Presiden Dari Jalur Non Partai Politik: Konstitusional

Kita bisa berkaca kepada hasil survei Akar Rumput Strategis Consulting (ARSC) yang dirilis pada 22 Mei 2021 yang lalu, dimana
hasilnya ditemukan bahwa 71,49 persen responden ingin calon presiden tidak harus kader partai dan hanya 28,51 persen saja yang menginginkan calon presiden dari kader partai.

Seharusnya DPD bisa menjadi saluran atas harapan 71,49 persen responden dari hasil survei ARSC yang menginginkan calon presiden tidak harus kader partai. DPD RI juga harus membuka saluran bagi lahirnya calon-calon pemimpin bangsa yang hak-haknya dijamin oleh konstitusi.

Seperti termaktub dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD NRI 1945, yang tertulis; “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Begitu pula dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945, yang tertulis; “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan,
dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Lalu dalam Pasal 28D Ayat (3) UUD NRI 1945, yang tertulis; “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”

Sehingga gagasan untuk membuka peluang calon pemimpin dari kalangan non-partai politik adalah KONSTITUSIONAL. Oleh karena itu, saya berpendapat, bahwa Wacana Amandemen Konstitusi perubahan ke-5 yang kini tengah bergulir, harus menjadi
Momentum untuk melakukan Koreksi atas Sistem Tata Negara sekaligus Arah Perjalanan Bangsa ini.

Tentu DPD RI akan mendapatkan dorongan energi, bila seluruh elemen masyarakat Indonesia menjadikan Agenda Amandemen
Konstitusi sebagai Momentum yang sama. Yaitu Momentum untuk melakukan Koreksi atas Arah Perjalanan Bangsa.

Lalu dalam Pasal 28D Ayat (3) UUD NRI 1945, yang tertulis; “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”

Sehingga gagasan untuk membuka peluang calon pemimpin dari kalangan non-partai politik adalah KONSTITUSIONAL.Oleh karena itu, saya berpendapat, bahwa Wacana Amandemen Konstitusi perubahan ke-5 yang kini tengah bergulir, Harus menjadi Momentum untuk melakukan Koreksi atas Sistem Tata Negara sekaligus Arah Perjalanan Bangsa ini.

Tentu DPD RI akan mendapatkan dorongan energi, bila seluruh elemen masyarakat Indonesia menjadikan Agenda Amandemen
Konstitusi sebagai Momentum yang sama. Yaitu Momentum untuk melakukan Koreksi atas Arah Perjalanan Bangsa.

EDITOR : REYNA

Related Posts