republik Sandiwara dan Pemimpin Pura-pura Gila

Jokowi Dan Polisi Potret Gagalnya Reformasi

Artikel Investigatif: SMA Negeri 72 Jakarta — Ledakan, Rasa Sakit, dan Isu Kompleks di Balik Tragedi

RRT Nyatakan Siap Hadapi Pemeriksaan Kasus Ijazah Palsu Jokowi

Rasional dan Proporsional Dalam Menyikapi Zohran Mamdani

Tragedi di Lapangan Kandis Riau, Nyawa Melayang Aparat Diam, Yusri: PHR Jangan Lepas Tangan

Pertahanan Yang Rapuh di Negeri Seribu Pulau: Membaca Geopolitik Indonesia Lewat Kacamata Anton Permana



No Responses