Stafsus Mensesneg Faldo Sebut Mural Tanpa Izin Melawan Hukum, Ahli hukum : Itu Sikap Paranoid

ZONASATUNEWS.COM, JAKARTA–Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Bidang Komunikasi Faldo Maldini menyatakan pembuatan mural harus mengantongi izin. Jika tidak, itu merupakan perbuatan yang melanggar hukum.

“Jadi, mural itu, ga salah. Kalau ada ijinnya. Kalau tidak, berarti melawan hukum, berarti sewenang-wenang,” kata Faldo lewat akun Twitter miliknya, @FaldoMaldini, Jumat (13/8).

Ia mengonfirmasi kepada CNNIndonesia pernyataannya ini terkait mural bergambar wajah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan tulisan ‘404: Not Found’ di Kota Tangerang.

Menanggapi hal ini ahli hukum pidana Dr Mhammad Taufiq SH,MH, menilai sebagai sikap paranoid.

Dalam voice yang dikirimkan ke ZONASATUNEWS.COM, Sabtu (14/8) Taufiq berpendapat lukisan mural yang dihapus oleh polisi itu tidak ada unsur pidananya.

Dr. Muhammad Taufiq,SH.MH, Presiden Asosiasi Ahli Pidana Indonesia (AAPI)

Pasal penghinaan kepada Presiden berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi tahun 2006 sudah dianggap sebagai delik aduan.

“Artinya delik aduan, pasal itu hanya berlaku kalau presiden yang merasa dirugikan membuat pengaduan ke kepolisian.,” katanya.

Pural atau apapun yang bersifat kritikan tidak bisa dipidana. Kalau kemudian dihapus, Taufiq melihat itu sebagai sikap ketakutan.

“Orang melihatnya parno, paranoid begitu, ya. Jadi sebagai ahli pidana saya melihat sama sekali tidak ada unsur pidananya. Karena tidak menyebut siapapun kok,” ungkapnya.

Kalaupun penghinaan, katanya, pasalnya tdak bisa dikenakan pasal ITE. Dan itu yang mengadu harus Presiden sendiri. Ataupun yang merasa itu gambanya. Karena itu belumtentu gambar presiden.

EDITOR : SETYANEGARA

Related Posts