Sufmi Dasco, Senopati Politik Prabowo Subianto (67): Soroti Kecelakaan Kapal Laut, Desak Komisi V Tinjau Proses Penanganan dan Evaluasi Regulasi Keselamatan

Wakil Kerua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sedang konferensi pers di kompleks Gedung DPR RI

Posted by: Zona Satu NewsJuly 24, 2025Reply

Oleh: Budi Puryanto
Pemimpin redaksi

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, kembali menunjukkan kepedulian serius terhadap isu keselamatan transportasi publik di Indonesia, khususnya di sektor kelautan. Dalam pernyataan terbarunya, Dasco mendesak Komisi V DPR RI untuk segera meninjau penyebab serta mengevaluasi proses penanganan kecelakaan kapal laut yang terjadi beberapa waktu terakhir. Pernyataan ini menyusul insiden kecelakaan kapal penumpang di perairan timur Indonesia yang menimbulkan korban jiwa dan luka-luka.

Menurut Dasco, keselamatan transportasi bukan hanya urusan teknis kementerian atau operator pelayaran semata, melainkan menyangkut tanggung jawab kolektif pemerintah, regulator, dan pengawasan legislatif. Ia menyebut kejadian tersebut sebagai alarm keras bahwa masih banyak hal yang harus dibenahi dalam sistem pelayaran nasional, mulai dari kelaikan armada, kapasitas pelabuhan, hingga kecepatan respons darurat.

“Saya mendorong Komisi V DPR untuk segera turun ke lapangan, mengevaluasi laporan KNKT dan stakeholder terkait. Jangan sampai tragedi ini hanya dianggap musibah biasa. Harus ada audit menyeluruh terhadap sistem keselamatan kapal penumpang kita,” tegas Dasco kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan.

Kepedulian Konsisten terhadap Keselamatan Publik

Pernyataan Dasco ini bukan yang pertama kali menyoroti aspek keselamatan publik. Dalam beberapa kesempatan sebelumnya, politisi dari Partai Gerindra ini kerap mendorong penguatan standar keselamatan, baik untuk moda darat, laut, maupun udara. Kepedulian tersebut muncul dari fakta bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki ketergantungan tinggi pada moda transportasi laut.

Dalam konteks ini, Dasco menggarisbawahi pentingnya pembaruan regulasi keselamatan pelayaran, yang menurutnya sering kali tertinggal dari perkembangan teknologi dan kompleksitas lapangan. Ia juga meminta Kementerian Perhubungan tidak hanya fokus pada aspek administratif, tetapi juga harus aktif memantau kepatuhan operator kapal terhadap protokol keselamatan, mulai dari penggunaan jaket pelampung, batas muatan, hingga pelatihan kru kapal.

“Kalau sistem pelaporan hanya berbasis checklist tanpa verifikasi langsung di lapangan, maka kecelakaan seperti ini bisa berulang. Kita tidak bisa terus mengandalkan keberuntungan,” tambahnya.

Desak Percepatan Reformasi Transportasi Laut

Selain audit terhadap kecelakaan yang terjadi, Dasco juga mendorong adanya percepatan reformasi transportasi laut, terutama di kawasan Indonesia Timur yang kerap mengalami keterlambatan pembangunan infrastruktur transportasi. Ia menilai, ketimpangan pembangunan pelabuhan, pengawasan navigasi, dan akses komunikasi darurat menjadi faktor yang memperparah dampak kecelakaan.

“Transportasi laut di kawasan timur Indonesia masih belum memiliki standar keselamatan yang setara dengan wilayah barat. Padahal risikonya sama bahkan lebih tinggi karena kondisi geografisnya. Ini soal keadilan layanan publik,” katanya.

Menurutnya, DPR RI melalui fungsi penganggaran juga akan mendorong alokasi dana tambahan untuk memperkuat sistem navigasi laut, radar keselamatan, dan peningkatan kemampuan SAR (Search and Rescue). Dalam waktu dekat, ia berencana mengusulkan pembentukan Tim Kerja DPR lintas komisi untuk menyusun Roadmap Keselamatan Transportasi Nasional, sebuah kerangka besar yang mencakup seluruh moda transportasi dengan target nol kecelakaan fatal pada 2040.

Harapan Dasco: Tak Ada Lagi Korban Akibat Kelalaian

Dasco menekankan bahwa setiap nyawa yang hilang di laut akibat kelalaian sistem adalah tanggung jawab bersama. Ia mengajak seluruh pihak, termasuk pemilik kapal, operator pelabuhan, aparat pengawas, dan pemerintah daerah untuk mengambil pelajaran dari setiap kecelakaan yang terjadi.

“Kita ini negara maritim. Kalau laut saja tidak bisa kita jaga keamanannya, bagaimana bisa bicara tentang Indonesia sebagai poros maritim dunia?” tanya Dasco retoris.

Ia berharap langkah konkret dari DPR dan kementerian terkait bisa mencegah berulangnya tragedi serupa. Menurutnya, masyarakat yang menggunakan kapal laut, terutama yang tinggal di wilayah kepulauan, berhak atas rasa aman dan pelayanan yang layak.

Sebagai penutup, Dasco juga menyampaikan belasungkawa kepada para keluarga korban, seraya menegaskan bahwa DPR RI akan terus mengawal proses investigasi dan mendorong sanksi tegas bagi pihak yang lalai.

EDITOR: REYNA