Ternyata Benar To…

Oleh: Ahmad Cholis Hamzah

Ahmad Cholis Hamzah

Kita sering mendengar dan membicarakan politik uang dalam pemilihan umum dan berita tentang hal itu juga sudah banyak yang mengupas. Saya sendiri juga sering mendengar berapa uang politik yang harus dikeluarkan apabila seseorang ingin menjadi anggota DPR, DPRD, Gubernur, Walikota dan Bupati.

Untuk mencari jawaban itu saya selalu melakukan browsing ke dunia maya dan tentu mendapatkan banyak jawaban dari dunia maya itu. Selain mencari jawaban dari dunia maya, saya juga sering berbicara dengan junior-junior saya aktivis mahasiswa dulu yang juga maju dalam pertarungan politik di pemilihan umum namun tentu mereka tidak akan mengakui atau membeberkan angka persisnya uang politik yang harus mereka keluarkan. Sehingga saya hanya mendapatkan kabar yang semu karena hanya berdasarkan pada “katanya orang”.

Namun saya mendapatkan jawaban langsung dari seorang tokoh yang selalu ikut bertarung dalam pemilu meskipun jawaban itu saya dapat dari sosial media tepatnya aplikasi TikTok yang berisi pengakuannya. Sehingga saya berkata dalam hati “Oh ternyata benar to, biaya untuk menjadi anggota DPR itu sekian milyar rupiah”.

Jawaban langsung atau tepatnya pengakuan itu berasal dari mas Bambang Soesatyo yang merupakan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dari Partai Golkar yang dengan jelas mengakui bahwa untuk menuju ke gedung dewan tersebut tidaklah gampang dan murah. Bambang Soesatyo yang akrab disapa dengan Bamsoet bocorkan jadi anggota Dewan habis 5 miliar rupiah.

“Saya waktu itu habis 5 miliar rupaiah dan itu yang paling murah, teman-teman lainnya ada yang habis 10 hingga 30 miliar rupiah,” terang Bamsoet saat melakukan podcast bersama Abraham Samad – tahun lalu. Tapi saya baru saja minggu-minggu kemarin mendapatkan share pembicaraan keduanya itu.

Bamsoet menjelaskan bahwa untuk mendapatkan uang tersebut akhirnya mencari sponsor, pemilik modal dan tentunya setelah berhasil menjabat sebagai anggota dewan, Bupati atau Gubernur tidak akan lepas dari intervensi sang pemilik modal, ujarnya dengan jujur.

Hanya saja mas Bamsoet tidak mengelaborasi yang dimaksud dengan “sponsor” itu siapa. Kalau kita mengajukan Visa ke negara lain di kantor Kedutaan Besar, biasanya pejabat konsuler di Kedubes itu kadang mengatakan “who is your sponsor?” atau siapa sponsor kita sehingga mau pergi keluar negeri mengingat dana yang akan dikeluarkan tidaklah sedikit, dari biaya tiket pesawat pulang pergi, biaya hotel, biaya hidup selama di negara asing dsb.

Kita bisanya menduga – duga bahwa sponsor yang dimaksud mas Bamsoet itu bisa teman yang punya duit banyak, keluarga yang mau membiayai uang politik itu, perusahaan besar, perusahaan besar asing, para Taipan atau Oligarki yang menguasai 80% perekonomian negeri ini, pemerintah negara asing/luar negeri yang memiliki kepentingan politik dan ekonomi di Indonesia, perusahaan-perusahaan besar milik negara atau BUMN yang ingin titip kepentingan pembuatan Undang-Undang yang menguntungkan BUMN yang bersangkutan dan sebagainya.

Meskipun kita sering mendengar pernyataan tentang para sponsor itu mengendalikan para aktor politik itu lewat kabar burung, atau pembicaraan dalam suatu diskusi atau seminar, namun mas Bamsoet dalam podcast itu mengakui sendiri bahwa para pemain politik yang maju di pemilu itu tidak akan lepas dari intervensi pemilik modal yang membiayai mereka.

Itulah bahayanya apabila para politisi yang menjadi petinggi negara di republik kita ini begitu gampangnya “disetir” atau dikendalikan pemilik modal yang mengucurkan dananya untuk mereka demi kepentingan pribadi atau perusahaan atau negara pemiliki modal.

Bahayanya lagi apabila sponsor atau pemilik modal itu negara – negara asing yang bisa mengendalikan Indonesia dibawah kekuasaannya termasuk menguasai sumber daya alam Indonesia yang begitu besar itu.

Itulah kenyataan politik di negeri ini. Sampai kapan hal seperti ini berlangsung? Hanya Allah Maha Besar yang mengetahuiNya.

Wallahu alam.

Editor : Reyna
Artikel sama dimuat di Optika.id

Related Posts