Tidak Masanya Lag Bangsa Yang Besar Ini Dipimpin Dari Kalangan Partai Politik

Oleh: Kanjeng Senopati
Spiritual Geopolitik Geostrategi dan Pengamat Peradaban Sejarah Nusantara

MENCERMATI kondisi geopolitik geostrategi regional dan global kedepan, bangsa ini harus memiliki building sistem tatanan negara dan konstruksi pemerintahan yang kuat dan jelas agar tidak tumpang tindih dan dikuasai oleh para elite politikus partai politik

Jangan mimpi demokrasi di Indonesia akan sehat dan tegak. Dan jangan mimpi akan terwujud keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bila kekuasaan negeri ini masih dikuasai oleh partai-partai politik (para politikus) yang penuh dengan permainan politik, money politik dan manipulasi politik.

Mereka saling berebut kekuasaan setiap lima tahun sekali untuk menjadi “penguasa” dengan cara menyogok rakyat. Mau jadi apa bangsa ini jika menjadi pemimpin dimulai dengan cara menyuap dan menyogok.

Atau sebaliknya partai yang disogok oleh kaum high finansial (kaum yang berduit besar / para kapitalis). Sehingga para kapitalis nantinya bisa mengendalikan kebijakan pemerintah.

Jangan latah ikut berlomba-lomba mendirikan partai di negeri ini karena itu bukanlah solution bukan jalan keluar dari kecarut marutan tatanan di negeri ini.

Mengapa kita terlalu jumud, tidak mau berpikir cerdas dan tidak realistis, ikuti langkah-langkah ciptakan partai politik. Padahal diketahui partai-partai politik sebenarnya adalah produk gagal dari demokrasi itu sendiri.

Sudah tidak masanya bangsa yang besar ini membangun tatanan kekuasaan (tatanan negara dan tatanan pemerintahan) dengan partai politik.

Yaitu harus adanya pemisahan secara konstitusional antara Kekuasaan Negara dan Kekuasaan Pemerintahan, jika memang bangsa ini sadar sebagai pengusung Perubahan dan Perbaikan.

Kekuasaan Negara yang dipegang oleh Yang Dipertuan Agung / Sultan sebagai Kepala Negara. Karena sebagai owner pemegang dana colateral terbesar sebagai pemilik saham negara ini yaitu Kerajaan Kesultanan Nusantara. Sumber dana bukan dari para partai politik.

Sedangkan Kekuasaan Pemerintahan yang dipimpin oleh Perdana Menteri (presiden) sebagai kepala birokrasi pemerintahan. Sehingga building sistem tatanan negara dan konstruksi birokrasi pemerintah jelas dan rapih.

Tatanan Kekuasaan Negara tidak masanya masih dipimpin oleh para elite politik atau para pemain politik dari kalangan partai-partai politik yang ternyata tidak mewakili aspirasi rakyat dan tidak bisa mengayomi dan melindungi rakyat.

Sudah saatnya bangsa ini sadar dan kembali kepada tatanan identitas dan jatidiri yang luhur bangsa Nusantara yang mengacu kepada tatanan warisan adiluhung yang memiliki kekuasaan yang tegak lurus, kuat dan rapih yaitu Tri Tangtu Buana (Keratuan, Keramaan dan Keresian) atau disebut juga Trias Politica yang asli, yaitu sbb :

1. KERATUAN (eksekutif). Yaitu sebagai Kepala Negara adalah yang disebut sebagai Yang Dipertuan Agung yaitu seorang Sultan / Raja. Adalah Dewan Keratuan. Tupoksinya sebagai sang Pemimpin bangsa dan kepala negara dan pengambil keputusan dan kebijakan negara yang menguasai tatanan keuangan negara dan menguasai angkatan bersenjata, geopolitik geostrategi regional dan global. Kepala Negara adalah owner yang memiliki trah karena sebagai pemegang dan pemilik dana / collateral Kerajaan atau pemegang dan pemilik saham terbesar negara. Seorang yang memiliki karakter Adil, Kharisma, Amanah dan memiliki kelebihan sebagai pemimpin yang Waskito, Wicaksono dan Wibisono .

2. KERESIAN (yudikatif), Yaitu Ulama yang disebut sebagai Dewan Keresian. Tupoksinya sebagai penasehat dan pengontrol raja (Kepala Negara), pembuat landasan tatanan hukum dan tatanan kepaugeran kerajaan. Peranan Ulama sebagai check and balance Kepala Negara sebagai pengontrol dan penyeimbang kebijakan raja agar Raja sebagai kepala negara agat tidak Out of Control dari landasan tatanan hukum dan koridor konstitusi negara.

3. KERAMAAN (legislatif). Yaitu Perdana Menteri atau Presiden yang disebut sebagai Dewan Keramaan. Tupoksinya yang menjalankan kebijakan kepala negara, menjalankan roda pemerintahan atau birokrasi tatanan pemerintahan negara. Sosok Perdana Menteri adalah seorang yang harus smart cerdas dan memiliki kapasitas akademisi dan memiliki kapabilitas kemampuan geopolitik geostrategi pemerintahan negara.

Pembagian tugas kekuasaan secara jelas yakni Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan adalah ibarat Keratuan dan Keramaan hanya ada pada tatanan Monarki atau Kesultanan

Seorang pemimpin (Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan) adalah seorang pemimpin yang harus berkarakter religious and highly cultured (berilmu agama / amanah dan berbudaya tinggi) hanya merekalah yang dapat sebagai leader sebagai pengelola BANGSA BESAR ini.

Jika bangsa ini inginkan perubahan dan perbaikan maka bukan saatnya bangsa yang BESAR ini masih dipimpin dan dikuasai dari kalangan orang-orang Partai-Partai Politik (para pemain politik / politikus).

Yang realitanya partai-partai politik tidak membawa aspirasi rakyat yang sering bermanufer politik (bermain sirkus dalam politik) hanya mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompoknya.

Sudah cukup 78 tahun bangsa ini dipimpin dan dikuasai oleh mereka para elite politikus para pemain sirkus politik dari kalangan partai-partai politik yang telah menciptakan degradasi (penurunan, kemerosotan mutu kualitas pemerintah dan pemimpin) akibat dari radikalisasi demokrasi.

Dan sudah cukup bangsa yang besar ini salama 78 dipimpin dari kalangan partai-partai politik sebagai “penguasa” yang hanya mewariskan ontran-ontran, keterpurukan rakyat dan kebangkrutan negara.

Mari kita bangun bangsa yang besar ini tanpa partai politik. Siapa bilang negeri ini tidak bisa dibangun tanpa “partai politik”.

EDITOR: REYNA

Related Posts