Chris Komari: Hak Recall dan Recall Election Ditolak, Bilang Saja Tidak Mau Kehilangan kekuasaan

Dulu demokrasi versi negara BARAT ditolak habis-habisan, katanya tidak cocok dengan budaya gotong-royong dan musyawarah untuk mufakat bangsa Indonesia….!!!

Yang muncul malah demokrasi yang dimanipulasi oleh partai politik, menjadi PARTAI-KRASI…!!!

Hypocrisy partai politik ditanah air is at the height of immorality, tidak tahu malu, sok suci, sok membela kepentingan rakyat, tiap hari ngoceh demokrasi, tetapi partainya sendiri tidak demokratis….!!!!

https://theconversation.com/flipped-elections-can-recalls-improve-democracy-46395

https://www.democracydocket.com/analysis/what-is-a-recall-election/?fbclid=IwAR2T8F_s88nPCGQPD1dNwMikMKzSaK4ZFUUAOhd_SPsKVzyytTGql6qBuEo

Oleh: Chris Komari

Activist Democracy, Activist Forum Tanah Air (FTA), Anggota City Council 2002 & 2008 USA, Initiator Partai Demokrasi Moderen (PDM)

Sekarang hak recall dan recall election ditolak juga dengan berbagai alasan and excuses…!!!

Katanya hak recall dan recall election itu sulit dilaksanakan, takut dimanfaatkan oleh golongan tertentu dan rakyat Indonesia belum siap karena baru 6% berpendidikan tinggi….???

What an excuse…!!!

Bilang saja, tidak mau kehilangan kekuasaan, kenyamanan dan keuntungan yang sudah dinikmati dari kebobrokan demokrasi ditanah air dengan memiliki HAK P.A.W yang ada dalam UU MD3

A). Perubahan apa yang diharapkan dari seorang Presiden baru terpilih 2024, bila kedaulatan tertinggi masih ada ditangan partai politik…???

1). Katakanlah Anies Baswedan terpilih menjadi Presiden RI.

Kalau Anies Baswedan tidak bagi-bagi jabatan dan kekuasaan EXECUTIVE dengan petinggi partai politik dan mendapat perlawan dari anggota DPR atas perintah ketua umum partai politik.

Bagaimana dengan program kerja Presiden yang tidak memiliki HAK VETO…???

RABPN dipersulit, dihalanggi dan ditolak oleh DPR saja, program kerja Presiden sudah berantakan dan morat-marit….!!!

Kalau toh Presiden Anies Baswedan tidak meneruskan proyek IKN, membatalkan semua kebijakan Presiden Jokowi dan membatalkan UU Minerba, UU Omnibullshit dan UU lainya.

Apakah itu perubahan besar bagi bangsa Indonesia, sementara itu kedaulatan tertinggi masih berada dan dikuasai oleh partai politik….???

Saya tidak yakin Presiden Anies Baswedan berani dan mampu melakukan itu.

Saya tidak yakin Presiden Anies Baswedan berani membatalkan UU MD3 dan memberikan hak recall dan recall election kepada rakyat…?

Saya percaya Presiden Anies Baswedan akan tetap bagi-bagi jabatan dan kekuasaan EXECUTIVE dengan para petinggi partai politik untuk mendapatkan dukungan dari DPR.

Dengan peninggalan utang 7 turunan Presiden Jokowi yang sudah mendekati Rp.9.000 trilliun, Presiden Anies Baswedan akan disibukan mencari uang dan pinjaman untuk membayar cicilan….!!!

Jadi perubahan apa yang bisa diharapkan dari Presiden Anies Baswedan….???

2). Kalau Prabowo Subianto terpilih menjadi Presiden RI.

Sepak terjangnya Presiden Prabowo Subianto sudah jelas akan meneruskan proyek IKN dan mempertahankan kebijakan Presiden Jokowi lainya.

Prabowo Subianto adalah bagian dari oligarki politik dan oligarki ekonomi dan tidak mungkin akan mau membatalkan UU MINERBA, UU OMNIBULLSHIT dan UU MD3.

Jadi perubahan apa yang bisa diharapkan dari Presiden Prabowo Subianto…???

3). Bagaimana bila Ganjar Pranowo yang terpilih menjadi Presiden RI…???

Tidak banyak berbeda dengan Prabowo Subianto, akan mempercepat proyek IKN dan akan meneruskan kebijakan Presiden Jokowi.

Tidak mungkin Presiden Ganjar Pranowo akan berani membatalkan UU MINERBA, UU OMNIBULLSHIT dan UU MD3.

Jadi perubahan apa yang bisa diharapkan dari Presiden Ganjar Pranowo….???

4). Bisa jadi setelah PILPRES 2024 mereka kumpul dalam satu kolam, seperti Pak Timbul dan raja HOAX, the King of lip service….!!!

Siapapun yang terpilih menjadi Presiden baru RI 2024, para CAPRES lainya yang kalah 99.99% akan bergabung masuk kedalam Kabinet Kementrian, BUMN atau jabatan lainya.

Alasan (excuses) yang akan dipakai….???

Menjaga supaya susana politik kondusive, menjaga persatuan dan kesatuan NKRI demi masuknya investasi ASING dan kemudahan ngutang lagi creditors international…!!!

TERKAIT :

• Chris Komari: Trias Politica Itu Ada Dalam Demokrasi Supaya Ada “Separation of Power“
• Chris Komari: Hadapi Sistem Pemerintahan Demokrasi Yang Buruk, Ubah Sistemnya Atau Orangnya Dulu?
• Chris Komari: Janji Perubahan Tanpa Mengembalikan Kedaulatan Tertinggi Kepada Rakyat, Hanya Tipu-Tipu

5). Mengapa rakyat harus fokus memenangkan seorang KANDIDAT daripada fokus membuat dan menuntut “PERUBAHAN” sesuai yang diinginkan oleh RAKYAT.

Karena perubahan yang akan bisa dilakukan oleh Presiden baru terpilih tahun 2024, belum tentu sesuai dengan perubahan yang diinginkan oleh rakyat.

Itulah perlunya membuat surat perjanjian politik dan kontrak sosial secara tertulis antara PEMILIH dan KANDIDAT….!!!

Apalagi bila CAPRES itu diusung oleh koalisi partai politik, didukung oleh koalisi partai politik dan dibiayai oleh partai politik serta bohir-bohir politik (oligarki ekonomi) yang membonceng dibalik pintu partai politik…!!!

Jadi perubahan apa yang bisa diharapkan dari para Capres 2024 boneka oligarki politik dan oligarki ekonomi….???

Perubahan 76 ngimpi….!!!!

Bersambung ke halaman berikutnya

Related Posts