Tidak Amannya Data Pribadi di Negeri Ini

Oleh: Ahmad Cholis Hamzah

Ahmad Cholis Hamzah

Negeri kita ini sudah lama menjadi bulan-bulanan peretas informasi baik dari dalam maupun luar negeri. Para peretas itu mencuri berbagai macam data penting dan sangat strategis. Kita ingat pada bulan Juni 2024 peretas atau hacker menjebol Pusat Data Nasional dengan melakukan serangan ransomware. Data yang dicuri itu milik banyak lembaga-lembaga penting dinegara ini.

Kasus yang baru pembobolan data itu menimpa Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, yang sebelumnya membela putra presiden Jokowi dengan menyebutkan jika Gibran Rakabuming bukanlah pemilik akun Kaskus Fufufafa yang beritanya heboh di publik. Meski begitu, hingga kini Budi Arie tak kunjung memberikan bukti siapa di balik akun Kaskus tersebut. Akibat komentarnya, tak sedikit warganet yang geram terhadap sikap Budi Arie. Sebagian besar orang di media sosial menilai jika Budi Arie menutupi kebenaran pemilik akun Fufufafa.

Pembobol datanya pak Menteri Kominfo ini menyinggung kembali kasus -kasus yang sebelumnya menyeret Budi Arie, termasuk koneksi dengan jaringan perjudian online, fotonya bersama tentara Israel, serta pelanggaran etika dan kelakuan mesum.

Data pribadi yang dibocorkan hacker tersebut termasuk alamat, nomor telepon, email, NIK, NPWP, nomor BPJS, hingga riwayat pendidikan dan organisasi.

Malah sebulan jelang pensiun, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani kembali mengerutkan dahinya. Gara-garanya, data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan dibobol hacker.

Tak main-main, data NPWP milik Presiden Jokowi dan sejumlah menteri, termasuk Sri Mulyani sendiri, berhasil diretas. Atas kejadian ini, Sri Mulyani meminta DJP melakukan evaluasi.

“Saya sudah minta Dirjen Pajak dan seluruh pihak di Kemenkeu untuk melakukan evaluasi terhadap persoalannya. Nanti akan disampaikan penjelasannya oleh Pak Dirjen Pajak (Suryo Utomo) dan tim IT,” kata Sri Mulyani usai menghadiri Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2025, di Jakarta, Kamis (19/9/2024).

Dikutip dari Antara, Rabu (18/9/2024), DJP Kemenkeu menyatakan tengah mendalami dugaan kebocoran data NPWP. “Terkait dengan informasi kebocoran data yang beredar, saat ini tim teknis DJP sedang melakukan pendalaman,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Dwi Astuti.

Dugaan bocornya data NPWP mencuat usai pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto mengunggah tangkapan layar situs Breach Forums. Melalui akun X @secgron, dia menyebut sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dalam situs itu oleh akun bernama Bjorka pada 18 September 2024. Selain NPWP, data yang juga terseret di antaranya Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat, nomor handphone, email, dan data-data lainnya.

Harga jual seluruh data itu mencapai Rp150 juta. Dalam cuitan yang sama, Teguh mengatakan data yang bocor juga termasuk milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) serta putranya Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep. Selain mereka, sejumlah menteri juga termasuk dalam daftar, seperti Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan hingga mantan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Kita ingat tahun 2014 dunia digemparkan dengan adanya skandal data FacebookCambridge Analytica. Skandal ini melibatkan pencurian informasi pribadi 87 juta pengguna Facebook oleh Cambridge Analytica pada tahun itu.

Data ini digunakan untuk memengaruhi pandangan pemegang hak pilih sesuai keinginan politikus yang mengontrak Cambridge Analytica. Setelah kebocoran ini diketahui, Facebook meminta maaf dan mendapat kecaman masyarakat serta penurunan harga saham. Facebook menilai bahwa pengumpulan data oleh Cambridge Analytica “tidak pantas dilakukan”.

Pada Desember 2015, The Guardian melaporkan bahwa politikus Amerika Serikat, Ted Cruz, memanfaatkan data yang bocor ini. Para pemilik data tidak tahu bahwa informasi pribadi mereka dijual oleh perusahaan dan dibeli oleh politikus.

Pada Maret 2018, The New York Times, The Guardian dan Channel 4 News merilis laporan yang lebih terperinci tentang kebocoran data ini dengan informasi baru dari mantan karyawan Cambridge Analytica, Christopher Wylie. Wylie memberi informasi yang lebih lengkap mengenai ukuran kebocoran data, informasi pribadi yang dicuri, dan komunikasi antara Facebook, Cambridge Analytica, dan politikus yang mengontrak Cambridge Analytica untuk memengaruhi opini pemegang hak pilih.

Kembali ke negeri tercinta kit aini. Apabila soal berbagai kebocoran data baik milik lembaga-lembaga negara maupun pribadi termasuk para pejabat petinggi negara tidak ditangani secara serius, maka negara asing yang ingin menguasai Indonesia tidak perlu mengirim ratusan ribu pasukan dengan persenjataan canggih, namun cukup menyebar para hacker untuk membobol data informasi penting dan strategis milik negara termasuk pejabat-pejabat tinggi beserta keluarganya.

Editor : Reyna

Related Posts