Suksesi 2024, Perubahan Itu Tidak Bisa Dibendung

Oleh : Prihandoyo Kuswanto

Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila 

Pertarungan suksesi tahun 2024 semakin terbelah menjadi dua kelompok. Kelompok yang pro Joko Widodo akan tetap mempertahankan keadaan,  mempertahankan sistem yang telah di bangun.

Strategi untuk mempertahankan pun tidak main-main bahkan Joko Widodo sebagai presiden tidak lagi netral dalam pilpres untuk menganti dirinya.

Maka diksi politik cawe-cawe pun muncul dan merasa terancam maka muncul juga pergantian presiden itu harus Estafet, bukan meteran bensin dan kalau dari SD naik ke SMP, Ke SMA , Ke S1,S2,S3.apa yang diungkapkan pak Jokowi ini terlihat tidak legowo dalam pergantian ke pemimpinan Nasional.

Padahal seharusnya presiden itu netral dan tidak perlu memaksakan kehendak. Kekuasaan itu bagaimana kuatnya pasti akan berakhir dan kekuasaan rakyat lah diatas kekuasaan regim dan diatas itu kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa.

Kemajuan suatu bangsa itu selalu melakukan perubahan, apalagi jika sudah tidak ada keadilan dan timpangnya kehidupan berbangsa dan bernegara .

Sejak UUD 1945 di ganti dengan UUD 2002 semakin tidak jelas tujuan berbangsa dan bernegara semakin melenceng dari cita-cita masyarakat yang adil dan makmur.

Negara yang didirikan dengan dasar Pancasila diganti dengan demokrasi Liberal dengan sistem Presidenseil. Para elite tidak sadar bahwa Pancasila itu antitesis dari Individualime, Liberalisme, Kapitalisme.

Maka yang terjadi seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara di pertarungkan. Akibatnya yang kuat semakin kuat yang kaya semakin kaya.

Hal ini tentu tidak berhenti pada tataran politik tetapi merambah disegala bidang kehidupan .

Hanya mereka yang kaya bisa ikut kotestasi, mereka yang miskin walau pintar akan terpinggirkan .

Begitu juga dengan penguasaan kekayaan ibu pertiwi akibat dari amandemen UUD 1945, telah terjadi penguasaan tanah air yang merajalelah dan semua itu ilegal. Bagaimana tidak ilegal kalau konstitusi mengatakan bumi air dan kekayaan didalam nya dikuasai negara sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat, ternyata dikuasai segelintir orang untuk kemakmuran diri sendiri.

Hal tersebut tidak sejalan dengan UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3 yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Padahal sudah diatur pelaksanaannya dengan UU No 5 tahun 1960, terdapat dasar hukum kuat yang mengatur tentang hal-hal pemanfaatan tanah. Hak-hak atas tanah yang diatur pada UU No 5 th 1960 meliputi hak milik tanah, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak pembukaan tanah, dan hak memungut hasil hutan.

Harus nya penguasaan lahan berdasarkan pada :

1.Konstitusi UUD 1945 pasal 33 ayat 3

2.Pasal 21 Undang-undang Pokok Agraria (Undang-undang No. 5 tahun 1960; Lembaran- Negara 1960 No. 104) menentukan bahwa hanya warga-negara Indonesia yang berkewarganegaraan tunggal saja, yang pada azasnya dapat mempunyai hak milik atas tanah.

Bagaimana asing bisa menguasai tanah di negeri ini jelas terjadi penyimpangan dan pelanggalaran konstitusi UU, Jadi tidak boleh Asing menguasai tanah sampai jutaan hektar.

3.Hak guna-usaha

Pasal 28
(1) Hak guna-usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan.

4. (2) Hak guna-usaha diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5 hektar, dengan ketentuan bahwa jika luasnya 25 hektar atau lebih harus memakai investasi modal yang layak dan tehnik perusahaan yang baik, sesuai dengan perkembangan zaman.

(3) Hak guna-usaha dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

Pasal 29

(1) Hak guna-usaha diberikan untuk waktu paling lama 25 tahun.

(2) Untuk perusahaan yang memerlukan waktu yang lebih lama dapat diberikan hak guna usaha untuk waktu paling lama 35 tahun.

(3) Atas permintaan pemegang hak dan mengingat keadaan perusahaannya jangka waktu  yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 25 tahun.

Jadi dari pokok-pokok Agraria ini telah terjadi penyimpangan konstitusi, UU Pokok Agraria.  Bagaimana investor asing bisa menguasai jutaan hektar dan ratusan ribu hektar hal ini bukan hanya tanah perkebunan juga tambang-tambang Emas, Nikel, batu bara, Bauksit, tembaga, Gas, minyak, perkebunan sawit, hutan, jelas semua ilegal bertentangan dengan konstitusi dan UU.

Kengawuran pengelolahan begini tidak bisa diestafetkan harus dilakukan perubahan yang revolusionar berbasis pada pasal 33 UUD1945. Bumi Air dan kekayaan yang ada didalam nya dikuasai negara dan sebesar besar nya untuk kemakmuran rakyat. Maka perubahan yang harus dilakukan Nasionslisasi semua lahan yang ilegal bertentangan dengan konstitusi dan UU No 5 tahun 1960. jelas semua itu ilegal yang harus dilakukan perubahan.

Menyebutkan UUD 1945 dan Negara masih berideologi Pancasila adalah penipuan yang sempurna terhadap bangsa ini.

Bahkan TNI yang di Sapta Marga nya tertulis menjaga Pancasila dan UUD 1945 tidak tahu kalau barang yang dijaga itu sudah tidak ada tidak terasa bahkan tidak mengerti apa yang harus dijaga itu ?

Bahkan berbondong bondongnya TKA China memenuhi pelosok seantero negeri ini tidak dianggap sebagai kewaspadaan Nasional.

Yang aneh Asing berinvestasi di IKN dibebaskan pajak sampai puluhan tahun TKA boleh tinggal sampai 10 Tahun hak menggunakan tanah boleh sampai 180 tahun ini jelas pelanggaran kedaulatan negara. Semua diam tak bertepi dan ikut menjadi komprador.

Sementara rakyat nya berusaha kecil kecilan, bekerja sebagai buruh, PNS harus di pajak, asing tidak di pajak. Apa begini cara mengelolah negara ini? Kebijakan ini jelas melanggar UU perpajakan tidak ada satu pasalpun UU perpajakan yang memberikan 0% tidak kena pajak .

Tidak adil jelas, semena mena jelas, korupsi merajalela tetapi rakyat bisa apa? Sementara masih ada orang-orang baik yang sadar di zaman yang edan ini .

Perubahan menuju Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bisa dicapai kalau kita kembali pada Pancasila dan UUD1945, mengapa? Sebab tidak mungkin negara ini bertujuan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kalau sistem yang di pakai Individualisme, Liberalisme, Kapitalisme seperti sekarang ini . Oleh sebab itu harus ada gerakan perubahan kembali ke UUD 1945 dan Pancasila. Tidak boleh negara hanya dikuasai oleh golongan partai politik saja.

Tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan bangsa dan negara Indonesia kecuali kembali pada Pancasila dan UUD1945. Mari bersatulah ikut menyelamatkan bangsa ini dengan Perubahan.

EDITOR: REYNA

Related Posts